Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kementan: Produksi Cabai Normal

kementerian pertanian , produksi cabai , jakarta

Posted on 28 Jun 2013. Hits : 152

Kementerian Pertanian mengungkapkan produksi cabai dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi di bulan Juli-Desember 2013, normal.

Pelaksana Harian Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Kementerian Pertanian Yasid Taufik saat di Jakarta, Jumat mengatakan, untuk itu impor cabai dilakukan guna memenuhi sedikit kekurangan atas kebutuhan.

"Untuk sementara produksi cabai dalam negeri bulan Juli-Desember 2013 diperkirakan normal, jumlah yang diimpor sesuai RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) merupakan jumlah yang normal untuk memenuhi sedikit kekurangan atas kebutuhan," ucapnya.

Yasid menyatakan, yang diatur dalam RIPH semester II/2013 adalah cabai segar untuk konsumsi, cabai segar dan olahan untuk bahan baku industri, dan cabai olahan untuk konsumsi.

"Cabai ini boleh masuk untuk semester II/2013 bulan Juli-Desember," ujarnya.

Saat ini, tambahnya, produksi di sentra cabai seperti Blitar dan Kediri cukup bagus. Harga di tingkat petani untuk cabai merah besar hanya Rp14.000 per kilogram.

Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Dadi Sudiana mengatakan, sejak awal Juni ini produksi cabai di sentra-sentra cabai di Jatim seperti di Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Kediri menurun hingga 50 persen.

"Penurunan produksi ini mengganggu suplai. Suplai kurang dan dampaknya harga tinggi," katanya.

Dadi menjelaskan, cuaca ekstrem mengakibatkan produksi cabai lokal turun secara signifikan dari 10-12 ton per hektare, kini hanya 3-5 ton per hektare. Dampaknya, biaya produksi per kilogram cabai pun semakin membengkak.

Menurut dia, investasi satu hektar kebun cabai mencapai Rp65 juta, saat produksi mencapai 12 ton maka harga per kilogram cabai bisa murah.

Namun, ketika produksi hanya 3-5 ton, harganya akan melonjak tinggi.

Dadi melanjutkan, dengan cuaca normal, produksi cabai lokal bisa mencapai 1,1 juta ton dengan harga di petani hanya Rp4.000 per kilogram.

Tapi, dengan cuaca ekstrem seperti saat ini, produksi yang turun mengakibatkan harga di petani meningkat menjadi Rp12.000-20.000 per kilogram.

Dadi menyatakan, kebijakan pemerintah yang selalu mengambil jalan pintas dengan melakukan impor saat produksi kurang dan harga naik.

Menurut dia, seyogianya pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap petani dalam hal budi daya saat cuaca ekstrem agar produksi tidak terganggu.

Hal itu, lanjutnya, dilakukan supaya harga yang diterima petani sesuai dengan biaya produksi dan konsumen mendapatkan harga yang wajar.

"Kalau impor ya importir mendapatkan keuntungan, konsumen dapat harga murah, petani sudah gagal panen juga menderita karena harga tidak sesuai dengan yang dikeluarkan untuk produksi. Hal ini selalu berulang tiap tahun," tandasnya. (ant/ed)

Polisi Amankan MK Selama Proses Sengketa Pilpres

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mengamankan situasi di sekitar area Mahkamah Konstitusi selama berlangsungnya proses penanganan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Bupati Banjar Tidak Melarang Mobdin Dibawa Mudik

Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Khairul Saleh tidak melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk dibawa pulang ke kampung halaman merayakan Idul Fitri.

Disdukcapil Perkenalkan Website Dan Ruang Perekaman E-ktp

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, resmi perkenalkan wubsite dan ruang perekaman e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Akbar Tandjung : Munaslub Golkar Sulit Terjadi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meyakini desakan atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sulit untuk direalisasikan, lantaran mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak menginginkan hal tersebut.

TNI-AU Terima Pesawat F-16 Hibah Dari AS

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menerima tiga pesawat tempur F-16 C/D 52ID yang merupakan hibah dari Pemerintah Amerika Setikat kepada Pemerintah RI.