Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 316

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

Nelayan Pengastulan Butuh Jaminan Kesehatan

Sebagian besar nelayan di Desa Pengastulan, Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali, membutuhkan kartu jaminan kesehatan, mengingat mereka belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Mahasiswa Universitas Brawijaya Ciptakan 'Getas Bakar' Disabilitas

Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang dari Fakultas Ilmu Komputer (Filkom), menciptakan alat peringatan kebakaran bagi para penyandang disabilitas, yakni berupa gelang untuk disabilitas sebagai alat kebakaran atau "Getas Bakar".

Hari Pertama 800 Orang Kunjungi Istana Open

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor, Jawa Barat mencatat jumlah pengunjung di hari pertama Istana Open mencapai 800 orang dari total yang telah mendaftar sekitar 5.

Polisi Ringkus Dua Karyawan Salahgunakana Solar Bersubsidi

Kepolisian Resor Temanggung Jawa Tengah meringkus dua karyawan PT Barokah Agawe Makmur (BAM) Temanggung karena telah menyalahgunakan solar bersubsidi untuk keperluan pabrik kayu lapis tersebut.

Pemerintah Diminta Segera Realisasikan Bank Khusus Infrastruktur

Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembangunan bank khusus sektor infrastruktur guna memperlancar pinjaman yang dikucurkan oleh pihak perbankan dalam rangka mendanai proyek infrastruktur di berbagai daerah.