Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Gempa 5,1 Sr Guncang Pesisir Selatan Sumbar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,1 skala Richter di barat daya Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Minggu, pukul 19.

Balon Wako Dumai Utamakan Program Air Bersih

Seorang Bakal Calon Wali Kota Dumai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Ikhsan menyatakan akan mengutamakan program pembangunan air bersih jika diberi amanah masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember 2015.

Morotai Rawan Jadi Pintu Masuk Produk Ilegal

Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), rawan menjadi pintu masuk produk ilegal asal luar negeri ke wilayah Malut, karena kabupaten itu berada di daerah perbatasan dengan Filipina, 'Kapal ikan asal Filipina selama ini sering masuk secara ilegal ke Morotai dan itu tidak tertutup kemungkinan kapal itu membawa berbagai produk ilegal asal Filipina untuk di pasarkan di Morotai,' kata Kepala Balai Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Malut, Abdullah Latukonsina di Ternate, Minggu.

423 PIK Riau Lindungi Remaja Dari Bahaya

Keberadaan sebanyak 423 unit Pusat Informasi Konseling (PIK) remaja di Provinsi Riau diharapkan dapat melindungi generasi muda dari lingkungan yang berbahaya seperti pengaruh narkoba dan penyakit AIDS.

Gubernur Bali Ingatkan Warga Buleleng Jalin Silaturahmi

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan warga dari Kabupaten Buleleng yang tinggal di perantauan agar senantiasa menjalin silaturahmi dengan semua warga di Pulau Dewata maupun di luar pulau.