Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ratusan Guru Bantul Belum Terima Tunjangan Sertifikasi

ratusan guru, di kabupaten bantul, belum menerima tunjangan sertifikasi

Posted on 11 May 2013. Hits : 308

Diperkirakan ratusan guru di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menerima tunjangan sertifikasi pada triwulan pertama atau periode Januari-Maret 2013.

"Dalam data pokok pendidik, banyak yang tidak sesuai dengan data guru yang sudah dikirim sebelum pencairan triwulan pertama, sehingga memang ada yang belum menerima," kata Ketua Musyawarah Guru Lintas Sekolah (MGLS) Bantul Umi Kulsum di Bantul, Sabtu.

Menurut guru SMP 2 Bantul ini, belum dicairkannya tunjangan sertifikasi karena ketidaksesuaian data guru dan penerima, karena ada kekisruhan di server data guru penerima tunjangan sertifikasi di pemerintah pusat.

"Seperti dari 50 guru bersertifikasi di SMP 2 Bantul setidaknya ada lima guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Padahal mereka sudah mengirimkan data lengkap secara 'online'. Belum lagi di sekolah lain," katanya.

Menurut dia, permasalahan ini kemungkinan tidak hanya terjadi di Bantul, tetapi juga terjadi di kabupaten/kota di seluruh Provinsi DIY. Padahal tahun sebelumnya (2012) tidak seperti ini, mereka menerima tunjangan sertifikasi sesuai tahapannya.

"Kami juga sudah menanyakan ke pusat, dan diinformasikan data guru kurang lengkap, namun saya menilai ada eror di server pusat karena hanya ada satu server, padahal harus menampung data ribuan guru di seluruh Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banguntapan, Bantul, Risman Supandi mengatakan seluruh guru bersertifikasi di sekolahnya sebanyak 21 orang belum semuanya memperoleh tunjangan sertifikasi pada triwulan pertama.

"Ini juga karena kesalahan pada pendataan sekolah sendiri. Karena itu, data selalu diperbaiki, sehingga semakin dituntut untuk lebih teliti," katanya.

Ia menyebutkan beberapa kesalahan pendataan seperti alokasi kelas, kurang terpenuhinya waktu 24 jam mengajar dalam seminggu di sekolah itu, kemudian guru menambah kekurangan tersebut di sekolah lain, dan sebagainya, namun sekolah yang bersangkutan belum menyiapkan data.

"Setelah dilakukan konsultasi, semua SK guru di SMP Negeri 2 Banguntapan sudah keluar, sedangkan informasi yang kami terima tunjangan sertifikasi triwulan pertama akan dirapel pada pencairan triwulan kedua (April-Juni)," katanya.(ant/rd)

Presiden Jokowi Diharapkan Bawa Investasi di Banten

Presiden Joko Widodo diminta mendatangkan investasi di Provinsi Banten guna menyejahterakan masyarakat serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal di daerah itu.

Kebijakan Ekonomi Global Jokowi Juga Dinanti

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar, kata seorang pengamat LIPI.

Iklim Investasi Lebak Dijamin Kkondusif

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjamin iklim investasi di daerah ini kondusif dan aman sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

KIS dan BPJS Bisa Terintegrasi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicanagkan Presiden Joko Widodo bisa terintegrasi.

Jokowi Diharapkan Hapus Kesenjangan Daerah-Pusat

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi berharap pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menghapuskan kesenjangan antara pusat daerah.