Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 316

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

DPRD Pamekasan Tolak Usulan Pencabutan TAP MPRS

DPRD Pamekasan, Jawa Timur, menegaskan menolak usulan sebagian kelompok masyarakat yang hendak mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, karena dinilai bisa merusak keutuhan bangsa ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SKK Migas: Bisnis Minyak Mentah Sedang Lesu

Bisnis minyak mentah di Indonesia saat ini sedang lesu setelah harga jatuh ke titik terendah yakni di kisaran 40 dolar---50 dolar AS per barel, kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Tirat Sambu Ichtijar.

Santai Menikmati Sarapan,Makan Siang dan Makan Malam Anda di Zupan

Zupan memiliki toko roti, kopi, juga menyajikan menu hidangan siap saji untuk sarapan pagi, makan siang ataupun makan malam anda sambil menikmati suasana santai nyaman.

Anggota Wantimpres : Menteri Menghina Presiden Harus Diganti

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan, jika benar ada menteri Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi, maka sebaiknya menteri itu diganti saja.

Data Sementara Penumpang Hercules Tujuan Natuna

Posko Informasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengumumkan data sementara penumpang tujuan Ranai yang tercatat dalam manifest pesawat Hercules yang pada Selasa jatuh di Medan, Sumatera Utara.