Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menko Kesra: PNPM Mandiri-Respek Sebaiknya Dilanjutkan

menko kesra, pnpm mandiri, respek

Posted on 22 Dec 2012. Hits : 485

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menganjurkan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat mengikuti pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

Berbicara kepada wartawan di Timika, Sabtu, Agung Laksono mengatakan PNPM Mandiri-RESPEK akan terus ditingkatkan karena telah terbukti mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Melalui program dimaksud, katanya, bisa menerobos daerah-daerah terisolasi terutama di kampung-kampung pedalaman, membangun insfastruktur dasar di kampung seperti jalan, jembatan, sarana air bersih dan lainnya. Di sisi lain, katanya, angka kebocoran anggaran PNPM Mandiri sangat rendah.

"Program ini sangat baik untuk diteruskan. Kalau Pemda punya program untuk membantu masyarakat di desa maka sebaiknya mengikuti pola PNPM Mandiri-RESPEK," tutur Agung.

Mantan Ketua DPR RI itu menegaskan program PNPM Mandiri-RESPEK akan terus ditingkatkan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam upaya mendorong dan meningkatkan pendapatan (income perkapita) masyarakat Papua.

Syarat utama untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui PNPM Mandiri yaitu daerah harus menyertakan dana hampir 20 persen dari APBD.

Saat menggelar tatap muka dengan Bupati Mimika Klemen Tinal bersama jajaran Muspida serta tokoh masyarakat setempat di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat (21/12) malam, Menko Kesra Agung Laksono berkesempatan menyerahkan secara simbolis dana PNPM Mandiri Kabupaten Mimika tahun 2013.

Total dana PNPM Mandiri yang diterima Kabupaten Mimika tahun 2013 senilai Rp29,5 miliar. Program tersebut dilaksanakan pada 18 distrik.

Kunjungan kerja Menko Kesra Agung Laksono bersama rombongan ke Timika merupakan rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selama delapan hari sejak 16 Desember, Agung Laksono yang didampingi sejumlah pejabat teras dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial melakukan kunjungan kerja secara marathon ke Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Nabire, Jayapura, Yahukimo, Merauke dan Mimika.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka untuk melihat secara langsung sejauhmana pencapaian program pembangunan terutama di bidang kesejahteraan rakyat seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta infrastruktur.

Dari hasil tatap muka dengan para pejabat di daerah, DPRD, para tokoh masyarakat dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Menko Kesra Agung Laksono juga mendapatkan banyak masukan berupa terobosan-terobosan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di dua provinsi unjung timur Indonesia itu. (ant/ ap)

RTRWP Kalsel Masih Terganjal

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga kini masih terganjal di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama evaluasi terhadap penetapan kawasan.

DPRD Manokwari Bahas Jadwal Pelantikan Ketua Definitif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari, 31 Oktobeer 2014 akan menggelar rapat pleno pembahasan jadwal pelantikan Ketua Definitif.

Pemkab OKU Belum Temukan Kesepakatan Tapal Batas

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, masih belum menemukan kesepakatan dengan Pemerintah OKU Timur, terkait wilayah perbatasan di area Kecamatan Peninjauan.

PASI Harapkan Satu Organisasi Olahraga

Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Mohammad Hasan mengharapkan hanya ada satu induk organisasi keolahragaan yang mengurusi cabang-cabang olahraga di Indonesia.

Mendag Diminta Cabut Permendag 44/2014

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang meminta Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2014, karena mendorong penyelundupan timah dalam jumlah besar.