Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Banyak Nelayan Seruyan Gunakan Alat Tangkap Terlarang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, menyebutkan bahwa hingga kini masih banyak nelayan di wilayahnya yang menggunakan alat tangkap terlarang.

Banten Siap Jadi Tuan Rumah Pospenas 2016

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) ke-7 Tahun 2016.

CPNS Konawe Selatan Protes SK Penempatan

Ratusan Calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menyerbu kantor badan kepegawaian daerah (BKD) setempat terkait penyerahan surat keputusan (SK) penempatan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka.

Forpi Usulkan Pengetatan Izin Pembangunan Hotel

Forum Pemantau Independen Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan pengetatan pemberian izin pembangunan hotel khususnya di sekitar sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar pascaruntuhnya pagar SMP Negeri 3 Yogyakarta.

Indonesia-Malaysia Bentuk Keseragaman Bahasa Melayu

Indonesia dan Malaysia perlu membuat keseragaman dalam bahasa Melayu agar dapat digunakan sebagai bahasa bersama yang juga dapat menonjolkan jati diri bangsa Melayu di kancah internasional, kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim.