Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Kedatangan Pelatih Gulat Bulgaria Masih Samar

Rencana Pengprov Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kalimantan Timur mendatangkan Pelatih Gulat dari Bulgaria ternyata masih samar, meskipun KONI setempat telah memberikan lampu hijau perekrutan pelatih asing tersebut.

Warga Kepulauan Antusias Sambut HUT Kabupaten Sitaro

Warga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, antusias menyambut hari ulang tahun (HUT) ke delapanmenjadi daerah otonom baru.

Legislator Pamekasan Sarankan 'PYEC' Disempurnakan

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Moh Hosnan Achmadi menyarankan, program 'Pamekasan Young Enterpreneur Competition (PYEC)' yang dilaksanakan pemkab setempat lebih disempurnakan.

Pemkab Bangka Tengah Tingkatkan Kemampuan Bendahara SKPD

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, akan meningkatkan kemampuan bendahara dalam mengelola keuangan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

BI Optimalkan Media Untuk Sosialisasi Berbagai Kebijakan

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengoptimalkan media sebagai wadah sosialisasi kebijakan BI kepada pemangku kepentingan, karena dinilai paling efektif.