Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 335

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Pembantaian Penyu Masih Terjadi di Jayapura

Pembantaian penyu yang dilakukan para nelayan di Jayapura masih sering kali terjadi, hal ini nampak dari dijualnya daging penyu di tempat penjualan ikan (TPI) Hamadi Kota Jayapura.

Akreditasi Perguruan Tinggi Kadang Tidak Akurat

Mantan rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat mengatakan akreditasi perguruan tinggi kadang tidak akurat sehingga tidak menggambarkan kondisi sistem pendidikan yang sebenarnya.

Penyedotan Pasir Dasar Laut Kadatua Masih Marak

Penyedotan pasir di dasar laut Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara oleh warga setempat masih marak meski pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan penyedotan pasir di dasar laut wilayah Buton Selatan.

Presiden Lepas 798 Guru ke Daerah Terpencil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 798 guru yang bakal bertugas di daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bebas Pilih Tempat Pendaftaran

Peserta program BPJS Ketenagakerjaan diberikan keleluasaan untuk menentukan tempat pendaftaran di kantor cabang mana saja di seluruh Indonesia.