Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Madiun Revisi Usulan UMK 2013

pemkab madiun, umk, usulan umk, madiun

Posted on 26 Nov 2012. Hits : 510

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, merevisi usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2013 yang semula disepakati dewan pengupahan dan pemda setempat sebesar Rp896.700 menjadi Rp915 ribu.

"Perubahan usulan UMK tersebut sudah kami kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditetapkan dan diberlakukan," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Senin.

Menurut dia, perubahan UMK tersebut atas inisiatif Bupati Madiun Muhtarom. Karena UMK tidak kunjung ditetapkan, Bupati pun meminta Dinsosnakertrans melakukan survei ulang untuk menetapkan UMK baru.

"Hari Senin (19/11) pekan lalu rapat, Selasa (20/11) Bupati meminta kami ke lapangan untuk melakukan survei lagi guna menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

Survei untuk menentukan KHL dilakukan di tiga titik, yakni di Pasar Pagotan, Pasar Dolopo, serta Pasar Caruban. Hasil perhitungan survei diperoleh KHL hingga Desember mencapai Rp915 ribu.

"Atas perhitungan tersebut, kami pun memutuskan usulan UMK 2013 mencapai Rp915 ribu atau 100 persen dari capaian KHL," terang Suyadi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap tepat. Karena pada Jumat (23/11), pihaknya telah menerima surat faks dari Pemprov Jatim yang menyebut adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta UMK di Jatim mencapai 100-133 persen dari angka KHL.

"Atas revisi tersebut, untuk sementara kami masih menunggu surat resminya dari Gubernur Jawa Timur. Setelah itu baru ditindaklanjuti," katanya.

Meski telah disepakati dewan pengupahan, Suyadi tidak menampik, revisi UMK ini akan menjadi beban sejumlah pengusaha. Sebab, kenaikan UMK tahun depan dibandingkan 2012 cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan, para pengusaha akan mengajukan penangguhan.

"Pemerintah memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan. Syaratnya, para pengusaha itu harus mau keuangannya diaudit tim independen," katanya.

Dari hasil audit, bisa diketahui kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Jika memang tidak mampu, para pengusaha itu dipersilahkan untuk menangguhkan UMK. Namun jika hasil audit menyatakan, keuangan masih mampu membayar karyawan sesuai UMK, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan. (ant/as)

APPSI Inginkan Dana Rp 1 Triliun Tiap Provinsi

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya mengharapkan adanya tambahan dana baru bagi setiap pemerintah provinsi sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Agam Naikkan Tarif Angkutam Umum 19 Persen

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menaikan tarif angkutan umum sebesar 19 persen dari tarif sebelumnya, pasca naiknya harga bahan bakar minyak jenis solar dan premium pada Senin (17/11).

Pellegrini Tertekan Jelang Lawan Bayern

Manajer Manchester City Manuel Pellegrini merasa tertekan menjelang pertandingan yang harus menang lawan Bayern Munich di kandang The Citizen dalam Liga Champions, pada Selasa (25/11).

Harga Minyak Bervariasi

Harga minyak bervariasi di Asia Senin menjelang pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) akhir pekan ini, yang akan mendiskusikan apakah akan memangkas produksi, kata para analis.

AS Ucapkan Selamat Kepada Rakyat Tunisia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengucapkan selamat kepada rakyat Tunisia, Minggu, untuk pemilihan presiden dan mencatat munculnya momen mengenai "komitmen kuat rakyat Tunisia dari seluruh ranah politik untuk demokrasi dan supremasi hukum.