Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DPT di Kabupaten Malang Diverifikasi Ulang

dpt, kabupaten malang, verifikasi ulang

Posted on 09 Oct 2013. Hits : 575

Daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Malang, Jatim, diverifikasi ulang karena dikhawatirkan berpotensi ada pemilih ganda, kata Pimpinan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwas Kabupaten Malang Eka Fatmawati.

Hasil verifikasi (audit) daftar pemilih tetap (DPT) ini akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jatim yang selanjutnya ke Bawaslu pusat, kata Eka Fatmawati di Malang, Rabu.

"Proses audit DPT ini sudah dilakukan sejak kemarin (Selasa, 8/10). Audit DPT ini kami lakukan karena sesuai pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, perbandingan antara daftar pemilih sementara (DPS) dengan DPT berada di atas ambang," katanya.

DPT yang melebihi batas ambang itu, kata Eka, ada ketidakwajaran antara DPT dengan data kependudukan, bahkan persentasenya mencapai 80 persen hingga 100 persen.

Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, 25 kecamatan di antaranya masuk daftar di atas ambang batas. Batas ambang normal adalah 60 sampai 80 persen dari jumlah penduduk dan Kabupaten Malang rata-rata ambang batasnya mencapai 84 persen.

Delapan kecamatan yang "normal" itu di antaranya adalah Kecamatan Singosari, Kromengan, Wagir, Pakisaji, Pagelaran, Pakis serta Kepanjen.

Lebih lanjut Eka Fatmawati menjelaskan audit DPT tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat edaran Bawaslu Nomor 717 tentang Pelaksanaan dan pengawasan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Bawaslu RI meminta semua Panwaslu di kota/kabupaten untuk melakukan audit, sebab DPT yang telah ditetapkan Komisi pemilihan Umum (KPU) diduga masih banyak kejanggalan, termasuk DPT ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda serta status perkawinan.

Proses audit tersebut, lanjutnya, adalah membandingkan antara DPT pada Pilgub Jatim akhir Agustus lalu dengan daftar potensial penduduk pemilih pemilu (DP4), kemudian dibandingkan dengan DPS dan terakhir dengan DPT.

"Besok (Kamis, 10/10) hasil verifiaksi ini kami serahkan k e Bawaslu Provinsi Jatim dan selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu RI. Di Bawaslu puasat nantinya akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas)," ujarnya, menambahkan.(ris/ant)

Masyarakat Perlu Mengkawal Penyerapan APBD

Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menghindari penyimpangan penggunaannya oleh pemerintah daerah, kata seorang akademisi.

Gubernur Kaltim Tidak Setuju Larangan Pemberian Bansos

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak secara tegas menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah pusat melarang penyaluran bantuan sosial dan hibah kepada berbagai pihak yang memerlukan.

BPBD Kirim Babtuan Darurat Korban Bencana Kupang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan sejumlah bantuan logistik sebagai tanggap darurat ke beberapa lokasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Kupang.

PAW Anggota DPRD Lombok Timur Diproses

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah memproses usul penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Partai Golkar, Sadarudin.

Bagaimana Menghadapi Persaingan Kerja

Persaingan memiliki sisi positif dan negatif tersendiri.