Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DKP Bangka Selatan Bangun Bantalan Kapal Nelayan

bangka selatan, nelayan, kapal nelayan, bangka belitung

Posted on 18 Dec 2012. Hits : 271

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, akan membangun bantalan kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ketapang sebagai penahan benturan kapal saat berlabuh.

"Mudah-mudahan pertengahan 2013 PPI Ketapang sudah memiliki bantalan kapal sehingga kapal nelayan tidak lagi mengalami kerusakan atau pecah karena menghantam beton di pelabuhan tersebut," ujar Kepala DKP Bangka Selatan Kristializar di Toboali, Selasa.

Ia menjelaskan, bantalan kapal akan dilakukan di PPI Ketapang sepanjang 96 meter, sehingga nelayan tidak lagi cemas saat sandar di pelabuhan untuk membongkar hasil tangkapan ikannya.

"Selama ini, sebagian bantalan kapal di PPI Ketapang hanya menggunakan kayu, sehingga banyak kapal tradisional yang rusak, bahkan ada yang pecah karena menabrak langsung beton atau kayu di dermaga," ujarnya.

Ia mengatakan, bantalan kapal ini berbahan baku karet berkualitas baik dengan komposisi yang tepat, kuat dan fleksibel disesuaikan dengan tujuannya sebagai penahan benturan ke dermaga saat kapal berlabuh.

"Dengan adanya bantalan kapal ini akan meningkatkan aktivitas bongkar hasil tangkapan ikan, sehingga pelabuhan akan menjadi pusat perdagangan atau pelelangan ikan," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, sebagian kapal nelayan berkapasitas lima gross ton ke atas tidak membongkar hasil tangkapan ikan di PPI Ketapang, nelayan khawatir jika bersandar akan rusak karena pelabuhan belum memiliki bantalan kapal.

Jumlah kapal nelayan di Bangka Selatan 2.575 unit yang tersebar di Kecamatan Toboali, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Pulau Besar, Simpang Rimba, sementara penduduk di dua Kecamatan Payung dan Air Gegas tidak ada yang berprofesi nelayan.

Dari 2.575 kapal nelayan tersebut, jumlah perahu tanpa motor sebanyak 420 unit, perahu motor tempel 151 unit, kapal nelayan berkapasitas 5 GT hingga 10 GT sebanyak 1.891 unit, kapal berkapasitas 10 hingga 20 GT sebanyak 15 unit.

Menurut dia, pada saat gelombang di pelabuhan cukup besar, risiko kecelakaan atau kerusakan kapal cukup tinggi akibat dorongan gelombang yang cukup kuat.

"Kapal nelayan ini tidak seperti kendaraan lainnya, seperti sepeda motor, mobil yang setiap saat bisa direm atau dihentikan, sehingga banyak nelayan membongkar hasil tangkapan ikan di pelabuhan lainnya seperti di Pangkalpinang, Sungailiat dan pelabuhan lainnya yang memiliki bantalan kapal. Ini mengakibatkan stok ikan di Bangka Selatan berkurang," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, dengan pembangunan bantalan kapal ini, hasil tangkapan ikan di PPI Ketapang akan meningkat dan kebutuhan ikan di masyarakat akan mencukupi dengan harga terjangkau.

"Saat ini, harga ikan cukup tinggi karena hasil tangkapan ikan nelayan berkurang seiring perairan yang mulai memburuk, sehingga harga ikan di pasaran mulai merangkak naik yang memberatkan ekonomi masyarakat," ujarnya. (ant/as)

Bupati Pasaman : Gerakan Pramuka Bangun Karakter Bangsa

Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Benny Utama, mengatakan, pada era globalisasi yang penuh dengan kemajuan ilmu teknologi, gerakan pramuka memiliki peranan penting untuk terus membangun karakter kebangsaan.

Pertumbuhan Ekonomi Sulut Lampaui Nasional

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada periode tahun 2009-2013 mencapai sekitar 7,53-8,0 persen, atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sekitar 5,82 persen pada periode yang sama.

WTT Berunjuk Rasa Terkait Pembangunan Bandara

Ratusan warga yang terbagung dalam Wahana Tri Tunggal Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali berunjuk rasa menolak rencana pembangunan bandara di kabupaten itu, dengan menutup ruas Jalan Daendels, Selasa.

Satpol PP Tulungagung Antisipasi Penghapusan Linmas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mulai mengantisipasi rencana pemerintah menghapus struktur linmas (perlindungan masyarakat) pascaterbitnya Peraturan Presiden No.

Penanaman Modal Daerah Diakui Sulit

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui peraturan perizinan penanaman modal di daerah masih sangat rumit dan banyak yang tidak masuk akal, sehingga menghambat investasi.