Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Madiun Revisi Usulan UMK 2013

pemkab madiun, umk, usulan umk, madiun

Posted on 26 Nov 2012. Hits : 510

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, merevisi usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2013 yang semula disepakati dewan pengupahan dan pemda setempat sebesar Rp896.700 menjadi Rp915 ribu.

"Perubahan usulan UMK tersebut sudah kami kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditetapkan dan diberlakukan," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Senin.

Menurut dia, perubahan UMK tersebut atas inisiatif Bupati Madiun Muhtarom. Karena UMK tidak kunjung ditetapkan, Bupati pun meminta Dinsosnakertrans melakukan survei ulang untuk menetapkan UMK baru.

"Hari Senin (19/11) pekan lalu rapat, Selasa (20/11) Bupati meminta kami ke lapangan untuk melakukan survei lagi guna menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

Survei untuk menentukan KHL dilakukan di tiga titik, yakni di Pasar Pagotan, Pasar Dolopo, serta Pasar Caruban. Hasil perhitungan survei diperoleh KHL hingga Desember mencapai Rp915 ribu.

"Atas perhitungan tersebut, kami pun memutuskan usulan UMK 2013 mencapai Rp915 ribu atau 100 persen dari capaian KHL," terang Suyadi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap tepat. Karena pada Jumat (23/11), pihaknya telah menerima surat faks dari Pemprov Jatim yang menyebut adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta UMK di Jatim mencapai 100-133 persen dari angka KHL.

"Atas revisi tersebut, untuk sementara kami masih menunggu surat resminya dari Gubernur Jawa Timur. Setelah itu baru ditindaklanjuti," katanya.

Meski telah disepakati dewan pengupahan, Suyadi tidak menampik, revisi UMK ini akan menjadi beban sejumlah pengusaha. Sebab, kenaikan UMK tahun depan dibandingkan 2012 cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan, para pengusaha akan mengajukan penangguhan.

"Pemerintah memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan. Syaratnya, para pengusaha itu harus mau keuangannya diaudit tim independen," katanya.

Dari hasil audit, bisa diketahui kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Jika memang tidak mampu, para pengusaha itu dipersilahkan untuk menangguhkan UMK. Namun jika hasil audit menyatakan, keuangan masih mampu membayar karyawan sesuai UMK, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan. (ant/as)

Ketua Dpr Tinjau Lingkungan Komplek Parlemen

Ketua DPR RI Ade Komaruddin meninjau lingkungan dan fasilitas pendukung komplek parlemen di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu.

Wihara Petak Sembilan Berbenah Jelang Imlek

Wihara Dharma Bhakti Petak Sembilan Glodok Jakarta Barat yang terbakar pada 2015 terus berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, Senin, 8 Februari 2016.

Operator Kapal Batam-Tanjungpinang Diimbau Waspada Cuaca Buruk

Syahbandar Pelabuhan Umum Telaga Punggur mengingatkan operator kapal Batam-Tanjungpinang untuk selalu berkoordinasi dan mewaspadai cuaca buruk selama pelayaran agar keselamatan penumpang terjamin.

Bantul Tidak Temukan Produk Asean Beredar Pasaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menemukan produk asal negara-negara ASEAN beredar di pasaran setempat setelah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.

Polsek Wonosari Gelar Operasi Minuman Keras

Kepolisian Sektor Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar operasi minuman keras untuk mengantisipasi peredaran minuman keras yang menyebabkan belasan orang tewas di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.