Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU dan Polri Antisipasi Permasalahan Pemilu 2014

kou, polri, permasalahan, pemilu 2014

Posted on 22 Aug 2013. Hits : 220

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Markas Besar Kepolisian RI (Polri) bekerja sama dalam mengantisipasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Lucky Firnandy Majanto dalam informasi yang diperoleh dari KPU di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa KPU menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Polri pada Rabu (21/8) membahas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan mengantisipasi berbagai hal yang menghambat pelaksanaan Pemilu.

Ia menyebut beberapa kendala yang kemungkinan akan muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu seperti konflik internal parpol terkait masalah pembagian kursi dan nomor urut, perpanjangan waktu perbaikan kelengkapan yang oleh sebagian pihak dianggap minim, bentrok antarwarga pendukung, dan sebagainya, termasuk masalah-masalah yang akan mengemuka pada saat dilakukan distribusi logistik.

Terkait soal distribusi logistik, katanya, KPU sedang menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung keamanan distribusi logistik Pemilu karena wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

KPU, katanya, sangat berkepentingan memastikan seluruh tahapan Pemilu dapat terlaksana sesuai rencana serta berjalan lancar.

Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo pada 16 Januari lalu menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Nota kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPU-Polri Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Nota kesepahaman itu berisi ketentuan sebanyak delapan bab dan 16 pasal untuk mewujudkan satu komitmen bersama antara KPU dan Polri dalam membangun satu sinergi yang tiada henti bagi penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas.

KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak agar dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif.

Penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.(ris/ant)

DPRD Riau Belum Tindak Lanjuti Usulan Pemekaran

DPRD Riau menyatakan sampai saat ini belum menindaklanjuti usulan pemekaran Provinsi Riau Pesisir yang termuat dalam peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019.

'Blue Economy' Dorong Industri Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, mengemukakan bahwa konsep ekonomi biru atau 'blue economy' menekankan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran rakyat.

Temanggung Rawan Krisis Air Bersih

Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terancam krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini.

Tarif Listrik Picu Inflasi

Tarif listrik memicu inflasi Jawa Timur pada bulan Agustus 2014 sebesar 0,37 persen karena terjadinya peningkatan tarif 3,89 persen hingga menjadikannya sebagai penyumbang tertinggi terhadap inflasi.

KKP Siapkan SDM Unggul

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing di dunia global terutama dalam sektor kelautan dan perikanan.