Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 315

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

KAMMI DIY Dorong Pemerintah Terlibat Persoalan Palestina

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat, mendorong pemerintah Indonesia segera terlibat dalam persoalan yang dihadapi Palestina.

Utusan Baru PBB Disambut Baik

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague Kamis menyambut baik penunjukan Staffan de Mistura sebagai Perwakilan Khusus baru Perserikatan Bangsa Bangsa di Suriah menggantikan Lakhdar Brahimi.

Pengiriman Paket Dari Batam Naik 50 Persen

PT Pos Indonesia (Persero) Batam mencatat hingga pekan kedua Ramadan 1435 Hijriyah angka pengiriman paket barang dari Batam ke seluruh wilayah Indonesia terutama Pulau Jawa dan Sumatera sudah naik 50 persen dibanding hari biasa.

Dewan Energi Atasi Krisis di Sumut

Dewan Energi Nasional atau DEN berkomitmen mencarikan solusi krisis energi di Sumatera Utara dengan melibatkan PT Pertagas dan PT Perum Gas Negara.

Anggota Polres Lumpuhkan Dua Pelaku Perampokan

Satuan Reserse Polres Musirawas, Sumatera Selatan, berhasil melumpuhkan dua pelaku perampokan yakni Edy (22) dan Jumanto (34)warga Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo setempat, Rabu (9/7) sekitar pukul 11.