Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 316

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

Warga Berharap KIS Direalisasikan

Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) segera diwujudkan setelah terbentuk kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Vietnam Terus Tingkatkan Pertukaran Pengunjung

Vietnam dan Tiongkok akan terus mendorong pertukaran kunjungan di semua tingkat, kata Pham Thu Hang, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Kamis.

Dikti Selenggarakan Rakorwas Manajemen Risiko Perguruan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Manajemen Risiko Perguruan Tinggi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mengambil kebijakan di kampus.

Sepeda Wisata Promosi Mataram

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan melakukan promosi wisata dengan kegiatan sepeda wisata yang diikuti lebih dari 1.

Sekda Jambi Dilantik

Setelah sekitar delapan bulan kosong, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus akhirnya melantik Ridham Priskap sebagai Sekda menggantikan Syarasaddin yang tersandung kasus hukum.