Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Sistem Pembayaran Digital Jadi Gerbang Keuangan Inklusif

Sistem pembayaran secara digital menjadi gerbang pengembangan sistem keuangan inklusif di Indonesia, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah.

Dua Wartawan Prancis Dituntut 4 Bulan Penjara

Dua wartawan Prancis yakni Thomas Charles Dandois (40) dan Valentina Burrot (29) dituntut hukuman empat bulan penjara karena masuk dengan menggunakan visa wisata padahal mereka mencari berita di Papua.

Dinkes Denpasar Lakukan Pencegahan DBD

Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Denpasar, Bali, melakukan upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan sosialisasi dan Pemberantasan Sarang nyamuk (PSN) di wilayahnya tersebut.

2 Juta Anak Bekerja di Situasi Buruk

Komisi Nasional (Komnas) Anak menyatakan sebanyak 2,1 juta anak terpaksa bekerja di dalam situasi buruk karena kondisi ekonomi keluarga yang miskin.

20 Tangki Pertamina Dikerahkan Untuk Isi SPBU

Manajemen PT Pertamina Wilayah VIII mengerahkan 20 unit truk tangki guna mengisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jayapura, yang sempat kosong karena keterlambatan bongkar muatan kapal pengangkut.