Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

BKPMD Belum Menerima Permohonan Investasi Sirkuit F1

badan koordinasi penanaman modal daerah, permohonan perizinan, investasi membangun sirkuit formula 1

Posted on 30 Jun 2013. Hits : 409

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bali mengaku belum menerima permohonan perizinan tentang rencana investasi membangun sirkuit formula 1 (F1) di atas lahan seluas sekitar 100 hektare di daerah itu.

'Kami belum menerima izin penanaman modal untuk membangun sirkuit F1,' kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bali Ida Bagus Parwata di Denpasar, Minggu.

Menurut dia, untuk lebih memastikan tentang hal itu, dapat ditanyakan kepada pemerintah daerah yang akan dijadikan tempat tersebut.

Parwata mengatakan bahwa saat realiasi penanaman modal asing baik dari dalam dan luar negeri selama Januari sampai Maret 2013 adalah Rp3,8 triliun.

Seperti diketahui konsorsium perusahaan multinasional dan internasional berencana membangun sirkuit F1 di Pulau Dewata.

'Wacana tersebut sudah cukup lama dihembuskan, rencananya dibangun dalam kawasan resor dan marina di Teluk Benoa,' kata Anthony Sarwono, pengamat otomotif.

Pembangunan sarana olahraga otomotif bertaraf internasional itu merupakan bagian dari proyek reklamasi di Teluk Benoa.(ant/rd)

Laman CBC Diretas

Laman web lembaga penyiaran Kanada, CBC diretas oleh kelompok yang mendukung Presiden Suriah, Bashar al-Assad pada Kamis (27/11) waktu setempat.

Lampung Usulkan Feri Khusus Pariwisata

Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan ada kapal feri khusus pariwisata untuk melayani wisatawan lokal asal Pulau Jawa mengunjungi daerah itu terutama pada hari libur akhir pekan Sabtu--Minggu.

Dermaga Penyeberangan Muk Diperbaiki

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, berencana memperbaiki dermaga penyeberangan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, yang terbengkalai sejak beberapa tahun belakangan ini.

Kinerja Memble, PNS Bisa Diberhentikan Tidak Hormat dengan UU Ini

Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi ancaman bagi para PNS malas.

Kurikulum 2013 Layak Dilanjutkan

Anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli mengatakan Kurikulum 2013 secara materi layak untuk dilanjutkan namun perlu pembenahan dalam distribusi buku ke sekolah.