Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Selidiki Kendala UN Secara Ilmiah

arif rahman hakim, penelitian ilmiah, pelaksanaan ujian nasional

Posted on 05 May 2013. Hits : 331

Pengamat pendidikan Arif Rahman Hakim berpendapat perlu diadakan penelitian ilmiah guna menyelidiki kendala dalam pelaksanaan ujian nasional selama ini.

"Saya menganjurkan pemerintah mengadakan penelitian ilmiah secara menyeluruh dan tuntas, dari hulu ke hilir, untuk mencari tahu kendala sesungguhnya dari pelaksanaan UN. Apakah yang bermasalah memang pada percetakannya, pengucuran uangnya, atau keinginan politisnya," kata Arif di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penelitian untuk menyelidiki kendala UN tersebut sangat pentingdilakukan karena UN adalah salah satu penentu dari kualitas pendidikan nasional.

"Sebab UN ini kan memang dijadikan standard oleh pemerintah untuk bisa melihat secara menyeluruh kualitas masing-masing sekolah, salah satunya untuk melihat sekolah-sekolah yang 'masih kurang'," ujarnya.

Arif menilai bahwa masih banyak tahap pelaksanaan UN yang belum akuntabel sehingga sering terjadi pelanggaran, mulai dari kebocoran soal dan kunci jawaban ujian, kecurangan dalam ujian yang dilakukan oleh guru atau murid yang tidak bertanggung jawab, keterlambatan naskah soal yang mengakibatkan penundaan jadwal UN, hingga buruknya kualitas kertas jawaban UN.

"Tetapi secara sentralistis bahwa sampai ada beberapa provinsi yang tertunda melaksanakan UN itu sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana persiapannya? Dimana letak kekurangannya?," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penelitian ilmiah itu merupakan solusi paling tepat untuk mencari kekurangan atau kelemahan dalam proses penyelenggaraan UN sehingga pada pelaksanaan UN berikutnya, kendala-kendala itu dapat diatasi dan tidak terulang lagi.

Arif mengatakan ada beberapa hal dalam proses penyelenggaraan UN yang perlu diteliti untuk menemukan penyebab dari masalah yang timbul dalam pelaksanaan UN, antara lain perizinan dari DPR, saat pencairan dana UN, ketepatan waktu pencetakan, serta kinerja SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dia menambahkan, dari pihak Kemendikbud, setidaknya ada dua badan yang harus diteliti, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

"Apakah BSNP dan Balitbang di Kemendikbud ini bekerja sama dengan baik untuk melakukan tugas atau malah jalan sendiri-sendiri? Ini harus diteliti. Selain itu, penggunaan anggaran untuk penyelanggaraan UN selama ini perlu diaudit dan dibuka secara transparan untuk selanjutnya ditindaklanjuti," katanya.

Dia berharap pemerintah dapat menjadilan pengalaman UN 2013 sebagai pelajaran agar masalah yang terjadi pada UN tahun ini tidak terjadi lagi dalam penyelenggaraan UN di tahun mendatang.

Meskipun demikian, dia tetap menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional 2013 tetapsah dan hasil UN itu tetap valid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa pihaknya akan memberi sanksi bagi pejabat Kemendikbud yang terbukti terlibat kasus yang menyebabkan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat ditunda.

"Siapapun, termasuk pejabat di jajaran kementerian, yang terbukti melakukan kelalaian didalam melakukan tugas terkait penyelenggaraan UN akan diberi sanksi," kata M. Nuh.

Menurut dia, hingga saat ini hasil investigasi yang dikeluarkan pihak Irjen Kemendikbud hanya sebagian karena penyelidikan mengenai proyek penyelenggaraan UN belum 100 persen tuntas.

"Hasil investigasi ini baru sebagian karena sebenarnya ada tiga titik, yaitu pada saat pelaksanaan, pengadaan, dan percetakan. Investigasi untuk pelaksanaan lebih difokuskan kepada yang ada di kementerian," jelasnya.(ant/rd)

Aset BNI di Tokyo Capai 54 Miliar Yen

BNI Cabang Tokyo mencatatkan peningkatan aset dari 33 miliar yen sepanjang 2013 dan meningkat hingga 54 miliar yyn pada 8 bulan pertama 2014.

Disnak Beri Arahan Pengurus DKM

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memberikan arahan kepada 180 pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menghadapi Idul Adha tentang pemahaman hewan kurban.

KKP Diimbau Pekerjakan Warga

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengimbau PT Kalimantan Prima Persada (KPP) selaku perusahaan baru sektor pertambangan batu bara di Desa Paring Luhung mempekerjakan warga lokal.

Bandung Target Rp 900 Juta Untuk PMI

Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menargetkan kuota tahun 2014 dapat terkumpul dana sekitar Rp900 juta untuk keperluan Palang Merah Indonesia (PMI).