Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

DPRD Depok: Begeng Pantas Dihukum Mati

Anggota Komisi D (Pendidikan) DPRD Depok, Jawa Barat Rezky M Noor berharap agar pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Jamaludin (7) siswa kelas I SDN Beji 3 Depok, Januar Arifin alias Begeng (35) dihukum mati.

Polisi: Begeng Sudah Didampingi Kuasa Hukum

Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok, Kombes Dwiyono menjelaskan tersangka kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Jamaludin murid SDN 3 Depok, Juniar Arifin alias Begeng sudah mendapat pendampingan hukum.

Pakar : Wujudkan Bangsa Sehat Dengan Gizi Seimbang

Pakar gizi IPB, Prof Hardinsyah mengatakan pentingnya gizi seimbang dengan mengkonsumsi pangan hewani, buah dan sayur untuk mewujudkan bangsa sehat dan beprestasi.

Bandara Weror Tambrauw Segera Diresmikan

Bandar Udara Weror di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, akan diresmikan tahun ini.

BPBD : Tiga Kabupaten Di Sultra Rawan Longsor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkapkan tiga kabupaten di daerah itu rawan bencana longsor terutama saat musim hujan sehingga masyarakat diminta selalu waspada.