Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Gubernur NTB Tetapkan UMP 2013 Rp1,1 Juta

ump, upah minimum

Posted on 07 Dec 2012. Hits : 888

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp1,1 juta, meskipun Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terendah di wilayah itu yang lebih dulu ditetapkan sebesar Rp1.070.000 per bulan.

"Sudah ada penetapannya, Pak Gubernur tanda tangani surat keputusan penetapan UMK NTB 2013, pada 6 Desember 2012," kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Mahdi Muhammad, di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, surat keputusan tentang penetapan UMP NTB 2013 itu sudah diambil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H Mokhlis, untuk ditindaklanjuti.

Sisa waktu diakhir 2012 akan dimanfaatkan untuk menyosialisasikan penetapan UMP 2013 itu terutama di kalangan perusahaan dan pekerja.

"Jadi, UMP 2013 sudah rampung, tinggal sosialisasi dan himbauan kepada perusahaan agar mempedomani UMP dalam memberi upah kepada pekerjanya," ujar Mahdi.

Dia mengakui, UMP NTB 2013 itu lebih tinggi dari nilai UMK terendah yang lebih dulu ditetapkan, yakni UMK Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa ditetapkan sebesar Rp1.070.000 per bulan.

Dua kabupaten/kota lainnya yakni Kota Mataram juga sudah menetapkan UMK 2013 yakni sebesar Rp1.120.000, dan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp1.123.000 per bulan.

Enam kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah serta Kota Bima belum menetapkan UMK 2013.

"Memang ada surat edaran Menakertrans yang menyarankan UMP minimal sama dengan UMK terendah, namun kondisi keuangan daerah yang belum begitu baik, sehingga UMP NTB tahun ini sedikit lebih tinggi dari UMK terendah," ujarnya.

Menurut dia, dua kabupaten/kota di NTB yang telah menetapkan UMK dan nilainya lebih rendah dari UMP tetap berlaku, karena hal itu berkaitan dengan kondisi daerah tersebut.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya yang belum menetapkan UMK diharuskan menyesuaikan dengan UMP yang ditetapkan.

"Kalau ada kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK maka acuannya adalah UMP yang ditetapkan, sehingga pengguna tenaga kerja tidak dibingungkan," ujarnya.

Dasar penetapan UMP NTB 2013 itu yakni konsep nilai UMP sesuai perkembangan zaman, yang diajukan Dewan Pengupahan NTB setelah melewati pembahasan berkali-kali dengan K-SPSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB.

Dewan pengupahan mempedomani kebutuhan hidup layak yang ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja, pertumbuhan ekonomi daerah dan usaha kelompok yang paling tidak mampu (marginal).

Terdapat tujuh komponen penentu UMP yakni makanan dan minuman (pangan), sandang (pakaian), perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi serta tabungan.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Dalam konsep nilai UMP NTB 2013 itu, dicantumkan nilai yang dikehendaki K-SPSI NTB yakni mendekati perkiraan nilai kebutuhan hidup layak yang sebesar Rp1,35 juta, sementara Apindo NTB menghendaki nilai yang realistis yakni sebesar Rp1.050.000, karena dikhawatirkan banyak perusahaan yang tidak bisa mematuhi nilai UMP tersebut. (ant/as)

Presiden Jokowi Diharapkan Bawa Investasi di Banten

Presiden Joko Widodo diminta mendatangkan investasi di Provinsi Banten guna menyejahterakan masyarakat serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal di daerah itu.

Kebijakan Ekonomi Global Jokowi Juga Dinanti

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar, kata seorang pengamat LIPI.

Iklim Investasi Lebak Dijamin Kkondusif

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjamin iklim investasi di daerah ini kondusif dan aman sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

KIS dan BPJS Bisa Terintegrasi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicanagkan Presiden Joko Widodo bisa terintegrasi.

Jokowi Diharapkan Hapus Kesenjangan Daerah-Pusat

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi berharap pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menghapuskan kesenjangan antara pusat daerah.