Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Penerbangan Palembang Masih Terganggu Asap

Sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan ke beberapa kota tujuan masih mengalami gangguan jadwal penerbangan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dalam sebulan terakhir.

Suharno Waspada Taktik Persipura

Pelatih Arema Cronous Suharno mengingatkan timnya untuk mewaspadai strategi yang diterapkan pelatih Persipura Jayapura Jacksen F Tiago, pada laga delapan besar putaran kedua ISL di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/10) sore.

Nelayan Diimbau Tak Gunakan Bagan 30 GT

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) meminta neyalan setempat tidak lagi menggunakan bagan berkapasitas lebih dari 30 GT dalam menangkap ikan.

Lapor Kecamatan Jika Belum Terima E-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta meminta masyarakat yang sudah melakukan perekaman data kependudukan namun belum memperoleh fisik kartu tanda penduduk elektronik segera melapor ke kecamatan setempat.

PPP Harapkan Terciptanya Politik Yang Kondusif

Partai Persatuan Pembangunan berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menciptakan stabilitas politik dari pemerintahannya.