Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

NTT Segera Berlakukan Perda Pengelolaan Cendana

cendana, kayu cendana, nusa tenggara

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 429

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kayu Cendana, yang memberi ruang bagi rakyat untuk memiliki kembali cendana.

"Implementasi Perda ini sedang dalam proses. Tim masih menggodok peraturan gubernur untuk ditandatangani," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Main, di Kupang, Senin terkait rencana implementasi Perda pengelolaan cendana di NTT.

Dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Cendana yang ditetapkan DPRD NTT akhir 2012 menyebutkan bahwa kepemilikan cendana sesuai dengan tempat tumbuh tanaman langka tersebut di seluruh wilayah NTT.

Artinya, jika pohon cendana itu tumbuh di atas lahan masyarakat maka cendana itu akan menjadi milik masyarakat sepenuhnya dan sebaliknya, jika cendana tumbuh di kawasan hutan maka menjadi milik negara, kata Benediktus.

Ia menjelaskan, lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 ini untuk menggantikan Perda Provinsi NTT No.16 Tahun 1986 tentang hak pengelolaan cendana, di mana rakyat tidak lagi berhak atas pohon cendana, baik yang tumbuh di pekarangan rumah, kebun atau hutan.

Akibatnya populasi pohon cendana di provinsi yang terkenal dengan cendana itu menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan terancam punah.

Hal ini karena rakyat tidak lagi berminat menanam cendana karena hak kepemilikan sudah diambil penuh negara.

Benediktus berharap, dengan lahirnya Perda 5 Tahun 2012 ini, dapat menggairahkan kembali masyarakat untuk berlomba-lomba menanam tanaman langka ini di bumi NTT. (ant/as)

Kemarau Tak Pengaruhi Ketahanan Pangan Bulog

Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Kediri, Jawa Timur, menegaskan kemarau tidak akan memengaruhi ketahanan pangan karena stok beras masih melimpah.

IAGI : Dahulukan Eksplorasi Migas Ketimbang Pelabuhan

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari menegaskan bahwa pemerintah hendaknya mendahulukan kepentingan eksplorasi migas di lepas pantai Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, baru kemudian membangun pelabuhan.

Permukiman Khusus PNS Berencana Dibangun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana membangun permukiman khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI di Ciangir, Kabupaten Tangerang.

Halte Trans Padang Dikaji Ulang

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) tengah mengkaji ulang desain halte bus Trans Padang, yang dinilai tidak memberikan pelayanan yang baik karena beberapa diantaranya tanpa atap, tempat duduk ataupun keduanya.

Polres Jakbar Ungkap 32 Kasus Kriminal Umum

Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap 32 kasus kriminal umum dalam kurun waktu 5-16 September 2014 di seluruh wilayah hukum Polres Jakarta Barat.