Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

APBN 2013 Untuk NTB Rp 15,7 Triliun

apbn, ntb, susilo bambang yudhoyono, kpa, apbd

Posted on 20 Dec 2012. Hits : 353

APBN 2013 yang dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp15,7 triliun terdiri atas DIPA sebesar Rp6,5 triliun dan alokasi sementara dana transfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp9,2 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Alfiah mengumumkan total APBN 2013 untuk NTB itu saat penyerahan DIPA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Satuan Kerja (Satker), di Mataram, Kamis.

DIPA 2013 untuk NTB itu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, kepada 21 KPA dan Satker di NTB yang disaksikan pejabat Kementerian Keuangan, Pimpinan DPRD NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah NTB, jajaran pimpinan pemerintahan daerah, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyerahan DIPA 2013 itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2012.

DIPA 2013 yang diserahkan itu terdiri dari DIPA untuk Satuan Kerja (Satker) Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 5,3 triliun, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 370 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp513 miliar, dan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp245 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 6,5 triliun.

Sedangkan alokasi sementara dana transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 1,6 triliun, dan untuk kabupaten/kota sebesar Rp 7,6 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 9,2 triliun.

Alfiah mengatakan, APBN untuk NTB itu merupakan bagian dari total APBN 2013 yang secara garis besar terdiri atas pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.529,7 triliun.

Sementara anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.683 triliun, sehingga defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 triliun, dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp 19,5 triliun.

APBN 2013 itu disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan. Beberapa asumsi yang sudah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,8 persen, inflasi sebesar 4,9 persen dan nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp9.300 per dolar AS.

Tahun depan ditetapkan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,0 persen, target lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, dan tingkat harga minyak mentah diperkirakan sebesar 100 dolar AS per barel. Lifting gas diperkirakan mencapai 1.360.000 barel per hari.

"Penetapan besaran untuk masing-masing asumsi dasar ekonomi makro telah memperhatikan perkembangan ekonomi global terkini dan prospeknya ke depan," ujar Alfiah.

Dengan penyerahan DIPA 2013 itu, maka kantor pemerintah yang melayani masyarakat sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sejak hari pertama 2013 dengan dukungan penyediaan dana dari Kementerian Keuangan maupun dari APBD.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Alfiah pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan pemerintah daerah di NTB yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan atas pelaksanaan validasi dan pengesahan DIPA 2013.

Apresiasi juga diberikan kepada para KPA/kepala satuan kerja atas responsnya dalam melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga proses validasi dan pengesahan DIPA 2013 dapat selesai tepat waktu.

Ia juga meminta pihak terkait menyampaikan pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Keuangan 2012 secara benar dan tepat waktu.

"Hal ini penting dalam upaya mempertahankan prestasi pemerintah di tahun anggaran lalu yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujarnya.(ant/ev)

PM Kanada Bersembunyi Di Ruang Sempit Saat Serangan

Perdana Menteri Kanada Stephen Harper didorong ke ruang sempit tempat penyimpanan peralatan ketika orang bersenjata menyerbu parlemen, kata surat kabar setempat pada Jumat.

Pakar Pembangunan Belgia Terkesan Program Indonesia Mengajar

Pakar pembangunan Belgia Steff Deprez terkesan dengan desain pendekatan yang diterapkan Indonesia Mengajar terutama keluwesan dalam hal penerapan metode perencanaan, pengelolaan, serta pemantauan program.

Pemkab Sorong Pelajari Pengelolaan PAD Bengkalis

Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat mempelajari pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Bengkalis, Riau.

Bencana Kekeringan NTB Akan Dinaikkan Status Darurat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan akan memberlakukan status siaga darurat terhadap bencana kekeringan di wilayah itu, menyusul semakin meluasnya daerah yang terkena dampak akibat kemarau panjang tersebut.

Andrinof Chaniago : Saya Diundang Berikan Pandangan

Pengamat kebijakan publik Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan dirinya diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo hanya untuk memberikan pandangan atas situasi yang terjadi saat ini, bukan membicarakan posisi menteri.