Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Eva: Implementasi Otonomi Daerah Hambat Gerakan KB

otonomi daerah, faktor penghambat kb, anggota dpr ri, eva kusuma

Posted on 10 Jan 2013. Hits : 350

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai implementasi otonomi daerah merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan gerakan keluarga berencana (KB).

"Sejak pemberlakuan otonomi daerah (otda), terjadi penyusutan drastis jumlah pegawai negeri sipil (PNS) penyuluh KB, yakni semula satu petugas untuk 1-2 desa, kini seorang penyuluh harus melakukan pendampingan 4-6 desa sekaligus," katanya kepada ANTARA di Semarang, Kamis pagi.

Selain itu, kata Eva K. Sundari, dukungan yang lemah dari pemerintah daerah juga berdampak pada terhambatnya kerja-kerja sukarelawan KB desa dan kecamatan akibat tiadanya dukungan uang transpor dan operasional dari pemda yang memadai.

"Tidak mengherankan bila laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan pascapenerapan otda," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan dari 0,69 menjadi 0,76 persen, sebagaimana data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim 2010.

"Kenaikan laju pertumbuhan penduduk Jatim itu harus diwaspadai semua pihak," kata anggota DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) itu.

Tidak berbeda dengan daerah lain, kata dia, sekitar 93 persen akseptor KB di Tulungagung adalah perempuan. Sedikitnya akseptor KB laki-laki itu (tujuh persen) selain faktor kultural juga ada problem pembiayaan.

Akibat sektor kesehatan yang diotonomikan, termasuk untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan vasektomi di RSUD--sebagaimana SK Bupati Tulungagung--sebesar Rp600 ribu, sedangkan di RS Bhayangkara Rp200 ribu.

Oleh karena itu, politikus PDI perjuangan itu bertekad memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang responsif terhadap isu kependudukan dan KB.

Hal itu, kata Eva, sesuai dengan aspirasi para sukarelawan KB yang disampaikan dalam dialog bertajuk "Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan dengan Dukungan ProRep-Partnership" di Hotel Bharata Tulungagung, Sabtu (5/1).

Dialog kependudukan yang diikuti 70 sukarelawan KB itu juga dihadiri Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Wiwik Triasmoro, anggota Komisi A DPRD Tulungagung Soebianto, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.

Dalam dialog itu, para sukarelawan KB juga mengingatkan hambatan-hambatan serius dalam pelaksanaan program KB yang sifatnya sistemik. Misalnya, program penundaan usia menikah menjadi terganggu akibat situs porno yang bebas diakses dari internet hingga ke telepon seluler milik para remaja.

Demikian pula, katanya, sektor pendidikan, bukan saja miskin materi pendidikan "life skill" (kecakapan hidup) soal hak reproduksi, ketiadaan sekolah menengah pertama (SMP) di desa-desa terpencil juga berkontribusi terhadap masih tingginya usia menikah dini.

Menyadari lemahnya komitmen politik pemda-pemda terhadap program KB di Jatim, kecuali Kabupaten Bojonegoro dan Madiun, maka dialog ditutup dengan penandatanganan "Deklarasi Komitmen Politikus PDI Perjuangan untuk Memperjuangan APBD yang Responsif Kependudukan".

Deklarasi ditandatangani oleh Eva K. Sundari (anggota DPR RI), Soebianto dan Wiwik Triasmoro (keduanya dari DPRD Kabupaten Tulungagung). Acara itu disaksikan para sukarelawan KB dan Kepala PPPAKB Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.(ant/id)

BPOM Tengah Susun Database Tanaman Obat Khas Indonesia

Obat-obat herbal asli Indonesia banyak macamnya. Kekayaan ini berakar dari sejarah panjang bangsa Indonesia berabad-abad yang lalu.

Sensus Ekonomi 2016 Akan Ikut Perhitungkan Bisnis Online dan Waralaba Baru

Perkembangan bisnis online dan waralaba (franchises) saat ini mengalami pertumbuhan pesat di tanah air.

Purwarupa Pesawat Habibie R80 Mulai Dibuat 2016

Purwarupa atau bentuk awal pesawat terbang rancangan mantan Presiden RI BJ Habibie bertajuk Regio Prop 80 (R80) ditargetkan mulai dibuat pertengahan 2016, kata Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI) Ilham Habibie.

Batu Bara Mendominasi Ekspor Dari Pelabuhan Balikpapan

Komoditas batu bara masih mendominasi ekspor dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga mencapai sebanyak 69,6 persen selama semester pertama 2015.

REI : Penjualan Rumah Menurun Hingga 50 Persen

DPD Real Estat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencatat penjualan rumah selama semester pertama 2015 mengalami penurunan hingga 50 persen, seiring lesunya perekonomian di daerah setempat.