Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU Riau Siapkan Regulasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

kpu riau, pilkada riau, pekanbaru

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 569

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tengah mempersiapkan ragam aturan atau regulasi pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013--2018.

"Tentunya, regulasi itu disesuaikan dengan amanat undang-undang pemilihan umum dan kepala daerah," kata Ketua KPU Provinsi Riau, H. Tengku Edy Sabli, di Pekanbaru, per telepon, Senin.

Intinya, demikian Sabli, KPU Provinsi Riau saat ini tengah melaksanakan tugas-tugas jelang pelaksanaan atau yang disebut prapelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dia mengatakan, sebelumnya pada akhir Desember 2012, KPU Provinsi Riau juga telah menyampaikan hasil verifikasi faktual untuk 16 partai politik kabupaten dan kota se-Riau.

Penyampaian hasil verifikasi faktual ini sebelumnya disampaikan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Riau di Hotel Arowana Pekanbaru pada bulan Desember 2012.

Ia mengatakan bahwa rapat pleno terbuka ketika itu dihadiri seluruh pimpinan partai politik di 12 kabupaten dan kota di Riau dan Panwaslu.

Baik terhadap hasil verifikasi faktual kepengurusan Parpol, keanggotaan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor, maupun dokumen lainnya, kata dia, semuanya telah dibahas.

Sebanyak 16 parpol tersebut adalah parpol yang lulus verifikasi administrasi KPU Pusat. "Hasil ini selanjutnya juga telah disampaikan ke KPU Pusat, Panwaslu, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan," katanya.

Ia mengatakan bahwa KPU Provinsi Riau tidak menentukan apakah parpol yang bersangkutan lulus atau tidak dan menjadi peserta pemilu atau tidak. "Keputusan itu diputuskan KPU Pusat," katanya.

Selanjutnya, kata dia, pada tanggal 3 Januari 2013, KPU Riau juga telah menyampaikan hasil verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang melakukan gugatan ke KPU Pusat. (ant/as)

Yusril : Putusan PTUN Kuatkan Permohonan Putusan Provisi

Kuasa Hukum Partai Golkar hasil Munas Bali Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan majelis hakim PTUN menguatkan permohonan putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ratusan Koli Buku BOS Manado Tidak Tersalurkan

Sekitar 125 koli buku bantuan operasional sekolah (BOS) kurikulum 2013 tidak tersalurkan ke sejumlah sekolah penerima di Sulawesi Utara (Sulut).

PNS Bisa Rapat Luar Kantor Asal Efisien

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa mengadakan rapat di luar gedung pemerintahan asalkan tetap memakai asas efisiensi dan efektivitas, kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 'Rapat di luar gedung pemerintahan dengan dana APBN dan APBD dapat dilaksanakan secara selektif dan memenuhi berbagai kriteria dengan asas efektivitas, efisiensi, serta memenuhi ketentuan akuntabilitas, dimonitor dan diawasi,' kata Yuddy di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu.

ULP Mamuju Targetkan Naik Ke Level Lima

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditargetkan naik ke level lima dari posisi saat ini yang berada pada level kedua terhadap tingkat pengelolaan pusat pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah tersebut.

DPRD Bahas Ranperda Pengelolaan Keuangan Dan Aset

DPRD Karimun, Kepulauan Riau, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah.