Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Polres Pamekasan Selamatkan Warga Dari Amuk Massa

Tim Reskrim Polres Pamekasan, Jawa Timur, menyelamatkan warga dari amuk massa akibat ketahuan hendak mencuri sepeda motor di pasar malam Sedangdang setempat, Jumat malam.

Seorang Calhaj Bengkalis Meninggal Dunia

Seorang Calon Haji (Calhaj) asal Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, meninggal dunia pada pukul 12.

AS Minta Tiongkok Di G20 Hindari 'Competitive Devaluation'

Menteri Keuangan AS Jacob Lew pada Jumat mengatakan, ia telah meminta mitranya dari Tiongkok pada pertemuan G20 di Ankara untuk menghindari 'competitive devaluation' dan meningkatkan komunikasi kebijakan ekonomi Beijing.

Masyarakat Diajak Bangun Kekuatan Ekonomi Dari Desa

Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Utara Ivanry Matu mengajak semua elemen masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi dan kedaulatan pangan dari desa.

Nelayan Gunung Kidul Tidak Melaut Karena Gelombang

Nelayan di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak melaut sejak dua minggu terakhir karena musim paceklik ikan dan tingginya gelombang.