Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Sebaran Infrastruktur Indonesia Kurang Merata

Pengamat ekonomi Ahmad Heri Firdaus menyatakan, sebaran infrastruktur di Indonesia masih kurang merata terutama pada wilayah di luar Pulau Jawa.

Minibus Pariwisata Tabrakan Di Tlanakan Pamekasan

Minibus pariwisata bernomor polisi B 7444 UDA berkecepatan tinggi menabrak mobil Hyundai yang melaju di depannya di Jalan Raya Tlanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu sekitar pukul 08.

Airasia Tingkatkan Frekuensi Rute Medan-Palembang

Maskapai penerbangan AirAsia Indonesia meningkatkan frekuensi penerbangan rute Medan-Palembang dan sebaliknya dari saat ini 4 kali sepekan menjadi harian atau 7 kali sepekan mulai tanggal 29 Maret 2015.

LSM : Harga Tanah Melonjak Tanpa Instrumen Pengendali

Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mengatakan, harga tanah semakin melonjak dan hingga kini belum ada lembaga yang kredibel menjadi instrumen pengendali lonjakan tersebut.

Kemlu Berkomitmen Tingkatkan Fungsi Diplomasi Ekonomi

Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan fungsi diplomasi ekonomi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.