Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 178

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Pleno KPU Dumai Diwarnai Demonstrasi Mahasiswa

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif (Pileg) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Dumai yang digelar di Dumai, Ahad, sempat diwarnai aksi demonstrasi belasan mahasiswa setempat.

Penyebaran Titik Pameran Majukan Seni Rupa Sumbar

Penyebaran titik berpameran di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinilai merupakan salah satu potensi yang dapat memajukan seni rupa di daerah itu.

Puluhan Ribu Umat Kristen Manado Rayakan Paskah

Puluhan ribu umat Kristen di Manado, Sulawesi Utara merayakan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus dalam ibadah agung di gereja, Minggu.

Penelitian Ikan 'Mikih' Butuh Waktu Tujuh Tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengatakan penelitian untuk pengembangan dan budi daya ikan 'Mikih' yang endemik di daerah itu membutuhkan waktu tujuh hingga sepuluh tahun.

BI Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

Bank Indonesia (BI) berencana menahan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada 2014 agar berada pada angka enam persen.