Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

RSUD Ulin Banjarmasin Dapat Sorotan

dprd kalimantan selatan menyoroti menyoroti rsud ulin banjarmasin, berstatus badan layanan umum daerah, beberapa bagian dari pembangunan ruang rawat inap kelas iii yang belum tuntas

Posted on 27 Apr 2013. Hits : 354

DPRD Kalimantan Selatan menyoroti menyoroti RSUD Ulin Banjarmasin yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yakni beberapa bagian dari pembangunan ruang rawat inap kelas III yang belum tuntas.

Sorotan lembaga legislatif di Provinsi Seribu Sungai itu tertuang dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur setempat tahun anggaran 2012, di Banjarmasin, Jumat.

Rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Jumat (26/4) lalu dan dihadiri gubernur setempat H Rudy Ariffin.

Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal ini direksi RSUD Ulin agar mengoptimalkan penyelesaian ruang rawat inap kelas III.

Pasalnya, ada beberapa bagian dari pekerjaan pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD Ulin, yang belum selesai, antara lain lift, bed head, pompa air dan sebagian struktur bangunan.

Wakil rakyat Kalsel tersebut juga mempertanyakan peningkatan pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) itu, serta kepuasan pasien, karena terlihat nilai konversi semua dalam kategori baik.

"Metode apa yang digunakan untuk melihat kepuasan pasien, siapa yang menjadi responden," lanjut rekomendasi LKPj 2012 yang pembahasannya melalui Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel itu.

"Kalau menggunakan sampel, metode apa yang digunakan (rendom sampling, porpusive sampling atau judgement sampling), dan mana sumber yang digunakan untuk indiktornya," tanya wakil rakyat tersebut.

Rekomendasi DPRD Kalsel tersebut, juga meminta optimasilasi pengeluaran dana pendamping untuk pasien yang tidak mampu, karena tidak semua mereka itu mempunyai kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).(ant/rd)

KLHK : Instrumen Distribusi Lahan Hutan Belum Kuat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui hingga kini instrumen teknis distribusi lahan hutan pada rakyat serta komitmen pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo, belum kuat.

Aceh Kembangkan Perpustakaan Penjara

Pemerintah Aceh melalui Badan Arsip dan Perpustakaan menggandeng lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan untuk mengembangkan perpustakaan di penjara.

Komisi V DPRD Jabar Gelar Tes Urine

Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar tes urine bagi 20 orang yang terdiri atas pimpinan dan anggotanya di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, sebagai upaya penanggulangan terhadap bahaya narkotika.

Disnakeswan Temukan Kasus Rabies di 155 Desa

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali hingga saat ini sudah menemukan kasus anjing positif rabies pada 155 desa di Pulau Dewata.

Aktivis Lingkungan Wujudkan Wisata Bandar Bakau

Seorang aktivis lingkungan di Kota Dumai, Riau, Darwis Saleh, berhasil mewujudkan suatu objek wisata alam bandar bakau di tepi pantai berkat perjuangan bersama yang keras dan gigih selama hampir 10 tahun.