Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bantul Susun Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan

bantul, kawasan lahan pangan

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 306

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan di daerah itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana di Bantul, Rabu, mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) kawasan lahan pangan itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

"Sementara ini baru dalam tahap izin prinsip untuk melihat status apakah kawasan ini hijau atau kuning. Jadi nanti ketika ada alih fungsi diarahkan pada zona yang berwarna kuning," katanya.

Sementara, kata dia pada kawasan yang disebutkan berwarna hijau harus terus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan guna menghasilkan pangan.

"Pembahasan Rancangan Perda kawasan pangan akan mulai diproses pada 2013 mendatang bersama teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul," katanya.

Menurut dia, untuk memberikan rangsangan terhadap petani yang memiliki lahan yang masuk dalam zona hijau agar tidak mengalihfungsi lahan ke nonpertanian, maka pihaknya memberikan penghargaan.

"Kami akan meringankan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap petani yang bersedia mengabadikan lahan pertanian sepanjang tahun," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul, Bambang Pin Erwanta belum lama ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bantul, harus ada lahan pertanian lestari seluas 13.000 hektare dan posisi saat ini masih ada seluas 15.000 hektare.

"Alih fungsi lahan mencapai empat hingga enam hektare per tahun, makanya diperketat agar tidak menganggu ketahanan pangan, paling tidak produksi pangan Bantul masih mencukupi kebutuhan," katanya.

Ia mengatakan, selain meringankan pajak petani, pemkab juga akan membantu mempermudah sertifikasi lahan pertanian yang dilestarikan serta diutamakan untuk mendapat bantuan benih demi kesejahteraan petani. (ant/as)

Jembatan Pola Tahun Jamak Akan Dibangun

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal membangun lima jembatan dengan pola pekerjaan tahun jamak yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda).

Banyak Darah Belum Penuhi RTH

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan masih banyak daerah belum memenuhi ketentuan keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30 persen dari luas wilayah di suatu daerah, sesuai dengan UU No.

Batas Kepemilikan Asing Masih Dibahas

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad enggan berkomentar banyak mengenai batas kepemilikan asing di Rancangan Undang-undang Perbankan, namun dia menegaskan usulan batas maksimal kepemilikan asing sebesar 40 persen belum bulat dan masih dibahas.

Kebun Raya Batam Berstandar Internasional

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Kebun Raya Batam diupayakan berstandar internasional agar mampu menjadi pusat konservasi tumbuhan pulau dan pesisir dunia.

Mantan Kepala BPN Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar berinisial ZY, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi penerbitan sertifikat hak milik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nelo.