Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bantul Susun Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan

bantul, kawasan lahan pangan

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 306

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan di daerah itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana di Bantul, Rabu, mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) kawasan lahan pangan itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

"Sementara ini baru dalam tahap izin prinsip untuk melihat status apakah kawasan ini hijau atau kuning. Jadi nanti ketika ada alih fungsi diarahkan pada zona yang berwarna kuning," katanya.

Sementara, kata dia pada kawasan yang disebutkan berwarna hijau harus terus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan guna menghasilkan pangan.

"Pembahasan Rancangan Perda kawasan pangan akan mulai diproses pada 2013 mendatang bersama teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul," katanya.

Menurut dia, untuk memberikan rangsangan terhadap petani yang memiliki lahan yang masuk dalam zona hijau agar tidak mengalihfungsi lahan ke nonpertanian, maka pihaknya memberikan penghargaan.

"Kami akan meringankan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap petani yang bersedia mengabadikan lahan pertanian sepanjang tahun," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul, Bambang Pin Erwanta belum lama ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bantul, harus ada lahan pertanian lestari seluas 13.000 hektare dan posisi saat ini masih ada seluas 15.000 hektare.

"Alih fungsi lahan mencapai empat hingga enam hektare per tahun, makanya diperketat agar tidak menganggu ketahanan pangan, paling tidak produksi pangan Bantul masih mencukupi kebutuhan," katanya.

Ia mengatakan, selain meringankan pajak petani, pemkab juga akan membantu mempermudah sertifikasi lahan pertanian yang dilestarikan serta diutamakan untuk mendapat bantuan benih demi kesejahteraan petani. (ant/as)

Presiden Diminta Kaji Ulang Perjanjian Ekonomi Asing

Peneliti ekonomi sekaligus dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Shanti Darmastuti minta pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang berbagai kerja sama ekonomi dengan negara asing, khususnya Jepang.

Jepang Peringatkan Aktivitas Gunung Berapi Dekat Pembangkit Nuklir

Pemerintah Jepang memperingatkan bahwa sebuah gunung berapi di selatan Jepang terletak kira-kira 64 km dari pembangkit nuklir menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas yang mungkin dapat menyebabkan letusan skala kecil dan warga diperingatkan untuk menjauh dari puncak.

IHSG Melemah 30 Poin di Perdagangan Sore

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat ditutup melemah sebesar 30,45 poin didorong aksi ambil untung pelaku pasar.

BPJS Tegur Rumah Sakit Swasta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Utama Kudus, Jawa Tengah, memberikan teguran tertulis terhadap dua rumah sakit swasta di daerah setempat karena menarik iuran di luar ketentuan.

Pemerintah Berikan Pembinaan Khusus Sekolah Berprestasi

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) memberikan pembinaan khusus kepada sejumlah sekolah yang dinilai berprestasi di bidang lingkungan untuk diikutkan pada penilaian Adiwiyata tingkat nasional pada 2015.