Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU Riau Siapkan Regulasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

kpu riau, pilkada riau, pekanbaru

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 569

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tengah mempersiapkan ragam aturan atau regulasi pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013--2018.

"Tentunya, regulasi itu disesuaikan dengan amanat undang-undang pemilihan umum dan kepala daerah," kata Ketua KPU Provinsi Riau, H. Tengku Edy Sabli, di Pekanbaru, per telepon, Senin.

Intinya, demikian Sabli, KPU Provinsi Riau saat ini tengah melaksanakan tugas-tugas jelang pelaksanaan atau yang disebut prapelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dia mengatakan, sebelumnya pada akhir Desember 2012, KPU Provinsi Riau juga telah menyampaikan hasil verifikasi faktual untuk 16 partai politik kabupaten dan kota se-Riau.

Penyampaian hasil verifikasi faktual ini sebelumnya disampaikan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Riau di Hotel Arowana Pekanbaru pada bulan Desember 2012.

Ia mengatakan bahwa rapat pleno terbuka ketika itu dihadiri seluruh pimpinan partai politik di 12 kabupaten dan kota di Riau dan Panwaslu.

Baik terhadap hasil verifikasi faktual kepengurusan Parpol, keanggotaan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor, maupun dokumen lainnya, kata dia, semuanya telah dibahas.

Sebanyak 16 parpol tersebut adalah parpol yang lulus verifikasi administrasi KPU Pusat. "Hasil ini selanjutnya juga telah disampaikan ke KPU Pusat, Panwaslu, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan," katanya.

Ia mengatakan bahwa KPU Provinsi Riau tidak menentukan apakah parpol yang bersangkutan lulus atau tidak dan menjadi peserta pemilu atau tidak. "Keputusan itu diputuskan KPU Pusat," katanya.

Selanjutnya, kata dia, pada tanggal 3 Januari 2013, KPU Riau juga telah menyampaikan hasil verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang melakukan gugatan ke KPU Pusat. (ant/as)

Parlemen Ukraina Tunjuk Yatsenyuk Tetap Sebagai PM

Parlemen Ukraina, Rabu mengkonfirmasi Arseniy Yatsenyuk, pro-Barat, akan mempertahankan jabatannya sebagai perdana menteri untuk memimpin pemerintah koalisi baru.

Pemerintah Diminta Awasi Penerapan UMP NTT

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah setempat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Rp1,250 juta per bulan, agar tidak dilanggar pengusaha.

Tahapan Pilkades Angon Angon Dihentikan

Pemerintah Kabupaten Sumenep menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Angon Angon, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, karena dinilai ada kesalahan prosedural yang dilakukan panitia pelaksana.

Agama Tidak Boleh Jadi Pemicu Perpecahan

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Drs Ronny Sompie, SH MH mengatakan, agama tidak boleh dijadikan pemicu konflik dan perpecahan, melainkan dijadikan penunjang perdamaian dan persatuan.

Pekalongan Pantau Penjualan Epliji 3 Kg

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terus memantau penjualan harga elpiji tabung 3 kilogram terkait dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.