Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 327

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Hipertensi Dominasi Penyakit Pemudik Di Kampung Rambutan

Gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh stres, kecapaian dan kurang tidur mendominasi penyakit pemudik yang memerlukan pertolongan kesehatan di pos kesehatan Lebaran Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.

Jokowi Gelar Open House Di Kampung Halaman

Ribuan warga Kota Solo dan daerah sekitarnya hadiri acara 'open house' yang digelar oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di gedung Graha Saba di Sumber, Solo, Rabu.

Pusat Pembelanjaan Di Kupang Mulai Ramai

Pusat pembelajaan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ramai dikunjungi konsumen untuk membeli kebutuhan pokok pascapenutupan pada puncak Idul Fitri dan hari pertama Lebaran 1435 Hijriah.

Ribuan Masyarakat Hadiri 'Open House' Jokowi

Ribuan masyarakat baik dari Kota Surakarta maupun luar daerah tampak antusias menghadiri acara 'Open House' atau halal bihalal dengan calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Pertemuan Graha Saba, Sumber Banjarsari Solo, Rabu.

DPRD Surabaya Minta Swalayan Langgar Aturan Ditindak

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota menindak toko atau pasar swalayan yang melanggar aturan selama Ramadhan tahun ini.