Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Peran Perempuan dalam Politik Terkendala Kultur

politik, peran perempuan dalam politik

Posted on 28 Nov 2012. Hits : 341

Peran perempuan di panggung politik Indonesia terutama di sejumlah daerah masih mengalami kendala yang berbenturan dengan persepsi adat istiadat dan agama, demikian hasil studi Pusat Penelitian Politik LIPI.

Hasil studi yang dirilis di Jakarta, Rabu, dan disusun dalam sebuah buku Perempuan, Partai Politik dan Parlemen itu antara lain menemukan fakta mengejutkan bahwa 50 persen perempuan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) berstatus janda cerai karena tidak mendapat dukungan dari suami.

"Di daerah Aceh dan NTB, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perempuan masuk ke ranah politik itu tabu dan melanggar nilai-nilai agama," kata salah satu tim penulis yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti.

Selain itu, di Papua perempuan tidak punya hak untuk masuk dalam ruang pengambilan keputusan dan kebijakan adat bagi masyarakat.

Parpol di Papua kesulitan memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di pemilihan umum (pemilu) karena partisipasi perempuan Papua di politik rendah.

Meskipun sudah dituangkan dalam Peraturan Otonomi No.21/2001, yang memberikan kesempatan bagi para perempuan Papua untuk berkontribusi di politik, jumlah perempuan politisi masih saja kurang dari 30 persen.

Masalah tersebut terjadi karena kondisi keamanan daerah setempat. Hasil temuan LIPI menyebutkan bahwa situasi konflik juga menjadi pemicu perempuan Papua lebih memilih untuk mengurusi persoalan internal keluarga mereka daripada bertarung di panggung politik.

Namun, dari segala keterbatasan kultur tersebut, sebenarnya potensi dan kemampuan yang dimiliki perempuan dapat dimanfaatkan untuk menuju ke ranah parlemen.

"Perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD umumnya melakukan strategi melalui jaringan sebagai guru atau pengajar, karena di daerah tertentu profesi tersebut dianggap terhormat," tambahnya.

Dalam kajian tersebut disimpulkan dua hal terkait persoalan perempuan di bidang politik, yaitu rendahnya partisipasi perempuan di ruang politik dan belum ada parpol yang secara konkret membela perempuan.

Untuk mengatasi hal itu, menurut dia, peran parpol dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlukan agar terbangun komitmen kuat untuk mendukung perjuangan perempuan dalam berpolitik. (ant/as)

Muhaimin Pilih Tak Jadi Menteri

Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai Muhaimin Iskandar memilih untuk tidak menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Korban Kebakaran Mendapat Santunan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan santunan kepada warga Terbah, Kemin Hadi Wiyono, yang rumahnya mengalami kebakaran pada Minggu (31/8) malam.

Militer Lesotho Didesak Kembali ke Barak

Pemerintah Afrika Selatan pada Ahad (31/8) mendesak Pasukan Pertahanan Lesotho kembali ke barak mereka dan mengizinkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kerajaan tersebut melaksanakan kegiatannya.

Pemprov Luncurkan Radio Suara Rakyat Hulondalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo akhirnya meluncurkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo setelah LPPL itu mengudara dengan siaran percobaan kurang lebih dua bulan.

Pemkot Dukung 'Food Safety' Masuk Desa

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendukung penuh dan siap membantu menyukseskan program "Food Safety" Masuk Desa dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sultra.