Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Anggaran Lahan Tol Minut Tersisa Rp29 Miliar

Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Ronny Siwi mengatakan, anggaran pembebasan lahan tol di daerah tersebut tersisa Rp29 miliar.

Ambon Terapkan Tilang Kendaraan Mulai 1 Desember 2014

Pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan tindakan tilang di tempat bagi penggguna kendaraan yang tidak tertib transportasi dan perparkiran.

Komitmen Pemkab Mamuju Utara Bangun Pendidikan Dipertanyakan

Komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, membangun pendidikan di wilayahnya dipertanyakan anggota DPRD Mamuju Utara, karena ada siswa yang masih belajar di lantai di Kota Pasangkayu.

Gubernur Sulsel Lantik Sekretaris Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo melantik Ir H Abdul Latif, MSi, MM sebagai pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel di kantor gubernur, Makassar, Kamis.

Pembangunan Dermaga Roro Akan Terbengkalai

Pembangunan Pelabuhan Roro Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang saat ini sedang berjalan diprediksi akan terbengkalai.