Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman RI : Lima Kementerian Dapat Rapor Merah

ombudsman, lima kementerian, dapat rapor merah

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 184

Ombudsman RI (ORI) memberikan nilai merah kepada lima dari 18 kementerian, setelah dilakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, kata Ketua ORI Danang Girindrawardana.

"Lima kementerian yang mendapatkan rapor merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Danang dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin.

Selain kelima kementerian dengan nilai buruk itu, Ombudsman RI juga menilai ada sembilan kementerian di zona kuning dan empat kementerian di zona merah.

"Kami menyarankan kepada Presiden dan kementerian yag masuk ke dalam zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU," tambahnya.

Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei, dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undag Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagian besar unit pelayanan publik, yang menjadi sampel dalam observasi itu, sudah menjalankan kewajiban untuk menginformasikan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat pengguna pelayanan.

Namun masih ada 42,9 persen unit tidak memajang standar waktu pelayanan, sedangkan 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan.

"Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik," tututrnya.

Sementara itu, sembilan kementerian di zona kuning atau unit pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubugan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kementerian yang mendapatkan rapor hijau atau dengan tingkat kepatuhan baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.(ris/ant)

Partai Wajib Memberikan Pendidkan Politik

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyatakan, kehadiran dan keberadaan partai wajib untuk memberikan pedidikan politik kepada masyarakat sebagai kewajiban partai itu.

DPD-RI Akan Selesaikan Konflik Lahan Di Sulbar

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Provinsi Sulawesi Barat, Asri Anas menyatakan akan bekerja menyelesaikan sejumlah konflik lahan yang terjadi di Provinsi Sulbar.

Silva Antar City Unggul Atas Palace

David Silva tampil untuk menyelamatkan Manchester City yang berlaga tanpa striker dengan dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Crystal Palace sehingga menyamakan jumlah poin dengan pemuncak klasemen Liga Utama Inggris (Premier League) pada Sabtu.

PKS : Pilkada Langsung Atau DPRD Tidak Masalah

Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD tidak masalah asalkan dilakukan secara demokratis.

Dishub Sumut Siapkan 49.822 Seat Menyambut Natal

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2015 menyiapkan sebanyak 49.