Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk

sosialisasi, perubahan, undang-undang, kemendagri, adminduk

Posted on 09 Dec 2013. Hits : 534

Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

"Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling," katanya.

Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

"Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Arif.

Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(ant/vaa)

Relawan: Komitmen Jokowi Mulai Terbukti

Kalangan pengusaha muda yang tergabung dalam Entrepreneur and Professional for Jokowi menilai komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi sudah terbukti dengan upaya menyerahkan nama kandidat menteri ke KPK dan PPATK.

Unjuk Rasa Anti Ahok Ganggu Lalu Lintas

Arus lalu lintas jalan kawasan kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat, terhambat unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menolak rencana pengangkatan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi gubernur pengganti Joko Widodo.

Wali Kota Apresiasi Kegiatan Simulasi Teroris

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengapresiasi kegiatan latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Satuan Yonif 900/Raider Rindam IX Udayana dalam penanganan aksi terorisme di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

ITS Berstatus PTN-BH

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terhitung sejak 17 Oktober 2014 bersama Unpad Bandung, Unhas Makassar, dan Undip Semarang.

Indonesia Konsultasi Dengan Brazil

Pemerintah mempersiapkan sesi konsultasi dengan Brazil terkait proteksi perdagangan daging ayam beku dan olahannya, di mana Negeri Samba tersebut telah melaporkan Indonesia ke World Trade Organization.