Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk

sosialisasi, perubahan, undang-undang, kemendagri, adminduk

Posted on 09 Dec 2013. Hits : 534

Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

"Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling," katanya.

Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

"Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Arif.

Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(ant/vaa)

Pemprov DKI Gelar Pasar Murah 2-16 Juli

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pasar murah di sebanyak 73 pasar tradisional yang tersebar di wilayah Ibu Kota selama 15 hari mulai 2 hingga 16 Juli 2015.

Dinkes Temukan Takjil Mengandung Boraks

Tim pengawas takjil Ramadan Dinas Kesehatan Kota Dumai, Provinsi Riau, temukan sejumlah produk makanan minuman mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti boraks dan rodamin B.

Legislator: Nelayan Kotawaringin Timur Banyak yang Miskin

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Otjim Supriatna menilai sebagian besar nelayan di daerah itu miskin dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Koni Ingin Opening PON di Stadion GBLA

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ingin pelaksanaan Opening dan Closing Ceremony Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage, terlepas dari kasus dugaan korupsi pembangunan stadion terbesar di Kota Bandung tersebut.

Wawancara Calon Menantu

Ayah seorang gadis sedang mewawancarai Joni, pacar si gadis itu.