Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Dua Kapal Bantuan untuk Nelayan Belum Beroperasi

kapal bantuan, nelayan

Posted on 28 Nov 2012. Hits : 407

Dua kapal ukuran 30 grosston Inka Mina bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum beroperasi, karena keterbatasan biaya dan kemampuan sumber daya manusianya.

"Kapal nelayan bantuan pada 2011 ini, belum dapat dioperasikan maksimal oleh nelayan, karena keterbatasan biaya operasional, dan sumber daya manusianya," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul Suwarno, Rabu.

Bahkan, menurut dia, satu kapal di antaranya masih perlu dilengkapi lagi berbagai peralatan tangkap ikan.

Menurut Suwarno, kapal Inka Mina perlu dilengkapi berbagai peralatan, karena alat tangkap mini "purse seine" atau jaring lingkar yang sudah ada, masih belum mencukupi untuk digunakan menangkap ikan, sehingga perlu ada penambahan alat tersebut.

Ia mengatakan satu unit kapal untuk KUB di Pantai Baron, Gunung Kidul, sama sekali belum dioperasikan. "Kemungkinan karena KUB penerima bantuan kapal tersebut, tidak memiliki modal yang cukup untuk mengoperasikannya," katanya.

Menurut dia, untuk satu kali trip kapal itu harus ada biaya minimal Rp30 juta. "Apalagi kapal tersebut masih perlu penyempurnaan dan penambahan jaring," katanya.

Memang, kata dia, bantuan kapal dari Kementerian Perikanan dan Keluatan perlu ada penambangan fasilitas alat tangkap ikan.

Selain itu, perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. "Selama ini, nelayan Gunung Kidul masih melakukan penyesuaian," kata dia.

Ia menyebutkan satu kapal Inka Mina 163 milik KUB Akselerasi Inka Mina Sadeng pernah beroperasi tiga trip dengan pendapatan kotor Rp179 juta.

Namun, kata dia, untuk mengoperasikan kapal KUB Akselerasi masih harus menyempurnakan kapal dan kelengkapan jaring dengan biaya sendiri Rp150 juta.

Pada awalnya dalam pengoperasian kapal tersebut, nelayan Gunung Kidul bekerja sama dengan nelayan Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai anak buah kapal (ABK), mengingat nelayan lokal takut mengoperasikannya.

Pada trip pertama masih melibatkan empat nelayan lokal, pada trip kedua nelayan lokal hanya dua orang, tetapi setelah trip terakhir seluruh ABK dari Pekalongan kembali ke daerahnya, dan berhenti mengoperasikan kapal INKA Mina 163.

"Kemungkinan ada ketidakcocokkan antara ABK dari Pekalongan dengan KUB pengelola kapal, maka nelayan asal Pekalongan memilih berhenti," katanya.

Pada 2012, kata Suwarno, nelayan Gunung Kidul menjalin kerja sama dengan kelompok nelayan Sedang Biru, Pondok Dadap, Malang, Jawa Timur, untuk meningkatkan manajemen dan SDM nelayan Gunung Kidul.

"Kami akui bahwa manajemen nelayan Gunung Kidul kurang bagus. Selain itu, SDM-nya perlu ada peningkatan dan pelatihan khusus untuk mengoperasikan kapal ukuran besar," kata dia.

Ia membantah jika nelayan Gunung Kidul dikatakan belum siap mengoperasikan kapal dengan ukuran di atas 30 grosston. "Bukan tidak siap, tetapi memang perlu ada penyesuaian dan peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan kapal ukuran besar," katanya. (ant/as)

Agama Suku Baduy Diminta Masuk E-KTP

Pemuka adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama pada kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Kalteng Target Satu Desa Satu PAUD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program satu desa satu satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 2015 nanti.

Aceh Ekspor Daun Nipah

Pengusaha Aceh akan melakukan ekspor perdana daun nipah sebagai salah satu bahan baku pembuat rokok ke Malaysia melalui Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa.

Jokowi Diminta Benahi 'Sea Coast Guard'

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo untuk membenahi masalah Badan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang belum disahkan.

Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Masih Rendah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat angka konsumsi ikan warga di daerah itu hingga saat ini masih rendah atau jauh di bawah rata-rata perkapita nasional.