Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

HTI Kalsel Tolak Kontes 'Miss World'

hizbut tahrir indonesia, kalimantan selatan, menolak kontes, miss world di indonesia

Posted on 29 Jun 2013. Hits : 258

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan bersama sejumlah tokoh muslimah di provinsi tersebut menolak kontes 'Miss World' di Indonesia.

'Kami bersama beberapa tokoh muslimah di banua kita, menolak kontes Miss World di Indonesia,' ujar Humas Dewan Pimpinan Daerah HTI Kalsel Nur Hikmah, di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menerangkan, alasan penolakan, karena kontes tersebut bertentangan dengan syariat Islam, merupakan ajang liberalisasi perempuan, serta memberi efek negatif yang besar pada generasi dan tidak memiliki nilai positif sama sekali.

Selain itu, merupakan ajang eksploitasi terhadap perempuan, merupakan ajang kapitalisasi kemaksiatan semata-mata guna kepentingan ekonomi dan politik, lanjutnya.

Dalam pemandangan HTI juga mendustakan konsep 3B (B = Brain/kecerdasan), (B = Beauty/kecantikan) dan (B = Behavior/kepribadian) yang disebut-sebut dalam pelaksanaan kontes kecantikan atau kontes Miss World.

'Konsep 3B dalam kontes kecantikan adalah konsep dusta, dan hanya untuk membungkus kontes semacam itu agar masyarakat menerima. Dalam kontes yang hanya beberapa hari, bagaimana menilai kecerdasan, kecantikan dan kepribadian,' ujar juru bicara HTI itu.

Karena, menurut HTI, hanya dengan Islam dan Khilafah, perempuan menjadi mulia dan bermartabat, bukan dengan kontes-kontesan seperti kontes Miss World.

Oleh sebab itu, HTI Kalsel juga menolak kontes sejenis Miss World diadakan di Indonesia dan menyeru pihak terkait di negeri ini untuk melakukan penolakan.

'Karenanya pula, jangan salahkan kalau para tokoh muslimah melakukan aksi protes bila kontes kecantikan dan atau kontes Miss World tetap berlangsung di Indonesia,' tandas pegiat LSM bidang keagamaan itu.(ant/rd)

FSRU Lampung Masih Uji Coba

PT PGN (Persero) mengungkapkan, fasilitas penampungan gas alam cair terapung atau "floating storage and regasification unit" di perairan timur Lampung masih dalam tahap uji coba.

PKL Perlu Dibenahi

Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menginstruksikan kepada Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar segera membenahi permasalahan jaminan usaha pedagang kaki lima yang ada sesuai aturan yang berlaku.

PAD Kendari Terdongkrak Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pengelolaan parkir elektronik di sejumlah fasilitas pemrintah untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Anggaran Pilkada Dumai Diusulkan 21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Riau, mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Presiden Perlu Intervensi Konflik Hutan Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Sodiki berpendapat bahwa Presiden perlu mengintervensi penyelesaian konflik hutan adat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.