Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bantul Susun Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan

bantul, kawasan lahan pangan

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 306

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan di daerah itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana di Bantul, Rabu, mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) kawasan lahan pangan itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

"Sementara ini baru dalam tahap izin prinsip untuk melihat status apakah kawasan ini hijau atau kuning. Jadi nanti ketika ada alih fungsi diarahkan pada zona yang berwarna kuning," katanya.

Sementara, kata dia pada kawasan yang disebutkan berwarna hijau harus terus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan guna menghasilkan pangan.

"Pembahasan Rancangan Perda kawasan pangan akan mulai diproses pada 2013 mendatang bersama teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul," katanya.

Menurut dia, untuk memberikan rangsangan terhadap petani yang memiliki lahan yang masuk dalam zona hijau agar tidak mengalihfungsi lahan ke nonpertanian, maka pihaknya memberikan penghargaan.

"Kami akan meringankan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap petani yang bersedia mengabadikan lahan pertanian sepanjang tahun," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul, Bambang Pin Erwanta belum lama ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bantul, harus ada lahan pertanian lestari seluas 13.000 hektare dan posisi saat ini masih ada seluas 15.000 hektare.

"Alih fungsi lahan mencapai empat hingga enam hektare per tahun, makanya diperketat agar tidak menganggu ketahanan pangan, paling tidak produksi pangan Bantul masih mencukupi kebutuhan," katanya.

Ia mengatakan, selain meringankan pajak petani, pemkab juga akan membantu mempermudah sertifikasi lahan pertanian yang dilestarikan serta diutamakan untuk mendapat bantuan benih demi kesejahteraan petani. (ant/as)

FSRU Lampung Masih Uji Coba

PT PGN (Persero) mengungkapkan, fasilitas penampungan gas alam cair terapung atau "floating storage and regasification unit" di perairan timur Lampung masih dalam tahap uji coba.

PKL Perlu Dibenahi

Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menginstruksikan kepada Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar segera membenahi permasalahan jaminan usaha pedagang kaki lima yang ada sesuai aturan yang berlaku.

PAD Kendari Terdongkrak Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pengelolaan parkir elektronik di sejumlah fasilitas pemrintah untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Anggaran Pilkada Dumai Diusulkan 21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Riau, mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Presiden Perlu Intervensi Konflik Hutan Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Sodiki berpendapat bahwa Presiden perlu mengintervensi penyelesaian konflik hutan adat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.