Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Tunjangan Khusus untuk Guru di Perbatasan

tunjangan khusus, tunjangan, guru, perbatasan

Posted on 05 Jan 2013. Hits : 1917

 Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional soal perlu adanya tunjangan khusus bagi para guru yang bertugas dan mengabdi di wilayah perbatasan RI-Timor Leste yang serba minim fasilitas.

"Kami akan segera usulkan gagasan tersebut (tunjangan khusus) kepada Menteri Pendidikan Nasional agar bisa terealisasi dalam tahun anggaran ini (2013)," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Patrisius Asa di Atambua, Sabtu.

Ia menjelaskan pola pemberian tunjangan khusus bagi para guru yang mengabdi di wilayah perbatasan negara tersebut, karena komitmen mereka yang tulus dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tepian nusantara.

"Guru-guru kita yang mengabdi di daerah perbatasan serba kekurangan, baik fasilitas penunjang kesejahteraan maupun pendidikan, namun mereka tetap mengabdi dengan setia untuk membebaskan anak-anak nusantara dari belenggu keterbelakangan lewat dunia pendidikan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Asa menegaskan, tidak terlalu berlebihan jika pemerintah daerah setempat mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memberikan tunjangan khusus bagi para pahlawan tanpa tanda jasa itu.

Menurut dia, pola seleksi dan penetapan guru yang masuk dalam kategori untuk mendapatkan bantuan tambahan penghasilan tersebut, dilakukan oleh Dinas PPO Nusa Tenggara Timur, karena SK penempatan ada di tangan provinsi.

Dia mengatakan pola penyaluran tunjangan khusus melalui tambahan penghasilan tersebut dilakukan langsung ke rekening setiap guru, tanpa melalui Dinas PPO Kabupaten Belu dan disesuaikan dengan statusnya masing-masing.

"Jika dia guru PNS maka tambahan penghasilannya satu kali gaji pokok, sementara untuk non PNS mendapatkan tunjangan tambahan Rp1.500.000 setiap bulannya," katanya.

Menurut Asa, kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan khusus melalui tambahan penghasilan bagi guru di perbatasan negara dan daerah bencana tersebut, penting agar guru juga merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama dalam pengabdiannya di wilayah batas negara.

"Saya kira untuk guru di Kabupaten Belu, hal ini penting demi menambah motivasi dan daya giat para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik khusus di tapal batas negara," katanya.

Dia menyebutkan, untuk tahun anggaran 2012 ada sebanyak 2.095 guru yang bertugas di sejumlah sekolah di batas negara RI-Timor Leste di Kabupaten Belu, yang diberikan tunjangan khusus dengan tambahan penghasilan senilai satu bulan gaji pokok setiap bulannya.

"Jumlah guru penerima tunjangan khusus di Kabupaten Belu tersebut, termasuk dalam kategori guru perbatasan dan guru di daerah bencana, yang terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non PNS," demikian Patrisius Asa.(ant/ ap)

UMP Jambi Naik Menjadi Rp1,7 Juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada ditetapkan sebesar Rp1.

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore Mundur

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengumumkan Jumat bahwa dia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan pemilihan menyusul pergolakan terhadap kekuasaannya yang telah berlangsung 27 tahun.

Disperindagkop Bantul Menjamin Stok BBM Bersubsidi Aman

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium untuk wilayah ini masih aman dan mencukupi kebutuhan konsumen.

Solo Ikutsertakan Enam Lokasi 'Soekarno Heritage Awards'

Pemerintah Kota Solo mengikutsertakan enam lokasi yang pernah menjadi tempat favorit mantan Presiden Soekarno (Bung Karno) dalam kontes 'Soekarno Heritage Awards' pada November 2014.

Buruh : Penetapan KHL Jakarta Bentuk Arogansi Pemerintah

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Dedi Hartono, mengatakan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah tersebut senilai Rp2,448 juta merupakan bentuk arogansi pemerintah.