Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Realisasi PAD DISPENDA SULUT Rp168,3 Miliar

realisasi pendapatan asli daerah, dinas pendapatan daerah, provinsi sulawesi utara , triwulan pertama 2013, mencapai rp168,3 miliar

Posted on 27 Apr 2013. Hits : 422

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan pertama 2013 mencapai Rp168,3 miliar atau sudah 23,18 persen dari target tahunan.

"Target PAD berkisar Rp579 miliar, melihat realisasi pada semester pertama yang tumbuh demikian tinggi, makaoptimistis target tersebut akan jauh terlampaui," kata Kepala Dispenda Sulut, Gammy A Kawatu, pada rapat evaluasi kinerja triwulan pertama, di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat.

Kontribusi pendapatan daerah tersebut, kata Gemmy bersumber dari15 kabupaten kotayang ada di Sulut, yang nantinya kemudian dikembalikan lagi ke masing-masing daerah melalui dana bagi hasil pajak.

Di Kepulauan Sangihe misalkan, Pemerintah Provinsi Sulut akan menyerahkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan ini sebesar Rp7 miliar, dan bila sudah terbentuk menjadi Provinsi Perbatasan Nusa Utara, pemerintah daerah akan menyerahkan lebih banyak lagi sekitar Rp70 miliar.

"Pajak yang dihimpun dari kabupaten dan kota tersebut nantinya akan dikembalikan lagi dengan proporsi 30persen untuk provinsi dan 30 persen di daerah," kata dia.

Dia mengatakan, sumber-sumber pendapatan daerah perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi baik yang bersumber melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pencapaian pendapatan daerah harus dimaksimalkan dalam rangka mempercepat gerak pemerintahan, pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Dia mengatakan, sumber-sumber pendapatan daerah yang terus dioptimalkan pemerintah daerah melalui Dispenda Sulut antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak air bawah tanah hingga pajak bumi dan bangunan.(ant/rd)

Masyarakat Perlu Mengkawal Penyerapan APBD

Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menghindari penyimpangan penggunaannya oleh pemerintah daerah, kata seorang akademisi.

Gubernur Kaltim Tidak Setuju Larangan Pemberian Bansos

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak secara tegas menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah pusat melarang penyaluran bantuan sosial dan hibah kepada berbagai pihak yang memerlukan.

BPBD Kirim Babtuan Darurat Korban Bencana Kupang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan sejumlah bantuan logistik sebagai tanggap darurat ke beberapa lokasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Kupang.

PAW Anggota DPRD Lombok Timur Diproses

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah memproses usul penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Partai Golkar, Sadarudin.

Bagaimana Menghadapi Persaingan Kerja

Persaingan memiliki sisi positif dan negatif tersendiri.