Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Madiun Revisi Usulan UMK 2013

pemkab madiun, umk, usulan umk, madiun

Posted on 26 Nov 2012. Hits : 510

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, merevisi usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2013 yang semula disepakati dewan pengupahan dan pemda setempat sebesar Rp896.700 menjadi Rp915 ribu.

"Perubahan usulan UMK tersebut sudah kami kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditetapkan dan diberlakukan," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Senin.

Menurut dia, perubahan UMK tersebut atas inisiatif Bupati Madiun Muhtarom. Karena UMK tidak kunjung ditetapkan, Bupati pun meminta Dinsosnakertrans melakukan survei ulang untuk menetapkan UMK baru.

"Hari Senin (19/11) pekan lalu rapat, Selasa (20/11) Bupati meminta kami ke lapangan untuk melakukan survei lagi guna menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

Survei untuk menentukan KHL dilakukan di tiga titik, yakni di Pasar Pagotan, Pasar Dolopo, serta Pasar Caruban. Hasil perhitungan survei diperoleh KHL hingga Desember mencapai Rp915 ribu.

"Atas perhitungan tersebut, kami pun memutuskan usulan UMK 2013 mencapai Rp915 ribu atau 100 persen dari capaian KHL," terang Suyadi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap tepat. Karena pada Jumat (23/11), pihaknya telah menerima surat faks dari Pemprov Jatim yang menyebut adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta UMK di Jatim mencapai 100-133 persen dari angka KHL.

"Atas revisi tersebut, untuk sementara kami masih menunggu surat resminya dari Gubernur Jawa Timur. Setelah itu baru ditindaklanjuti," katanya.

Meski telah disepakati dewan pengupahan, Suyadi tidak menampik, revisi UMK ini akan menjadi beban sejumlah pengusaha. Sebab, kenaikan UMK tahun depan dibandingkan 2012 cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan, para pengusaha akan mengajukan penangguhan.

"Pemerintah memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan. Syaratnya, para pengusaha itu harus mau keuangannya diaudit tim independen," katanya.

Dari hasil audit, bisa diketahui kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Jika memang tidak mampu, para pengusaha itu dipersilahkan untuk menangguhkan UMK. Namun jika hasil audit menyatakan, keuangan masih mampu membayar karyawan sesuai UMK, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan. (ant/as)

Yusril : Putusan PTUN Kuatkan Permohonan Putusan Provisi

Kuasa Hukum Partai Golkar hasil Munas Bali Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan majelis hakim PTUN menguatkan permohonan putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ratusan Koli Buku BOS Manado Tidak Tersalurkan

Sekitar 125 koli buku bantuan operasional sekolah (BOS) kurikulum 2013 tidak tersalurkan ke sejumlah sekolah penerima di Sulawesi Utara (Sulut).

PNS Bisa Rapat Luar Kantor Asal Efisien

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa mengadakan rapat di luar gedung pemerintahan asalkan tetap memakai asas efisiensi dan efektivitas, kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 'Rapat di luar gedung pemerintahan dengan dana APBN dan APBD dapat dilaksanakan secara selektif dan memenuhi berbagai kriteria dengan asas efektivitas, efisiensi, serta memenuhi ketentuan akuntabilitas, dimonitor dan diawasi,' kata Yuddy di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu.

ULP Mamuju Targetkan Naik Ke Level Lima

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditargetkan naik ke level lima dari posisi saat ini yang berada pada level kedua terhadap tingkat pengelolaan pusat pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah tersebut.

DPRD Bahas Ranperda Pengelolaan Keuangan Dan Aset

DPRD Karimun, Kepulauan Riau, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah.