Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bantul Susun Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan

bantul, kawasan lahan pangan

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 306

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan di daerah itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana di Bantul, Rabu, mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) kawasan lahan pangan itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

"Sementara ini baru dalam tahap izin prinsip untuk melihat status apakah kawasan ini hijau atau kuning. Jadi nanti ketika ada alih fungsi diarahkan pada zona yang berwarna kuning," katanya.

Sementara, kata dia pada kawasan yang disebutkan berwarna hijau harus terus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan guna menghasilkan pangan.

"Pembahasan Rancangan Perda kawasan pangan akan mulai diproses pada 2013 mendatang bersama teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul," katanya.

Menurut dia, untuk memberikan rangsangan terhadap petani yang memiliki lahan yang masuk dalam zona hijau agar tidak mengalihfungsi lahan ke nonpertanian, maka pihaknya memberikan penghargaan.

"Kami akan meringankan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap petani yang bersedia mengabadikan lahan pertanian sepanjang tahun," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul, Bambang Pin Erwanta belum lama ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bantul, harus ada lahan pertanian lestari seluas 13.000 hektare dan posisi saat ini masih ada seluas 15.000 hektare.

"Alih fungsi lahan mencapai empat hingga enam hektare per tahun, makanya diperketat agar tidak menganggu ketahanan pangan, paling tidak produksi pangan Bantul masih mencukupi kebutuhan," katanya.

Ia mengatakan, selain meringankan pajak petani, pemkab juga akan membantu mempermudah sertifikasi lahan pertanian yang dilestarikan serta diutamakan untuk mendapat bantuan benih demi kesejahteraan petani. (ant/as)

Oknum Aparat Paksakan Aktivitas Penambangan Gunung Botak

Kepala Desa Kaiely, Ahmad Samlan mengemukakan ada keterlibatan oknum aparat keamanan yang tidak mematuhi larangan pemerintah untuk menutup lokasi penambangan emas ilegal di Gunung Botak.

Hasil Tes Skrining 51 Pejabat Kemenpan Negatif

Hasil tes skrining (penapisan) narkoba dari 51 pejabat di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang dilakukan pada Jumatdinyatakan negatif oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Petani Butuh Informasi Memaksimalkan Produksi

Pengamat Pertanian dariUniversitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr Anwar Sulili menyatakan petani saat ini butuh media untuk memperkaya informasi dalam mendorong peningkatan hasil pertanian di daerahnya.

Anggota DPRD Dukung Pengembangan Ekowisata Mamminasata

Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendukung pengembangan kawasan Ekowisata Mamminasata di Kecamatan Pallangga, Gowa, khususnya terkait pemanfaatan lokasi ini dalam program pembangunan karakter pemuda.

Bupati Kotabaru Temui Tiga Menteri

Bupati Kotabaru, Kalsel, H Irhami Ridjani, menemui tiga menteri, yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.