Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Madiun Revisi Usulan UMK 2013

pemkab madiun, umk, usulan umk, madiun

Posted on 26 Nov 2012. Hits : 510

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, merevisi usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2013 yang semula disepakati dewan pengupahan dan pemda setempat sebesar Rp896.700 menjadi Rp915 ribu.

"Perubahan usulan UMK tersebut sudah kami kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditetapkan dan diberlakukan," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Senin.

Menurut dia, perubahan UMK tersebut atas inisiatif Bupati Madiun Muhtarom. Karena UMK tidak kunjung ditetapkan, Bupati pun meminta Dinsosnakertrans melakukan survei ulang untuk menetapkan UMK baru.

"Hari Senin (19/11) pekan lalu rapat, Selasa (20/11) Bupati meminta kami ke lapangan untuk melakukan survei lagi guna menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

Survei untuk menentukan KHL dilakukan di tiga titik, yakni di Pasar Pagotan, Pasar Dolopo, serta Pasar Caruban. Hasil perhitungan survei diperoleh KHL hingga Desember mencapai Rp915 ribu.

"Atas perhitungan tersebut, kami pun memutuskan usulan UMK 2013 mencapai Rp915 ribu atau 100 persen dari capaian KHL," terang Suyadi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap tepat. Karena pada Jumat (23/11), pihaknya telah menerima surat faks dari Pemprov Jatim yang menyebut adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta UMK di Jatim mencapai 100-133 persen dari angka KHL.

"Atas revisi tersebut, untuk sementara kami masih menunggu surat resminya dari Gubernur Jawa Timur. Setelah itu baru ditindaklanjuti," katanya.

Meski telah disepakati dewan pengupahan, Suyadi tidak menampik, revisi UMK ini akan menjadi beban sejumlah pengusaha. Sebab, kenaikan UMK tahun depan dibandingkan 2012 cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan, para pengusaha akan mengajukan penangguhan.

"Pemerintah memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan. Syaratnya, para pengusaha itu harus mau keuangannya diaudit tim independen," katanya.

Dari hasil audit, bisa diketahui kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Jika memang tidak mampu, para pengusaha itu dipersilahkan untuk menangguhkan UMK. Namun jika hasil audit menyatakan, keuangan masih mampu membayar karyawan sesuai UMK, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan. (ant/as)

Dishub Akan Tes Urine Sopir Angkutan Lebaran

Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) akan melakukan tes urine terhadap sopir angkutan umum Lebaran guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas serta untuk kelancaran dan keselamatan 'Rencana tersebut merupakan hasil keputusan rapat Forum Lalu Lintas pada awal Juni 2014 di Kantor Dishub Kaltim, Samarinda yang digelar dalam rangka menjamin kelancaraan dan keselamatan angkutan lebaran,' kata Kepala Dishub Kaltim, Zairin Zain di Samarinda, Minggu.

Golkar Dorong Revisi UU Pilkada

Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai politik bisa diselesaikan secara cepat, tidak berlarut-larut.

Panitia Belum Putuskan Pertandingan Lanjutan PSIS-Persis

Panitia turnamen sepak bola Piala Polda Jateng 2015 belum memutuskan kelanjutan pertandingan final antara PSIS Semarang melawan Persis Solo, menyusul kerusuhan pada pertandingan final leg pertama antara kedua kesebelasan itu, di Semarang, Sabtu (4/7) malam.

Koramil Abepura Segera Rampungkan Pembangunan 'Media Center'

Koramil 1701-03/Abepura segera merampungkan pembangunan 'media center' yang dibangun di area kantor Makoramil di Jalan Raya Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

PHRI Minta Dishub Banten Lengkapi PJU Jalur Wisata

Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, meminta pemerintah Provinsi Banten atau kabupaten/kota melalui Dinas Perhubungan, untuk melengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur wisata.