Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

TPT Kementerian PU Bayar Ganti Rugi Lahan Rp19 Miliar

kementerian pu, ganti rugi, jalan tol

Posted on 12 Nov 2012. Hits : 419

Tim Pengadaan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum untuk "Jakarta Outer Ring Road" (JORR) W2 membayar ganti rugi lahan di Meruya Utara senilai Rp18 miliar.

Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum untuk JORR W2, Ambardi Effendi, Senin mengatakan, dari 18 bidang yang belum selesai sengketa pada akhir Oktober lalu, sebanyak 10 bidang telah mencapai kata sepakat mengenai harga. Karena itu, pembangunan tol JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami dapat dilanjutkan.

"10 bidang lahan sudah kita bayar ganti rugi. Mereka sudah melakukan penerimaan pembayaran uang tanah hari ini," kata Ambardi Effendi di Jakarta.

Ambardi menambahkan, sepuluh bidang lahan yang sudah dibayarkan TPT Kementerian PU merupakan tanah warga yang sudah memiliki surat-surat lengkap di RT 17 dan RT 01/04, Meruya Utara, Jakarta Barat.

Adapun 8 bidang lahan lain di kawasan yang sama sudah mencapai kesepakatan harga, akan tetapi surat-suratnya belum bisa dilengkapi. Untuk menerima pelunasan pembayaran dari Kementerian PU, warga harus bisa melengkapi surat-surat keterangan yang diajukan Kementerian PU.

"Kalau surat tanahnya sudah lengkap, bisa langsung kita bayarkan," kata Ambardi.

Pembayaran tanah tersebut, kata Ambardi, dimulai dengan harga Rp2,6 juta per meter persegi sampai Rp3,4 juta per meter persegi. Tanah dengan nilai jual tertinggi justru tanah yang luasnya kecil karena pemilik tanah menghargainya nilai jual lebih tinggi.

Ambardi mengatakan, 10 bidang tanah milik 13 orang warga telah dibayar oleh pemerintah dengan total nilai jual Rp 18 miliar. Tanah tersebut memiliki luas 5.156 meter persegi.

Adapun 8 lahan lain diharapkan akan segera selesai dalam satu pekan ini. Tanah-tanah milik warga itu memiliki luas bervariasi. Ada yang memiliki tanah seluas 100meter persegi, 150 meter persegi, bahkan 3.000 meter persegi.

Terkait warga yang menerima ganti rugi yang menolak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ambardi mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu masih kewajiban warga untuk membayar. Karena mereka mendapatkan ganti rugi sangat besar.

"Itu urusan warga bukan urusan kita. Contohnya kaya Matsuro dapat Rp4,5 miliar. Masa bayar PBB Rp 10 juta tidak mau," kata Ambardi.

Ambardi juga mengatakan kalau hari ini warga tidak membawa surat-surat secara lengkap, sebaiknya warga melengkapi dulu.

"Harus lengkap hari ini. Kalau tidak lengkap kita takkan bayar," ujarnya.

Sebanyak 13 warga Meruya Utara mendapat uang ganti rugi atas pembebasan lahan karena proyek pembangunan tol JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami. Meski telah mendapat ganti rugi, namun warga tetap menolak jika harus membayar PBB.

"PBB itu kita takkan bayar karena sudah ada kesepakatan waktu negosiasi dulu. Ya kita maunya pemerintah yang bayar. Itu kan pemerintah yang butuh tanahnya," kata Koordinator Forum Komunikasi Korban JORR W2, Matsuro.

Matsuro mengatakan warga selalu menginginkan setiap proses pergantian rugi berjalan lancar. Tidak ada gangguan dan kesulitan.

"Lancar dan nggak usah bayar PBB lagi," ujarnya.

Matsuro mengaku menjual lahan miliknya seluas 1.247 meter persegi dengan uang ganti rugi Rp4,5 miliar. Rencananya, ia akan pindah tempat tinggal di sekitar Jakarta Barat.

"Tanah seluas itu bukan punya saya doang, tapi tanah keluarga. Jadi nanti uangnya dibagi-bagi lagi," kata Matsuro. (ant/as)

Penyebaran Titik Pameran Majukan Seni Rupa Sumbar

Penyebaran titik berpameran di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinilai merupakan salah satu potensi yang dapat memajukan seni rupa di daerah itu.

Puluhan Ribu Umat Kristen Manado Rayakan Paskah

Puluhan ribu umat Kristen di Manado, Sulawesi Utara merayakan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus dalam ibadah agung di gereja, Minggu.

Penelitian Ikan 'Mikih' Butuh Waktu Tujuh Tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengatakan penelitian untuk pengembangan dan budi daya ikan 'Mikih' yang endemik di daerah itu membutuhkan waktu tujuh hingga sepuluh tahun.

BI Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

Bank Indonesia (BI) berencana menahan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada 2014 agar berada pada angka enam persen.

Keterlambatan Kotak Suara Berpeluang Terjadi Kecurangan

Keterlambatan membawa masuk kotak-kotak suara dari PPS ke PPK sesuai jadwal waktu, seperti di Kecamatan Teluk Ambon Baguala (Kota Ambon) bisa membuka peluang terjadi kecurangan.