Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Kudus Siapkan Pelaksanaan Pilkades 116 Desa

pemkab kudus, siapkan, pelaksanaan pilkades 116 desa

Posted on 16 Jul 2013. Hits : 541

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades)di 116 desa daerah setempat, setelah sempat tertunda akibat bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2013.

"Sesuai surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Pilkades harus digelar paling lambat enam bulan setelah pelaksanaan Pilkada Kudus yang diselenggarakan 26 Mei 2013," kata Pelaksana tugas Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus, Agus Budi Satriyo, di Kudus, Selasa.

Dengan demikian, kata dia, persiapannya harus dimulai sejak dini, agar pada Januari atau Februari 2014 bisa digelar serempak di 116 desa.

Setelah Lebaran 2013, katanya, persiapan pelaksanaan Pilkades akan diintensifkan, termasuk pembentukan panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Selain itu, lanjut dia, masing-masing desa juga harus mempersiapkan proses penganggarannya sejak sekarang, meskipun mendapatkan dana stimulan dari Pemkab Kudus.

Berdasarkan Perda 19/2006 tentang Pemilihan/Pemberhentian Kepala Desa, anggaran pelaksanaan Pilkades bersumber dari APBDes, APBD, dan pihak ketiga.

Terkait dengan sejumlah kepala desa yang memasuki akhir masa jabatannya dalam waktu dekat, kata dia, sesuai ketentuan yang berlaku akan diisi oleh pejabat sementara yang diusulkan oleh camat setempat kepada bupati dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan surat edaran dari Mendagri, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa akan diangkat pejabat sementara kepala desa selama enam bulan dan bisa diangkat kembali satu kali enam bulan.

Adapun sejumlah pihak yang diperbolehkan diusulkan menjabat sebagai pejabat sementara kepala desa, yakni perangkat desa, pegawai negeri sipil dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, terdapat 116 kepala desa yang memasuki akhir masa jabatannya pada Juli, Agustus, September dan Oktober 2013.(ris/ant)

KMNU IPB Programkan 'Halaqoh' Mahasiswa Baru

Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Institut Pertanian Bogor (KMNU IPB) program 'halaqoh' bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut.

Pemerintah Diminta Susun UU Soal Bisnis Inklusif

Pemerintah diminta untuk menyusun regulasi berupa undang-undang dan konsep yang lebih baik soal bisnis inklusif yang diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

HTI Kembali Lakukan Penolakan Kenaikan Harga BBM

Lajnah Khusus Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Sabtu.

Pemkot Ancam Memproses Hukum Pengusaha Bandel

Pejabat Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara mengancam akan memproses hukum pengusaha bandel, seperti pengusaha yang mendirikan bangunan tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak mau membayar IMB.

Industri Dituntut Berinovasi Untuk Pertahankan Eksistensi

Industri di Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi di semua bidang agar mampu mempertahankan eksistensi, kata Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Imam Djati Widodo.