Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman RI : Lima Kementerian Dapat Rapor Merah

ombudsman, lima kementerian, dapat rapor merah

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 184

Ombudsman RI (ORI) memberikan nilai merah kepada lima dari 18 kementerian, setelah dilakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, kata Ketua ORI Danang Girindrawardana.

"Lima kementerian yang mendapatkan rapor merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Danang dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin.

Selain kelima kementerian dengan nilai buruk itu, Ombudsman RI juga menilai ada sembilan kementerian di zona kuning dan empat kementerian di zona merah.

"Kami menyarankan kepada Presiden dan kementerian yag masuk ke dalam zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU," tambahnya.

Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei, dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undag Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagian besar unit pelayanan publik, yang menjadi sampel dalam observasi itu, sudah menjalankan kewajiban untuk menginformasikan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat pengguna pelayanan.

Namun masih ada 42,9 persen unit tidak memajang standar waktu pelayanan, sedangkan 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan.

"Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik," tututrnya.

Sementara itu, sembilan kementerian di zona kuning atau unit pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubugan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kementerian yang mendapatkan rapor hijau atau dengan tingkat kepatuhan baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.(ris/ant)

Calon Kepala Daerah Kerjakan 580 Soal Psikotes

Calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, Jawa Timur, harus mengerjakan 580 soal psikotes.

Sigit-Agus Optimalkan Posko Pemenangan Pilkada

Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Sigit Ibnugroho Sarasprono-Agus Sutyoso akan mengoptimalkan posko pemenangan sampai tingkat rukun tetangga untuk memenangi pilkada.

Lima Negara Pertimbangkan Mahkamah Independen Untuk MH17

Lima negara, yang terlibat dalam penyelidikan jatuhnya pesawat Malaysia di Ukraina setahun lalu, mempertimbangkan pembentukan mahkamah internasional independen, setelah Rusia memveto upaya membentuk pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili para tersangka.

Mamuju Utara Dapat Bantuan 350 Unit Perumahan

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Bara mendapatkan bantuan 350 unit perumahan khusus bagi masyarakat kurang mampu yang ada di daerah itu.

Pamong Harus Bersikap Netral

Paguyuban Dukuh Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta seluruh dukuh dan pamong di daerah ini harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2015.