Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Dinsos Tak Lagi Tangani Gelandangan Psikotik

dinas sosial, gelandangan psikotik

Posted on 03 Jan 2014. Hits : 435

Dinas Sosial tidak lagi mempunyai kewenangan menangani gelandangan psikotik (gila) untuk dikirim ke rumah sakit jiwa, sejak pemberlakuan jaminan kesehatan nasional 1 Januari 2014.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Teguh Suryanto di Temanggung, Jumat, mengatakan selama ini dalam penanganan gelandangan psikotik hasil operasi tim gabungan akan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan sampai sembuh dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Setelah sembuh, katanya, bagi yang diketahui rumahnya dikembalikan ke keluarganya, sedangkan yang tidak diketahui keluarganya dikirim ke rehabilitasi sosial guna mendapat keterampilan.

Pada 24 Desember 2013, katanya, pihaknya menerima surat dari RSJ Prof Dr Soeroyo Magelang, nomor JP.02.01/III//1937.14/2013 yang mengacu pada surat edaran Menkes nomor JP/Menkes/590/XI/2013 tentang Jamkesmas. Inti surat tersebut, surat rekomendasi dari Dinsos sebagai pengantar orang gila hasil operasi tidak berlaku lagi.

"Surat rekomendasi dari Dinsos tidak bisa lagi digunakan, berarti pengobatan di RSJ harus membayar. Dinsos pun akan berpikir ulang sebelum menerima orang gila hasil operasi yang digelar tim gabungan," ucapnya.

Ia mengatakan, kemungkinan hal tersebut akan berdampak pada pembiaran orang gila yang berkeliaran atau pembuangan orang gila dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya.

Ia menuturkan, pihaknya sedang mengusulkan pada Bupati untuk melakukan rapat koordinasi dalam penanganan orang terlantar. Hal ini diperlukan agar penanganan gelandangan psikotik tetap bisa dilakukan sehingga mereka tidak berkeliaran dan sembuh dari penyakit.

Kabid Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Widiarso, mengatakan selama 2012 ada 118 orang yang terjaring operasi ketertiban, 38 orang di antaranya dikirim ke RSJ Magelang, 17 dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Margowidodo Semarang dan 24 dikembalikan pada keluarga.

"Warga yang lain ada yang menjalani hukuman tipiring," tukasnya.

Ia mengatakan, data hasil operasi 2013 masih direkap dan akan dipadukan dengan data orang yang masih dirawat di RSJ Magelang dan Balai Rehabilitasi Sosial Semarang serta instansi terkait.(ris/ant)

UMP Jambi Naik Menjadi Rp1,7 Juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada ditetapkan sebesar Rp1.

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore Mundur

Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mengumumkan Jumat bahwa dia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan pemilihan menyusul pergolakan terhadap kekuasaannya yang telah berlangsung 27 tahun.

Disperindagkop Bantul Menjamin Stok BBM Bersubsidi Aman

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium untuk wilayah ini masih aman dan mencukupi kebutuhan konsumen.

Solo Ikutsertakan Enam Lokasi 'Soekarno Heritage Awards'

Pemerintah Kota Solo mengikutsertakan enam lokasi yang pernah menjadi tempat favorit mantan Presiden Soekarno (Bung Karno) dalam kontes 'Soekarno Heritage Awards' pada November 2014.

Buruh : Penetapan KHL Jakarta Bentuk Arogansi Pemerintah

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Dedi Hartono, mengatakan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah tersebut senilai Rp2,448 juta merupakan bentuk arogansi pemerintah.