Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Ombudsman Riau : Pelayanan Pemda Banyak Dikeluhkan Masyarakat

Ombudsman Wilayah Riau menyatakan pelayanan pemerintah daerah di daerah tersebut masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya dalam layanan kesehatan warga yang diduga kurang memenuhi standar pelayanan publik.

Himni : Investor Kesulitan Kembangkan Pembangkit Energi Baru

Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Arnold Soetrisnanto mengatakan investor kesulitan mengembangkan pembangkit berbahan bakar energi baru dan terbarukan (EBT) karena berbagai hal.

Presiden Dijadwalkan Groundbreaking Jalan Tol Sumatera

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Desa Sabahbalau Kabupaten Lampung Selatan, pada 30 April 2015.

Aksi Damai Wartawan Di Nagan Raya Ricuh

Aksi damai sejumlah jurnalis menyampaikan protes di halaman kantor Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, di Jeram, Senin, berlangsung ricuh karena pejabat setempat tidak terima tuntutan wartawan.

Kejari Bengkalis Gelar Kontes Batu Akik

Kejaksaan Negeri Bengkalis, Provinsi Riau, menggelar pameran dan kontes batu akik bertajuk 'Adhyaksa Gamestone' dalam rangka memperingatai hari Adhyaksa ke-55.