Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU dan Polri Antisipasi Permasalahan Pemilu 2014

kou, polri, permasalahan, pemilu 2014

Posted on 22 Aug 2013. Hits : 220

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Markas Besar Kepolisian RI (Polri) bekerja sama dalam mengantisipasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Lucky Firnandy Majanto dalam informasi yang diperoleh dari KPU di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa KPU menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Polri pada Rabu (21/8) membahas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan mengantisipasi berbagai hal yang menghambat pelaksanaan Pemilu.

Ia menyebut beberapa kendala yang kemungkinan akan muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu seperti konflik internal parpol terkait masalah pembagian kursi dan nomor urut, perpanjangan waktu perbaikan kelengkapan yang oleh sebagian pihak dianggap minim, bentrok antarwarga pendukung, dan sebagainya, termasuk masalah-masalah yang akan mengemuka pada saat dilakukan distribusi logistik.

Terkait soal distribusi logistik, katanya, KPU sedang menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung keamanan distribusi logistik Pemilu karena wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

KPU, katanya, sangat berkepentingan memastikan seluruh tahapan Pemilu dapat terlaksana sesuai rencana serta berjalan lancar.

Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo pada 16 Januari lalu menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Nota kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPU-Polri Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Nota kesepahaman itu berisi ketentuan sebanyak delapan bab dan 16 pasal untuk mewujudkan satu komitmen bersama antara KPU dan Polri dalam membangun satu sinergi yang tiada henti bagi penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas.

KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak agar dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif.

Penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.(ris/ant)

Pemahaman Rakyat Terhadap TNI Belum Menyeluruh

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wuryanto mengatakan pemahaman rakyat mengenai organisasi dan prajurit TNI belum menyeluruh sehingga masih banyak pihak-pihak yang menolak kehadiran tentara.

Komisi I Agendakan Rapat Bahas Terorisme dan Pemblokiran Situs

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan Komisi I DPR RI akan segera mengagendakan rapat kerja bersama mitra kerja, khusus membahas masalah terorisme dan pemblokiran situs yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

UN Berbasis Komputer Jangan Jadi Momok

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pelaksanaan ujian nasional (UN) berbasis komputer atau daring (dalam jaringan internet/online) yang akan dilaksanakan serentak di beberapa wilayah jangan sampai menjadi "momok" (sumber ketakuan) baru bagi siswa.

PBB: Dunia Berpeluang Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Perempuan

Selama masa peralihan dari pelaksanaan Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) ke pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkesinambungan (SDG), dunia menghadapi kesempatan besar untuk mendorong tindakan bagi perlindungan kesehatan perempuan, pemuda dan anak kecil.

PM Irak: Direbutnya Kembali Kota Tikrit Bikin Lemah IS

Dibebaskannya Tikrit, Ibu Kota Provinsi Salahudin, membuat lemah kelompok fanatik Negara Islam (IS), tapi pertempuran sengit dan berdarah diperkirakan akan berkecamuk saat pembebasan Provinsi Anbar dan Mosul di Irak Utara.