Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk

sosialisasi, perubahan, undang-undang, kemendagri, adminduk

Posted on 09 Dec 2013. Hits : 534

Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

"Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling," katanya.

Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

"Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Arif.

Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(ant/vaa)

Cianjur Belum Tetapkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cianjur beserta Dewan Pengupahan, belum menetapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL), meskipun survei akan dilakukan dan ditentukan di tiga titik, seperti Pasar Ciranjang, Pasar Induk Cianjur dan Pasar Cipanas.

Taiwan Pamerkan Produk Unggulan Terbaru Di Indocomtech

Sejumlah produk unggulan baru taiwan ditampilkan dalam pameran Taiwan Excellence Pavilion Campaign di Indocomtech yang digelar di JCC Senayan Jakarta.

Upacara Hari Jadi Sumenep Gunakan Bahasa Madura

Inspektur dan komandan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-745 Kabupaten Sumenep, Jumat, menggunakan Bahasa Madura dan pakaian adat keraton selama pelaksanaan upacara di halaman kantor bupati setempat.

Bojonegoro Sertifikatkan Tanah Pengairan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berencana menyertifikatkan tanah garis sepadan sungai di wilayah setempat, sebagai usaha menertibkan bangunan liar, baik berupa rumah, toko, atau lainnya yang berada di atasnya.

Kenaikan UMP 2015 Belum Bantu Masyarakat

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Nusa Tenggara Timur menilai upah minimum provinsi 2015 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.