Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DPT di Kabupaten Malang Diverifikasi Ulang

dpt, kabupaten malang, verifikasi ulang

Posted on 09 Oct 2013. Hits : 575

Daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Malang, Jatim, diverifikasi ulang karena dikhawatirkan berpotensi ada pemilih ganda, kata Pimpinan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwas Kabupaten Malang Eka Fatmawati.

Hasil verifikasi (audit) daftar pemilih tetap (DPT) ini akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jatim yang selanjutnya ke Bawaslu pusat, kata Eka Fatmawati di Malang, Rabu.

"Proses audit DPT ini sudah dilakukan sejak kemarin (Selasa, 8/10). Audit DPT ini kami lakukan karena sesuai pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, perbandingan antara daftar pemilih sementara (DPS) dengan DPT berada di atas ambang," katanya.

DPT yang melebihi batas ambang itu, kata Eka, ada ketidakwajaran antara DPT dengan data kependudukan, bahkan persentasenya mencapai 80 persen hingga 100 persen.

Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, 25 kecamatan di antaranya masuk daftar di atas ambang batas. Batas ambang normal adalah 60 sampai 80 persen dari jumlah penduduk dan Kabupaten Malang rata-rata ambang batasnya mencapai 84 persen.

Delapan kecamatan yang "normal" itu di antaranya adalah Kecamatan Singosari, Kromengan, Wagir, Pakisaji, Pagelaran, Pakis serta Kepanjen.

Lebih lanjut Eka Fatmawati menjelaskan audit DPT tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat edaran Bawaslu Nomor 717 tentang Pelaksanaan dan pengawasan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Bawaslu RI meminta semua Panwaslu di kota/kabupaten untuk melakukan audit, sebab DPT yang telah ditetapkan Komisi pemilihan Umum (KPU) diduga masih banyak kejanggalan, termasuk DPT ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda serta status perkawinan.

Proses audit tersebut, lanjutnya, adalah membandingkan antara DPT pada Pilgub Jatim akhir Agustus lalu dengan daftar potensial penduduk pemilih pemilu (DP4), kemudian dibandingkan dengan DPS dan terakhir dengan DPT.

"Besok (Kamis, 10/10) hasil verifiaksi ini kami serahkan k e Bawaslu Provinsi Jatim dan selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu RI. Di Bawaslu puasat nantinya akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas)," ujarnya, menambahkan.(ris/ant)

Kota Bogor Sebar 'Park Ranger' Menjaga Taman

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyebar anggota 'Park Ranger' yang bertugas selama 24 jam untuk mengawasi, menjaga dan melindungi taman-taman dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil.

ABS Belum Tetapkan Pasangan Pada Pilkada Balikpapan

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Golongan Karya (Golkar), Andi Burhanuddin Solong (ABS) sampai saat ini belum menetapkan pasangannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan.

Dewan Pengupahan Mamuju Survei Kebutuhan Hidup Layak

Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akan segera melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KLH) untuk menjadi rujukan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tahun 2016.

Asperindo Ancam Angkasa Pura Logistik Ke KPK

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Expres Indonesia (Asperindo) mengancam akan melaporkan PT Angkasa Pura Logistik (APL) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan dan pungutan liar.

Peserta UN Paket 2015 Nunukan 745 Orang

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara merilis jumlah peserta yang ikut ujian nasional (UN) untuk paket A, B dan C pada 2015 sebanyak 745 orang.