Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Pemkot Malang Ditunjuk Kemenpan-rb Paparkan 'SAKIP'

Pemerintah Kota Malang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memaparkan kiat-kiat penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ('SAKIP') di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat.

Haryanto Ikuti Penjaringan Balon Bupati Lewat PDIP

Haryanto yang saat ini menjabat Bupati Pati mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati Pati yang diselenggarakan PDI Perjuangan Pati dengan menyerahkan berkas penjaringan calon bupati ke DPC PDIP setempat, Jumat.

Motta Ingin Akhiri Karir Di Paris

Gelandang Paris Saint Germain (PSG) Thiago Motta siap bertahan di ibukota Prancis sampai hari-harinya sebagai pemain berakhir, kata pemain yang telah dua kali menjuarai Liga Champions itu kepada AFP pekan ini.

Ellyas Pical Seri Lawan Feras Taborat

Mantan petinju legendaris Indonesia Ellyas Pical dinyatakan seri melawan Feras Taborat dalam sesi pertandingan 'Legendary Match' yang merupakan bagian dari pertunjukan 'Road to The World Champions: Daud Yordan vs Kato Yoshitaka'.

Ntb Peroleh Bagi Hasil Pajak Rp708 Miliar

Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh dana bagi hasil pajak Rp708 miliar dari realisasi penerimaan pajak yang dihimpun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara sebesar Rp2,4 triliun pada 2015.