Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

UMK Bekasi 2013 Ditetapkan Rp. 2,1 Juta

umk, upah minimum, bekasi, umr, 2013

Posted on 16 Nov 2012. Hits : 3759

Bekasi- Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Jawa Barat, menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) setempat pada 2013 mendatang sebesar Rp2.100.000.

"Jumlah itu meningkat cukup drastis mencapai Rp677.750 dari UMK 2011 sebesar Rp1.422.250," ujar Ketua Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Abdul Iman, di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, penetapan itu dilakukan pada Kamis (15/11) malam di Gedung Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan cara voting yang melibatkan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

"Selanjutnya angka ini akan kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, untuk segera disahkan," katanya.

Penentuan UMK tersebut dilatarbelakangi hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan perwakilan buruh dan pengusaha yang mencapai Rp1.658.036 dengan berbagai variabel harga, seperti sembako, listrik, hingga kamar kontrakan.

"UMK untuk kelompok 2 ditetapkan sebesar Rp2.305.000, dan kelompok 1 Rp2.420 .000," katanya.

Secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, Abdullah, bersyukur dengan nominal yang telah disepakati bersama.

"Alhamdulillah, seluruh pihak menyetujui penetapan UMK walaupun melalui perdebatan yang cukup alot," katanya.

Dia mengatakan, penetapan UMK 2013 ini wajib dilaksanakan bagi pengusaha yang mampu. Namun, apabila pengusaha yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat melakukan permohonan penangguhan.

"Penangguhan diberi waktu selama 6 bulan dengan melampirkan data-data keuangan perusahaan dua tahun ke belakang," ujarnya.

Menurut dia, penetapan UMK kali ini tidak diwarnai intimidasi. Sehingga, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat per 1 Januari 2013 diharapakan dapat dijalani para pengusaha.

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas kerja buruh, sehingga nilai produksi dapat meningkat," ujarnya. (ANT/gws)

LSM: Hentikan Tunjangan Guru Sertifikasi Tidak Mengajar

Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendesak pemerintah pusat menghentikan pembayaran tunjangan oknum guru sertifikasi yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya mengajar siswa selama 24 jam per minggu.

BBPOM Ajar Warga Kenal Keamanan Pangan Desa

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura, Papua, mengajari warga desa untuk mengenali keamanan pangan di desanya.

36 Paslon Di Sulsel Diancam Diskualifikasi

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengancam 36 pasangan calon bupati dan wakil bupati akan mendiskualifikasi jika iklan kampanye di media massa sudah diterbitkan atau ditayangkan sebelum masanya dimulai.

Formappi Sebut Pertemuan Delegasi DPR-Trump Pelanggaran Etis

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut pertemuan antara delegasi DPR dengan pebisnis asal Amerika Serikat Donald Trump, dalam kunjungan kerja di Negeri Paman Sam, berpotensi menjadi sebuah wujud pelanggaran etis.

RSUD Murjani Dijanjikan Bantuan Rp100 Miliar

Pemerintah pusat berjanji akan mengucurkan dana Rp100 miliar pada 2016 untuk membantu peningkatan fasilitas dan layanan rumah sakit umum daerah dr Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.