Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 316

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

Banyak Nelayan Seruyan Gunakan Alat Tangkap Terlarang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, menyebutkan bahwa hingga kini masih banyak nelayan di wilayahnya yang menggunakan alat tangkap terlarang.

Banten Siap Jadi Tuan Rumah Pospenas 2016

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) ke-7 Tahun 2016.

CPNS Konawe Selatan Protes SK Penempatan

Ratusan Calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menyerbu kantor badan kepegawaian daerah (BKD) setempat terkait penyerahan surat keputusan (SK) penempatan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka.

Forpi Usulkan Pengetatan Izin Pembangunan Hotel

Forum Pemantau Independen Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan pengetatan pemberian izin pembangunan hotel khususnya di sekitar sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar pascaruntuhnya pagar SMP Negeri 3 Yogyakarta.

Indonesia-Malaysia Bentuk Keseragaman Bahasa Melayu

Indonesia dan Malaysia perlu membuat keseragaman dalam bahasa Melayu agar dapat digunakan sebagai bahasa bersama yang juga dapat menonjolkan jati diri bangsa Melayu di kancah internasional, kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim.