Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 282

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Jenazah TKW Sumbawa Dipulangkan Dari Arab

Jenazah tenaga kerja wanita (TKW) asal Dusun Malili, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yakni Khadijah Binti Hasan, akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya dari Arab Saudi.

Kementerian Anggarkan Rp50 Miliar Perbaiki Perkebunan Teh

Kementerian Pertanian pada tahun ini menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk melakukan perbaikan perkebunan teh seluas 3.

USAID Gelar Pelatihan Pengajaran di Tobasa

United states agency for international development (USAID) Prioritas menggelar pelatihan pengajaran yang difokuskan pada materi pembelajaran akif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) bagi sejumlah guru di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara.

Bawaslu Riau Minta Rekapitulasi Ulang Dua Kecamatan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau merekomendasikan agar dilakukan rekapitulasi ulang di dua kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, karena adanya sengketa jumlah surat suara yang sah tidak sah mencapai 2.

Kepulauan 'Senkaku' Dilindungi Perjanjian Keamanan

Presiden Amerika Serikat Barack Obama Kamis mengatakan dalam konferensi pers di Jepang bahwa pulau-pulau yang berada di tengah sengketa sengit wilayah dengan Tiongkok dilindungi oleh perjanjian pertahanan yang mewajibkan Washington bertindak jika diserang.