Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman RI : Lima Kementerian Dapat Rapor Merah

ombudsman, lima kementerian, dapat rapor merah

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 184

Ombudsman RI (ORI) memberikan nilai merah kepada lima dari 18 kementerian, setelah dilakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, kata Ketua ORI Danang Girindrawardana.

"Lima kementerian yang mendapatkan rapor merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Danang dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin.

Selain kelima kementerian dengan nilai buruk itu, Ombudsman RI juga menilai ada sembilan kementerian di zona kuning dan empat kementerian di zona merah.

"Kami menyarankan kepada Presiden dan kementerian yag masuk ke dalam zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU," tambahnya.

Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei, dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undag Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagian besar unit pelayanan publik, yang menjadi sampel dalam observasi itu, sudah menjalankan kewajiban untuk menginformasikan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat pengguna pelayanan.

Namun masih ada 42,9 persen unit tidak memajang standar waktu pelayanan, sedangkan 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan.

"Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik," tututrnya.

Sementara itu, sembilan kementerian di zona kuning atau unit pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubugan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kementerian yang mendapatkan rapor hijau atau dengan tingkat kepatuhan baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.(ris/ant)

Pertumbuhan Ekonomi Sultra Ciptakan Kesenjangan Sosial

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang pernah mencapai 8,32-10 persen lebih, hanya mencitapkan kesenjangan sosial yang cukup lebar di tengah masyarakat karena tidak menyentuh mayoritas penduduk miskin daerah ini.

Mendikbud Resmikan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran Uho

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menandatangani prasasti sebagai simbol peresmian Gedung kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Tari Katrili Warnai Kenal Pamit Pejabat Polda

Atraksi tari katrili ditampilkan ibu-ibu bhayangkari mewarnai kenal pamit sejumlah pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.

PERSI Dorong Peningkatan Kualitas Pembangunan Hadapi MEA

Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia Bali mendorong seluruhrumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pembaruan alat kesehatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Inspektorat Jayapura Verifikasi Pengaduan CPNS Honorer K2

Inspektorat Kota Jayapura, Provinsi Papua, mulai verifikasi pengaduan publik terhadap para calon pegawai negeri sipi (CPNS) honorer kategori dua (K2), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota Jayapura sebagai penentu kebijakan.