Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Jembatan Pola Tahun Jamak Akan Dibangun

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal membangun lima jembatan dengan pola pekerjaan tahun jamak yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda).

Banyak Darah Belum Penuhi RTH

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan masih banyak daerah belum memenuhi ketentuan keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30 persen dari luas wilayah di suatu daerah, sesuai dengan UU No.

Batas Kepemilikan Asing Masih Dibahas

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad enggan berkomentar banyak mengenai batas kepemilikan asing di Rancangan Undang-undang Perbankan, namun dia menegaskan usulan batas maksimal kepemilikan asing sebesar 40 persen belum bulat dan masih dibahas.

Kebun Raya Batam Berstandar Internasional

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Kebun Raya Batam diupayakan berstandar internasional agar mampu menjadi pusat konservasi tumbuhan pulau dan pesisir dunia.

Mantan Kepala BPN Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar berinisial ZY, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi penerbitan sertifikat hak milik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nelo.