Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 335

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Wisatawan Jakarta Diminta Gunakan Kereta

Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil meminta wisatawan dari Jakarta yang akan menuju Kota Bandung setiap akhir pekan untuk menggunakan kereta api dibandingkan kendaraan pribadi guna mengurangi kemacetan di wilayahnya.

DPR Segera Setujui RUU Perlindungan Anak

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah menyatakan DRI RI akan segera menyetujui penetapan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebelum akhir masa tugasnya September 2014 ini.

Pasar di Jakarta Diremajakan Dalam 3 Tahun

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis memastikan pihaknya akan selesai meremajakan seluruh pasar inpres di DKI Jakarta dalam waktu tiga tahun ke depan.

Bandung Segera Bangun Tiga Jembatan Layang

Kota Bandung akan membangun tiga jalan layang di jalur Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung yang merupakan jalur masuk Kota Kembang yang cukup padat.

Debit Air Sungai Serayu Menyusut

Debit air Sungai Serayu yang melintasi wilayah eks Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, menyusut akibat datangnya musim kemarau sehingga aliran air irigasi ke areal persawahan digilir.