Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

ppp

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Pemkab Bangka Tengah Bantu Koperasi Rp 20 Juta

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyalurkan bantuan Rp20 juta untuk setiap koperasi di daerah itu.

Hewan Kurban Kambing Lebih Diminati Di Bengkulu

Masyarakat Bengkulu lebih minati kambing dibanding sapi untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah, atau bertepatan tanggal 24 September 2015 Masehi.

Slamet Rahardjo Syukuri Keberhasilan Misi Kesenian Indonesia

Ketua Komite Pertunjukan, Pameran dan Seminar Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 Slamet Rahardjo Djarot mensyukuri keberhasilan misi kesenian Indonesia dalam ajang Museums Uferfest atau Festival Tepi Sungai di Frankfurt, Jerman.

Abrasi Pantai Tarau Mengancam Keselamatan Warga

Pesisir Pantai Kelurahan Tarau, Ternate, Maluku Utara (Malut), mengalami abrasi hingga mendekati 100 meter dari bibir pantai sehingga mengancam keselamatan warga setempat.

Gubernur Tolak Program Kemenkes Tidak Sesuai Kebutuhan

Gubernur Maluku, Said Assagaff menegaskan dirinya akan menolak program yang dialokasikan Kementerian Kesehatan jika peruntukannya tidak sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan di provinsi tersebut.