Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PDIP Tolak Reklamasi Teluk Benoa

pdip, tolak, reklamasi, teluk benoa

Posted on 16 Jul 2013. Hits : 339

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan sikap partainya menolak reklamasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung.

"DPD PDIP Bali dengan tegas menolak adanya reklamasi Teluk Benoa yang kini meresahkan masyarakat Pulau Dewata," kata Tama Tenaya seusai menggelar rapat tertutup dengan jajaran pengurus daerah dan Fraksi PDIP di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan rapat tersebut dipimpin Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Oka Ratmadi. Dalam rapat internal partai memutuskan untuk menolak kegiatan reklamasi tersebut.

"PDIP Bali tegas menolak rencana reklamasi seluas 838 hektare oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dengan hak konsesi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun," katanya.

Tama Tenaya Lebih lanjut mengatakan PDIP juga menolak SK Gubernur Bali terkait izin reklamasi dan memandang dengan sendirinya SK itu batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan rekomendasi dewan, melabrak berbagai aturan hukum dan belum ada studi kelayakan (fesibility study) final dari LPPM Universitas Udayana sehingga SK perlu dicabut.

"Kami juga meminta ada kajian pembanding, uji laboratorium tsunami dan uji laboratorium pantai. Proses itu harus benar-benar objektif dan transparansi," katanya.

Menurut politikus asal Kelurahan Tanjung Benoa itu mengharapkan pembangunan Bali menjadi bagian rakyat Pulau Dewata. Tidak semata-mata Bali menjadi milik investor.

Dikatakan, apa pun bentuk kegiatan investasi di Bali yang berkaitan dengan pariwisata dan berdampak pada kerusakan lingkungan, rakyat Bali memiliki hak mengawal dan ambil bagian atas proses itu supaya rakyat Bali tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

PDIP tetap mempertahankan pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Reklamasi ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan pariwisata budaya apalagi Bali bagian selatan sudah kelebihan beban (over capacity) di sektor pariwisata.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama menuding lahirnya SK izin reklamasi Gubernur Bali sangat prematur dan juga bertentangan dengan rekomendasi dewan "SK ini keluarnya sangat prematur. Kami juga sudah membaca rekomendasi dewan, jelas di sana rekomendasi melanjutkan studi (kajian), tetapi eksekutif sudah buru-buru mengeluarkan SK izin reklmasi. Jadi kami jelas menolak SK tersebut," katanya.

Pihaknya juga beranggapan SK izin reklamasi itu cacat hukum karena melabrak berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

"SK ini menyimpang dari peraturan hukum dan rekomendasi dewan. Jadi SK itu otomatis batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat," kata mantan Bupati Tabanan dua periode itu.

Adi Wiryatama mengatakan sikap PDIP sudah jelas menolak reklamasi. Jadi ketika reklamasi itu dilanjutkan dan SK izin reklamasi tidak dicabut, PDIP tentu akan mengambil sikap tegas lebih lanjut. PDIP sebagai partai besar di Bali tak mau disepelekan.

"Kami selaku partai besar tidak mau dihakimi sepihak. Kami akan berjuang menolak reklamasi melalui Fraksi PDIP DPRD Bali. Fraksi kami akan di depan melaksanakan amanat partai menolak reklamasi. Tentu ketika reklamasi ini dilanjutkan, tentu ada tindakan tegas dari PDIP," ucapnya.

Menurut Adi Wiryatama, reklamasi tersebut hanya akan memperparah kerusakan lingkungan Bali.

Ia mencontohkan, reklamasi yang sudah dilakukan misalnya di Kawasan Nusa Dua berdampak pada parahnya abrasi di pantai-pantai di Kabupaten Gianyar dan Klungkung.

"Sikap kami sudah final menolak reklamasi itu," kata Adi Wiryatama menegaskan.(ris/ant)

Kemenag Aceh Kumpulkan 144 Kantong Darah

Kanwil Kemenag Aceh dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry berhasil mengumpulkan sebanyak 144 kantong darah yang didonorkan karyawan dari dua lembaga tersebut.

Bendungan Tommo Mamuju Didanai Rp100 Miliar

Pembangunan bendungan Tommo di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, didanai sekitar Rp100 miliar pada tahun 2015 oleh Kementrian Pekerjaan Umum.

Saluran Irigasi Sawah Sulbar Butuh Perbaikan

Saluran irigasi pertanian yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat butuh perbaikan untuk mendukung peningkatan produksi komoditi padi yang ditargetkan mencapai satu juta ton.

BPK Siap Terbuka Menginformasikan LHP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, siap terbuka dalam menginformasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemerintah di Sulbar dan kabupatennya.

Pemkab Mamuju Gelar Bimtek Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknik Perencanaan Pembangunan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.