Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 335

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Pemkot Padang Kaji Jalur Alternatif Ke Solok

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), segera mengkaji jalur alternatif dari daerah itu menuju Kabupaten Solok.

Indonesia dan Turki Jadi Incaran Wisatawan Asing

Kawasan ASEAN (termasuk Indonesia), negara Turki, dan kawasan negara-negara di Teluk (seperti Uni Emirat Arab/UEA, Arab Saudi, dan Qatar), ternyata menjadi lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Muslim global.

ASEAN-Turki-Teluk Incaran Wisatawan Muslim Global

Kawasan ASEAN (termasuk Indonesia), negara Turki, dan kawasan negara-negara di Teluk (seperti Uni Emirat Arab/UEA, Arab Saudi, dan Qatar), ternyata menjadi lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Muslim global.

Penguatan Komitmen Dorong Terwujudnya Gerakan Penyelamatan Danau

Penguatan komitmen antarpemangku kepentingan terkait akan mendorong terwujudnya Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau (Germadan), kata Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arief Yuwono.

DPRD Simpulkan Insiden Tewasnya Peserta Apel Akbar

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluarkan tiga kesimpulan mengenai insiden meninggalnya seorang peserta apel akbar 18 ribu pegawai pemerintah setempat pada 28 Februari 2015.