Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Rp22,605 M untuk Pengembangan Pertanian Kaltim

kalimantan timur, pengembangan pertanian, pertanian

Posted on 14 Feb 2013. Hits : 182

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2013 mengalokasikan Rp22,605 miliar untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di Kaltim, yakni untuk dinas peternakan, dinas perkebunan, dan dinas pertanian.

Plh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dadang Sudarya di Samarinda, Kamis, merinci bahwa dana dari direkorat sebesar itu disalurkan untuk Dinas Pertanian Kaltim dengan otal senilai Rp15,883 miliar.

Dana sebesar itu antara lain sebagai dana dekosentrasi dengan nilai Rp1,8 miliar, kemudian senilai Rp27 juta sebagai dana tugas pembantuan di Provinsi Kaltim, dan selebihnya Rp14,056 miliar sebagai dana tugas pembantuan di kabupaten maupun kota.

Selanjutnya untuk Dinas Peternakan Kaltim mendapat alokasi Rp2,475 miliar, rinciannya adalah sebagai dana dekosentrasi senilai Rp450 juta dan selebihnya yang sebesar Rp2,025 miliar sebagai dana tugas pembantuan di tingkat provinsi.

Instansi ke tiga adalah Dinas Perkebunan Kaltim yang mendapat alokasi Rp4,247 miliar, rinciannya adalah sebagai dana dekosentrasi sebesar Rp450 juta, kemudian sebesar Rp3,797 miliar sebagai dana tugas pendampingan atau pembantuan di tingkat provinsi.

Guna menyatukan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan dari dana tersebut, lanjut Dadang, maka beberapa hari lalu tim dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengumpulkan tiga instansi itu di aula Dinas Pertenakan Kaltim guna dilakukan sosialisasi rencana kerja.

Target yang hendak dicapai dari dana itu dibagi menjadi tiga sektor, yakni sesuai dengan kaitan dinas masing-masing, seperti dari Dinas Pertanian Kaltim harus mencapai pengembangan jaringan irigasi tanaman pangan seluas 10,436 hekatare (ha).

Tercapainya pengembangan jaringan irigasi wilayah baru tanaman pangan seluas 2.50 ha, termasuk harus tercapainya pengelolaan irigasi partisipatif yang melibatkan 13 kelompok.

Kemudian terlaksananya pengembangan optimalisasi lahan guna mendukung tanaman pangan seluas 2.780 ha dan tercapainya pengembangan optimalisasi lahan guna mendukung holtikultura seluas 160 ha.

Tercapainya pengembangan sistem jaringan tanaman padi secara intesif seluas 600 ha, pengembangan jalan pertanian sepanjang 12 kilometer, perluasan sawah 1.750 ha, dan perluasan areal holtikultura 40 ha.

Sasaran yang harus dicapai di Dinas Peternakan Kaltim adalah pengembangan sumber air yang melibatkan dua kelompok, konservasi air dan antisipasi anamoli iklim untuk delapan kelompok, pengembangan jalan pertanian sepanjang 2 kilometer, dan perluasan areal peternakan 140 ha.

Pada Dinas Perkebunan Kaltim, sasarannya antara lain konservasi irigasi dan antisipasi anamoli iklim untuk lima kelompok, pengembangan lahan mendukung perkebunan seluas 220 ha, pengembangan jalan pertanian 5 kilometer, dan perluasan lahan perkebunan 250 ha. (ant/as)

Garuda Janjikan Tambah Penerbangan Surabaya-Jember PP

Pihak PT Garuda Indonesia menjanjikan penambahan frekuensi penerbangan dengan rute Surabaya-Jember, Jawa Timur, pergi pulang (PP) pada kuartal kedua tahun 2015.

Disbun: Pertahankan Kualitas Kopi Arabica

Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berpesan kepada petani kopi di daerah itu untuk mempertahankan kualitas tanaman kopi Arabica yang telah memperoleh hak paten dari pemerintah pusat.

Sharapova Tersingkir Oleh Pemain Non-Unggulan

Unggulan kedua Maria Sharapova secara tak terduga kalah 7-6 (4), 6-3 dari petenis non-unggulan Daria Gavrilova pada putaran kedua turnamen Miami Terbuka, di Miami AS, Kamis (Jumat WIB).

Demokrat Bali Dukung Yudhoyono Pada Kongres PD

Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Bali Made Mudarta menyatakan pihaknya dengan suara bulat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali menjadi kandidat ketua umum pada Kongres III Partai Demokrat di Surabaya, Mei 2015.

Konppak Papua Minta Pemerintah Tegas Terhadap KNPB

 Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia (Konppak) untuk Provinsi Papua meminta pemerintah agar bersikap tegas terhadap kelompok massa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB).