Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Komisi IX Sesalkan Program KJS Terhambat

program kjs, terlambat, disesalkan, komisi 9

Posted on 21 May 2013. Hits : 213

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan hambatan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berupa pengunduran diri 16 rumah sakit karena dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Irgan di Jakarta, Selasa, menyebutkan ke-16 rumah sakit mengundurkan diri dari program KJS akibat pertimbangan perubahan pola pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sehingga membuat nilai pembayaran sangat kecil saat terjadi klaim oleh pengelola 16 rumah sakit tersebut.

Ke-16 yang mengundurkan diri dari prorgram KJS adalah RS MH Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, serta RS Restu Mulya.

Komisi IX DPR yang antara lain membidangi pengawasan sektor kesehatan, katanya, berharap masalah itu dapat diatasi agar program untuk menyejahterakan rakyat Jakarta tetap berjalan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Askes, dan pimpinan RS di DKI Jakarta perlu segera bertemu guna mencari solusi mengatasi persoalan ini, supaya tidak berkembang dalam bentuk keresahan ataupun menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas," kata Irgan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

PT Askes mengelola pelaksanaan jaminan kesehatan untuk warga Pemprov DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati Pemprov DKI dan PT Askes pada April 2013.

Irgan mengatakan sasaran program KJS merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin, selain itu, pelaksanaan KJS sejauh ini banyak dipergunakan masyarakat yang mau menggunakan puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III di berbagai rumah sakit.

Program KJS menargetkan peserta sebanyak 4,7 juta jiwa terdiri atas 1,2 juta jiwa peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya.

Dengan perhitungan premi per orang Rp23.000 setiap bulan maka total anggaran yang dikelola dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun.

"Bisa dibayangkan program KJS jelas terganggu dengan pengunduran diri 16 rumah sakit itu. Lalu, akan berapa banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah dan DPR sudah bersepakat menerapkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mulai 1 Januari 2014.

"Jangan sampai program sistem jaminan sosial nasional yang akan dikembangkan itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.(ris/ant)

BATAN Bantah Uranium Sebabkan Kanker Paru

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) membantah Keberadaan uranium di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dapat menimbulkan penyakit kanker paru.

Kemarau Tak pengaruhi Aktivitas Pelindo

Musim kemarau yang cukup panjang dalam enam bulan terakhir tidak mempengaruhi aktivitas PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang melayani bongkar muat kapal konvensional dan peti kemas di Pelabuhan Boom Baru.

Cianjur Harapkan Program PPIP Dilanjutkan

Dinas Tata Tuang dan Pemukiman (Distarkim) Cianjur, Jabar, berharap Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) terus dilanjutkan karena bermanfaat bagi masyarakat.

Tangerang Bangun Seribu Ruang Kelas Baru

Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan membangun sebanyak 1.

Wali Kota Madiun Sidak Sejumlah Proyek Besar

Wali Kota Madiun Bambang Irianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah proyek berskala besar di wilayahnya yang menggunakan dana APBD setempat hingga miliaran Rupiah.