Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman RI : Lima Kementerian Dapat Rapor Merah

ombudsman, lima kementerian, dapat rapor merah

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 184

Ombudsman RI (ORI) memberikan nilai merah kepada lima dari 18 kementerian, setelah dilakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, kata Ketua ORI Danang Girindrawardana.

"Lima kementerian yang mendapatkan rapor merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Danang dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin.

Selain kelima kementerian dengan nilai buruk itu, Ombudsman RI juga menilai ada sembilan kementerian di zona kuning dan empat kementerian di zona merah.

"Kami menyarankan kepada Presiden dan kementerian yag masuk ke dalam zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU," tambahnya.

Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei, dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undag Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagian besar unit pelayanan publik, yang menjadi sampel dalam observasi itu, sudah menjalankan kewajiban untuk menginformasikan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat pengguna pelayanan.

Namun masih ada 42,9 persen unit tidak memajang standar waktu pelayanan, sedangkan 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan.

"Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik," tututrnya.

Sementara itu, sembilan kementerian di zona kuning atau unit pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubugan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kementerian yang mendapatkan rapor hijau atau dengan tingkat kepatuhan baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.(ris/ant)

Warga Oesao Tolak Alih Fungsi Lahan

Masyarakat Desa Oesao, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, mendeklarasikan penolakan terhadap alih fungsi lahan pertanian supaya daerahnya bertahan sebagai lumbung pangan.

Harga CPO Jambi Turun

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar Rp173 per kilogram dari sebelumnya Rp7.

BI Bantu Petani Tingkatkan Produksi Padi Kalsel

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah II Kalimantan membantu petani di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan meningkatkan produksi padi melalui program pemanfaatan bibit unggul.

Sumut Capai Standar Nasional Penanggulangan Tuberculosis

Dinas Kesehatan Sumatera Utara terus berupaya meminimalisir kasus penderita Tuberculosis (TBC), bahkan provinsi itu dewasa ini telah mencapai target nasional untuk penanggulangannya.

Pengamat Khawatirkan Manuver Parpol Terkait Seleksi Menteri

Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai proses seleksi menteri yang dilakukan tertutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) rentan terhadap manuver partai politik yang melakukan intervensi.