Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 315

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

Sumut Siapkan Bansos Untuk BPJS Pekerja Informal

Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho mengaku punya wacana mengalokasikan dana bantuan sosial untuk memasukkan pekerja informal dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Obama Puji Pemusnahan Senjata Kimia Suriah Dan Berkomitmen Untuk Waspada

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Senin, memuji selesainya pemusnahan persediaan senjata kimia Suriah, namun mengatakan bahwa Washington akan terus memastikan agar Damaskus memenuhi semua komitmennya.

Wagub Harapkan Warga Arif Sikapi Putusan MK

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengharapkan masyarakatnya arif dalam menyikapi apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara perselisihan hasil pemilu presiden 2014.

Menkeu : Alokasi Dana Desa Ideal Rp64 Triliun

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, alokasi dana desa yang ideal diberikan untuk pembangunan desa adalah sebesar 10 persen dari dana transfer ke daerah yang dialokasikan dalam RAPBN 2015, yaitu Rp64 triliun.

Menko: Karen Mundur Bukan Karena Alasan Politis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memastikan pengunduran diri Karen Agustiawan dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina bukan karena alasan politis maupun tekanan dari pemerintah.