Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Tingkat Inflasi Di Bengkalis Stabil

Tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mulai stabil dan berada pada kurva merata pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah berjalan beberapa waktu lalu.

Turis Asing Bali Tercatat Lebih Dari 3,5 Juta Jiwa

Kedatangan turis asing ke Bali selama 2014 bisa melampaui angka 3,5 juta orang, karena selama Januari-November saja sudah tercatat 3,4 juta orang, sehingga dalam satu bulan lagi diperkirakan lebih dari seratus orang.

Suriah Bertekad Perangi Pelaku Teror

Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Ahad (21/12) menegaskan tekad negaranya untuk menghapuskan aksi teror, dan menyerukan perujukan nasional di seluruh Suriah, kata kantor berita resmi negeri itu, SANA.

Lembaga Adat Heran Pemerintah 'Bermitra' Dengan LSM

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku heran sebab pemerintahan, terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjalin 'mitra' dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan.

Penembakan di Ceko Tewaskan 1 Orang

Satu orang tewas dan seorang lagi cedera dalam penembakan di Kota Vysoke Myto, Ceko, setelah tengah malam pada Sabtu (20/12).