Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

675.262 Warga Lebak Terima Jamkesmas

lebak banten, jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat

Posted on 04 Feb 2013. Hits : 449

Sebanyak 675.262 warga Kabupaten Lebak, Banten, memperoleh peserta asuransi program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari keluarga miskin.

"Tahun ini jumlah peserta Jamkesmas naik dari sebelumnya 590.910 orang kini menjadi 675.262 orang atau naik 84.352 orang ketimbang pada 2012," kata Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak Asep Aeda Rusman di Rangkasbitung, Senin.

Ia mengatakan, program Jamkesmas tersebut merupakan program unggulan bagi warga miskin untuk mendapat pengobatan secara gratis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Mereka jika sakit mendapat pelayanan kesehatan gratis baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Namun, bagi mereka yang dirawat di rumah sakit dilayani di ruangan kelas III sesuai dengan nota kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Selama ini, kata dia, masyarakat dari keluarga miskin terbantu dengan adanya program Jamkesmas.

Selain dapat meningkatkan usia harapan hidup (UHH) juga kualitas kesehatan masyarakat.

Saat ini, kata Asep, warga miskin di Kabupaten Lebak yang belum menerima asuransi Jamkesmas mencapai 22.000 jiwa.

Pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan dana Jamkesda sebanyak 11.660 orang.

"Kami berharap kekurangan ini dibantu oleh pemerintah Provinsi Banten, sebab program asuransi kesehatan sangat diharapkan masyarakat dari keluarga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan," katanya.

Menurut dia, naiknya jumlah peserta Jamkesmas di Kabupaten Lebak setelah pemerintahan daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat dengan disesuaikan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Masyarakat yang menerima kartu Jamkesmas terlebih dulu dievaluasi kelayakannya oleh tim di lapangan.

Sebab program Jamkesmas harus benar-benar dari keluarga miskin yang layak menerima program kesehatan tersebut.

"Kami mencoret jika ditemukan keluarga yang mampu ekonomi, namun mereka menerima program Jamkesmas," katanya.

Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Adjidarmo Rangkasbitung Budi Kuswandi mengatakan, selama ini pasien miskin yang memiliki kartu asuransi Jamkesmas dan Jamkesda mendapat pelayanan tanpa dipungut biaya sepersenpun.

Pihak rumah sakit tidak mempersulit pasien miskin, sepanjang mereka memiliki kartu asuransi Jamkesmas maupun Jamkesda.

Semua pasien miskin dirawat di ruangan kelas III dengan mendapat pelayanan yang baik dari petugas medis.

"Kami tidak membeda-bedakan pasien, apakah itu pasien miskin maupun umum. Semua pasien mendapat pelayanan yang baik," katanya. (ant/as)

Pertumbuhan Ekonomi Sultra Ciptakan Kesenjangan Sosial

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang pernah mencapai 8,32-10 persen lebih, hanya mencitapkan kesenjangan sosial yang cukup lebar di tengah masyarakat karena tidak menyentuh mayoritas penduduk miskin daerah ini.

Mendikbud Resmikan Gedung Kuliah Fakultas Kedokteran Uho

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menandatangani prasasti sebagai simbol peresmian Gedung kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Tari Katrili Warnai Kenal Pamit Pejabat Polda

Atraksi tari katrili ditampilkan ibu-ibu bhayangkari mewarnai kenal pamit sejumlah pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.

PERSI Dorong Peningkatan Kualitas Pembangunan Hadapi MEA

Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia Bali mendorong seluruhrumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pembaruan alat kesehatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Inspektorat Jayapura Verifikasi Pengaduan CPNS Honorer K2

Inspektorat Kota Jayapura, Provinsi Papua, mulai verifikasi pengaduan publik terhadap para calon pegawai negeri sipi (CPNS) honorer kategori dua (K2), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota Jayapura sebagai penentu kebijakan.