Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Lewis Hamilton Tercepat Dalam Latihan Bebas AS Grand Prix

Pimpinan klasemen Lewis Hamilton mempertahankan posisinya di puncak pada latihan bebas kedua, Jumat, menjelang perlombaan F1 Amerika Serikat GP akhir minggu ini.

Roger Federer Tumbang Di Paris Dan Raonic Buka Peluang Ke London

Petenis yang memiliki pukulan servis keras Milos Raonic mengalahkan pemain nomor dua dunia Roger Federer 7-6 (7/4), 7-5 Jumat dan maju ke semi final turnamen Paris Masters.

Navarro Dan Muguruza Ke Semi Final Tenis Sofia

Carla Suarez Navarro, Garbine Muguruza dan Flavia Pennetta maju ke semi final 'WTA Tournament of Champions', Jumat, bergabung dengan Andrea Petkovic pada laga empat besar.

KPU Musirawas Usulkan Dana Pilkada Rp32 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mengusulkan dana anggaran pemilihan kepala daerah 2015 kepada pemerintah Kabupaten Musirawas sebesar Rp32 miliar.

PDAM Kota Malang Beri Potongan Pasang Baru Bagi MBR

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, Jawa Timur, memberikan potongan biaya pasang sambungan baru bagi pelanggan dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp100 ribu.