Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

UMK Bekasi 2013 Ditetapkan Rp. 2,1 Juta

umk, upah minimum, bekasi, umr, 2013

Posted on 16 Nov 2012. Hits : 3759

Bekasi- Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Jawa Barat, menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) setempat pada 2013 mendatang sebesar Rp2.100.000.

"Jumlah itu meningkat cukup drastis mencapai Rp677.750 dari UMK 2011 sebesar Rp1.422.250," ujar Ketua Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Abdul Iman, di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, penetapan itu dilakukan pada Kamis (15/11) malam di Gedung Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan cara voting yang melibatkan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

"Selanjutnya angka ini akan kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, untuk segera disahkan," katanya.

Penentuan UMK tersebut dilatarbelakangi hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan perwakilan buruh dan pengusaha yang mencapai Rp1.658.036 dengan berbagai variabel harga, seperti sembako, listrik, hingga kamar kontrakan.

"UMK untuk kelompok 2 ditetapkan sebesar Rp2.305.000, dan kelompok 1 Rp2.420 .000," katanya.

Secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, Abdullah, bersyukur dengan nominal yang telah disepakati bersama.

"Alhamdulillah, seluruh pihak menyetujui penetapan UMK walaupun melalui perdebatan yang cukup alot," katanya.

Dia mengatakan, penetapan UMK 2013 ini wajib dilaksanakan bagi pengusaha yang mampu. Namun, apabila pengusaha yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat melakukan permohonan penangguhan.

"Penangguhan diberi waktu selama 6 bulan dengan melampirkan data-data keuangan perusahaan dua tahun ke belakang," ujarnya.

Menurut dia, penetapan UMK kali ini tidak diwarnai intimidasi. Sehingga, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat per 1 Januari 2013 diharapakan dapat dijalani para pengusaha.

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas kerja buruh, sehingga nilai produksi dapat meningkat," ujarnya. (ANT/gws)

Kemenpan-RB Sebut Pengaturan Kelembagaan Kementerian Telah Selesai

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pengaturan kelembagaan di 34 kementerian dalam Kabinet Kerja telah selesai dan siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Status Perusda Sulitkan BPD Kaltim Kembangkan Bisnis

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Josep mengemukakan status sebagai perusahaan daerah menyulitkan Bank Pembangunan Daerah Kaltim mengembangkan bisnisnya, karena terbentur regulagi dan permodalan.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Munas NU

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, 14-15 Juni 2015.

KNPI Minta ASEAN Peduli Terhadap Pengungsi Rohingya

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendorong negara-negara ASEAN untuk peduli terhadap penanganan ribuan etnis Rohingya dan Bangladesh di Aceh.

Pemkab Manfaatkan Lubang Tambang Untuk Budidaya Ikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung manfaatkan lubang bekas penambangan bijih timah untuk tempat pembudidayaan ikan air tawar.