Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Yayasan Wisnu Gelar Festival Nusantara Di Kintamani

Yayasan Wisnu, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya komunitas bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menggelar Nusantara Festival berlokasi di sekitaran Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, 8-17 Agustus 2015.

Lebih 7.000 Pengungsi Hadapi Kelaparan Di Sudan Selatan

Sebanyak 7.600 keluarga yang kehilangan tempat tinggal di Negara Bagian Upper Nile di Sudan Selatan menghadapi kelaparan setelah bantuan kemanusiaan habis pada Mei, demikian laporan Radio Tamazuj pada Selasa (4/8).

Remaja Israel Tewas Akibat Gelombang Panas

Seorang remaja Israel tewas dan beberapa orang lagi menderita beberapa tingkat hypertemia dan dehidrasi akibat gelombang panas, kata bagian gawat darurat rumah sakit dalam satu pernyataan.

Pemkot Lhokseumawe Mutasi PNS Untuk Tingkatkan Kinerja

Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe, Provinsi Aceh, meminta kepada PNS untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya dengan baik, sebagai wujud menjadi aparatur negara yang baik dan bertanggung jawab.

Bupati Lebak Berharap Koperasi Dorong Ekonomi Kreatif

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengharapkan lembaga koperasi yang dikelola masyarakat dapat menumbuhkan ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi juga penyerapan lapangan pekerjaan di daerah itu.