Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

KKP : Indonesia Butuh Infrastruktur Maritim Yang Mumpuni

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, Indonesia membutuhkan infrastruktur maritim yang mumpuni guna mengoptimalkan sumber daya kelautan di Tanah Air.

Distan : Sulteng 2013 Surplus Beras 300.000 Ton

Provinsi Sulawesi Tengah pada musim panen 2013 mengalami surplus beras sebanyak 300 ribu ton, kata Kepala Dinas Pertanian setempat Trie Iriany Lamakampali.

P2TP2A Tingkatkan Kesadaran Perlindungan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan kesadaran dalam perlindungan anak melalui sosialisasi.

Perpustakaan Soeaman HS Alternatif Wisata Akhir Pekan

Perpustakaan Soeman HS menjadi alternatif liburan akhir pekan, lewat beragam fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang berbasiskan pendidikan.

Gelombang Laut Perairan Bangka Belitung Meningkat

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada Minggu (26/10) ketinggian gelombang laut di sejumlah perairan Bangka Belitung meningkat dibandingkan beberapa hari sebelumnya.