Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kemenhut Siapkan Rp279,199 Miliar Untuk Remunerasi

kementerian kehutanan, 279 miliar, remunerasi

Posted on 27 Nov 2013. Hits : 201

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan anggaran sebesar Rp279,199 miliar untuk tunjangan kinerja Kemenhut 2013 atau remunerasi.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu, mengatakan pemberian tunjangan kinerja atau yang dikenal dengan remunerasi pegawai Kementerian Kehutanan dipastikan akan dibayar pada akhir 2013, terhitung mulai 1 Juli 2013.

"Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan tersebut sesuai persetujuan DPR RI, dan Sekjen telah membuat edaran ke Eselon I untuk ditindaklanjuti," kata Menhut pada Pembinaan Rimbawan Hari Ulang Tahun Ke 42 Korpri lingkup Kementerian Kehutanan.

Menurut dia, kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja Kemenhut tahun 2013 adalah Rp279,199 miliar, yang akan ditutup dengan optimalisasi anggaran sebesar Rp84,2 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp194,9 miliar.

"Kekurangan tersebut akan dipenuhi setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR," katanya.

Sementara itu Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menjelaskan berdasarkan keputusan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Kemenhut termasuk salah satu dari 27 kementerian/lembaga yang berhak menerima remunerasi tahun 2013.

"Berdasarkan keputusan tim tersebut, remunerasi Kemenhut dan 27 kementerian/lembaga lainnya diberikan terhitung mulai 1 Juli 2013," katanya.

Keputusan tim pengarah tersebut diumumkan pada saat rapat koordinasi dan konsultasi pembayaran tunjangan kinerja di Jakarta, 3 Juli 2013.

Dalam rapat tersebut juga diungkapkan besarnya tunjangan kinerja untuk 27 kementerian/lembaga tahun 2013 adalah sama dengan yang diterima oleh 20 kementerian/lembaga yang mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2012.

Sementara itu untuk pemenuhan kekurangan anggaran remunerasi tersebut, lanjutnya, menteri keuangan telah mengirimkan surat kepada Ketua Badan Anggaran DPR perihal persetujuan penambahan kekurangan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja 27 kementerian/lembaga yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja di tahun 2013.

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, selanjutnya Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) akan memproses rancangan peraturan presiden tentang tunjangan kinerja.

"Setelah perpres ditetapkan tunjangan kinerja bagi 27 kementerian/lembaga akan dibayarkan, termasuk bagi Kemenhut," kata Hadi Daryanto.

Upaya Kemenhut untuk mendapat remunerasi bagi pegawainya sudah dimulai sejak tahun lalu. Sesuai dengan surat Menteri PAN dan RB, Oktober 2012, berdasarkan hasil penilaian tim reformasi birokrasi nasional, kesiapan reformasi birokrasi Kemenhut telah mencapai nilai 52 yaitu ada level 3 yang berarti bisa memperoleh tunjangan kinerja sebesar 50 persen dari Kementerian Keuangan.

Setelah melalui sejumlah pembahasan, Februari 2013 Kemenhut kemudian mengusulkan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja Kemenhut tahun 2013 bagi 16.897 pegawainya selama 13 bulan sebesar Rp896 miliar.

Namun Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional akhirnya memutuskan tunjangan kinerja 2013 Kemenhut diberikan selama 6 bulan terhitung mulai 1 Juli 2013.(ris/ant)

Ketua Dpr Tinjau Lingkungan Komplek Parlemen

Ketua DPR RI Ade Komaruddin meninjau lingkungan dan fasilitas pendukung komplek parlemen di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu.

Wihara Petak Sembilan Berbenah Jelang Imlek

Wihara Dharma Bhakti Petak Sembilan Glodok Jakarta Barat yang terbakar pada 2015 terus berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, Senin, 8 Februari 2016.

Operator Kapal Batam-Tanjungpinang Diimbau Waspada Cuaca Buruk

Syahbandar Pelabuhan Umum Telaga Punggur mengingatkan operator kapal Batam-Tanjungpinang untuk selalu berkoordinasi dan mewaspadai cuaca buruk selama pelayaran agar keselamatan penumpang terjamin.

Bantul Tidak Temukan Produk Asean Beredar Pasaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menemukan produk asal negara-negara ASEAN beredar di pasaran setempat setelah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.

Polsek Wonosari Gelar Operasi Minuman Keras

Kepolisian Sektor Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar operasi minuman keras untuk mengantisipasi peredaran minuman keras yang menyebabkan belasan orang tewas di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.