Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU Banjarbaru Belum Terima Laporan Dana Kampanye

banjarbaru, dana kampanye, kpu

Posted on 20 Dec 2013. Hits : 272

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belum menerima laporan dana kampanye dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2014.

"Sampai sekarang belum satupun partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 tingkat kota ini yang melaporkan dana kampanye," ujar Ketua KPU Banjarbaru Husein Abdurrahman ketika dibungi via telepon dari Banjarmasin, Jumat.

Padahal, lanjutnya, sesuai ketentuan batas akhir pelaporan dana kampanye parpol tersebut 27 Desember 2013, yang berarti tinggal beberapa hari lagi.

Ia mengaku belum mengetahui pasti penyebab belum adanya parpol di "kota idaman" Banjarbaru itu yang melaporkan dana kampanye mereka. Namun dia memperkirakan parpol menunggu waktu batas akhir.

"Karena pengalaman selama ini, seperti saat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), banyak parpol yang mendaftarkan hampir akhir batas waktu," katanya.

Ia menyatakan kalau sampai batas waktu akhir tak melaporkan juga dana kampanye tersebut, maka mereka akan kena sanksi.

"Tapi sebelum batas akhir, kami terus berupaya memotivasi agar sesegera mungkin melaporkan dana kampanye mereka ke KPU," katanya.

"Kita tidak ingin, karena masalah laporan dana kampanye tersebut menimbulkan persoalan baru lain, terlebih sampai berdampak yang kurang mengenakan," tamba Husien.

Banjarbaru, sekitar 35 kilometer arah utara Banjarmasin, merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Banjar, Kalsel pada awal era otonomi daerah atau tahun 1999. Untuk Pemilu 2014 tercatat lebih dari 143.000 pemilih.

Dalam pemilihan anggota DPRD Kalsel pada Pemilu 2014, Banjarbaru masuk daerah pilihan (dapil) VII bergabung dengan Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Sebelumnya pada Pemilu 2009, Banjarbaru masuk dapil II bergabung dengan Kabupaten Banjar. Tapi Pemilu 2014, Kabupaten Banjar berdiri sendiri sebagai dapil II Kalsel.(ant/vaa)

UMP Jambi Naik Menjadi Rp1,7 Juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada ditetapkan sebesar Rp1.

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore Mundur

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengumumkan Jumat bahwa dia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan pemilihan menyusul pergolakan terhadap kekuasaannya yang telah berlangsung 27 tahun.

Disperindagkop Bantul Menjamin Stok BBM Bersubsidi Aman

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium untuk wilayah ini masih aman dan mencukupi kebutuhan konsumen.

Solo Ikutsertakan Enam Lokasi 'Soekarno Heritage Awards'

Pemerintah Kota Solo mengikutsertakan enam lokasi yang pernah menjadi tempat favorit mantan Presiden Soekarno (Bung Karno) dalam kontes 'Soekarno Heritage Awards' pada November 2014.

Buruh : Penetapan KHL Jakarta Bentuk Arogansi Pemerintah

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Dedi Hartono, mengatakan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah tersebut senilai Rp2,448 juta merupakan bentuk arogansi pemerintah.