Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Dua Kapal Bantuan untuk Nelayan Belum Beroperasi

kapal bantuan, nelayan

Posted on 28 Nov 2012. Hits : 407

Dua kapal ukuran 30 grosston Inka Mina bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum beroperasi, karena keterbatasan biaya dan kemampuan sumber daya manusianya.

"Kapal nelayan bantuan pada 2011 ini, belum dapat dioperasikan maksimal oleh nelayan, karena keterbatasan biaya operasional, dan sumber daya manusianya," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul Suwarno, Rabu.

Bahkan, menurut dia, satu kapal di antaranya masih perlu dilengkapi lagi berbagai peralatan tangkap ikan.

Menurut Suwarno, kapal Inka Mina perlu dilengkapi berbagai peralatan, karena alat tangkap mini "purse seine" atau jaring lingkar yang sudah ada, masih belum mencukupi untuk digunakan menangkap ikan, sehingga perlu ada penambahan alat tersebut.

Ia mengatakan satu unit kapal untuk KUB di Pantai Baron, Gunung Kidul, sama sekali belum dioperasikan. "Kemungkinan karena KUB penerima bantuan kapal tersebut, tidak memiliki modal yang cukup untuk mengoperasikannya," katanya.

Menurut dia, untuk satu kali trip kapal itu harus ada biaya minimal Rp30 juta. "Apalagi kapal tersebut masih perlu penyempurnaan dan penambahan jaring," katanya.

Memang, kata dia, bantuan kapal dari Kementerian Perikanan dan Keluatan perlu ada penambangan fasilitas alat tangkap ikan.

Selain itu, perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. "Selama ini, nelayan Gunung Kidul masih melakukan penyesuaian," kata dia.

Ia menyebutkan satu kapal Inka Mina 163 milik KUB Akselerasi Inka Mina Sadeng pernah beroperasi tiga trip dengan pendapatan kotor Rp179 juta.

Namun, kata dia, untuk mengoperasikan kapal KUB Akselerasi masih harus menyempurnakan kapal dan kelengkapan jaring dengan biaya sendiri Rp150 juta.

Pada awalnya dalam pengoperasian kapal tersebut, nelayan Gunung Kidul bekerja sama dengan nelayan Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai anak buah kapal (ABK), mengingat nelayan lokal takut mengoperasikannya.

Pada trip pertama masih melibatkan empat nelayan lokal, pada trip kedua nelayan lokal hanya dua orang, tetapi setelah trip terakhir seluruh ABK dari Pekalongan kembali ke daerahnya, dan berhenti mengoperasikan kapal INKA Mina 163.

"Kemungkinan ada ketidakcocokkan antara ABK dari Pekalongan dengan KUB pengelola kapal, maka nelayan asal Pekalongan memilih berhenti," katanya.

Pada 2012, kata Suwarno, nelayan Gunung Kidul menjalin kerja sama dengan kelompok nelayan Sedang Biru, Pondok Dadap, Malang, Jawa Timur, untuk meningkatkan manajemen dan SDM nelayan Gunung Kidul.

"Kami akui bahwa manajemen nelayan Gunung Kidul kurang bagus. Selain itu, SDM-nya perlu ada peningkatan dan pelatihan khusus untuk mengoperasikan kapal ukuran besar," kata dia.

Ia membantah jika nelayan Gunung Kidul dikatakan belum siap mengoperasikan kapal dengan ukuran di atas 30 grosston. "Bukan tidak siap, tetapi memang perlu ada penyesuaian dan peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan kapal ukuran besar," katanya. (ant/as)

UMP Jambi Naik Menjadi Rp1,7 Juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada ditetapkan sebesar Rp1.

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore Mundur

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengumumkan Jumat bahwa dia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan pemilihan menyusul pergolakan terhadap kekuasaannya yang telah berlangsung 27 tahun.

Disperindagkop Bantul Menjamin Stok BBM Bersubsidi Aman

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium untuk wilayah ini masih aman dan mencukupi kebutuhan konsumen.

Solo Ikutsertakan Enam Lokasi 'Soekarno Heritage Awards'

Pemerintah Kota Solo mengikutsertakan enam lokasi yang pernah menjadi tempat favorit mantan Presiden Soekarno (Bung Karno) dalam kontes 'Soekarno Heritage Awards' pada November 2014.

Buruh : Penetapan KHL Jakarta Bentuk Arogansi Pemerintah

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Dedi Hartono, mengatakan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah tersebut senilai Rp2,448 juta merupakan bentuk arogansi pemerintah.