Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

OECD: Prioritas Kebijakan untuk Perdagangan-Ketenagakerjaan Internasional

oecd, prioritas kebijakan, perdagangan internasional, ketenagakerjaan internasional

Posted on 11 Dec 2012. Hits : 374

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan empat prioritas kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui perdagangan internasional.

Analis Kebijakan Perdagangan di Direktorat Perdagangan dan Pertanian OECD, Douglas Lippoldt di Jakarta, Selasa mengatakan,prioritas kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan internasional mampu mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

"Iklim ekonomi yang lemah dan angka pengangguran yang tinggi, apa yang bisa pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja? Jawabannya terletak pada prioritas kebijakan untuk perdagangan dan ketenagakerjaan internasional," katanya.

Menurutnya prioritas kebijakan tersebut berkaitan dengan keterbukaan pasar, kebijakan pelengkap, proteksionisme, dan perdagangan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan peningkatan produktivitas.

Lippoldt menjelaskan prioritas kebijakan pertama adalah menjaga pasar global tetap terbuka karena ekonomi terbuka cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang tertutup.

Dia mengatakan keterbukaan pasar sejak dulu berjalan seiring dengan kinerja ekonomi yang lebih baik, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena dapat menciptakan peluang baru bagi pekerja, konsumen dan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wacziarg dan Welch pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata global sebelum liberalisasi perdagangan berada di kisaran 1,3 persen, namun setelah liberalisasi perdagangan pertumbuhannya menjadi lebih tinggi, yaitu mencapai tiga persen.

Prioritas kebijakan kedua, menurut Lippoldt, adalah kebijakan pelengkap di mana pemerintah memberikan landasan yang kuat bagi pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja serta jaringan pengaman sosial.

Dia menjelaskan kebijakan pelengkap itu dapat dilakukan melalui investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur fisik, pemebentukan jaringan pengaman sosial untuk membantu pekerja, kebijakan ekonomi dan sistem pemerintahan yang menciptakan iklim positif untuk melakukan bisnis dan investasi swasta.

"Jelas bahwa pemerintah harus melindungi pekerja, bukan pekerjaan, dan berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk memungkinkan para pekerja menangkap peluang baru, serta membuat jaring pengaman sosial untuk membantu mereka yang tidak mampu beradaptasi," katanya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah harus menghindari proteksionisme karena akan mengganggu proses upgrade ekonomi.

Menurut OECD, proteksionisme perdagangan akan menyebabkan pembatasan yang menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jangka panjang.

"Jadi, proteksionisme adalah respon yang salah terhadap masalah yang terkait ekonomi dan perdagangan ," kata Lippoldt.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa perdagangan yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan produktivitas merupakan prioritas kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dia berpendapat, perdagangan mempengaruhi ketenagakerjaan dalam banyak cara, dan salah satu cara yang paling penting adalah melalui pertumbuhan dan peningkatan pendapatan per kapita.

Lippoldt menyatakan, review OECD dari 14 penelitian multi-ekonometrik yang berbeda , yang dilakukan sejak tahun 2000, menemukan bahwa semua studi menyimpulkan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan karena berdampak positif pada pendapatan nasional.

"Kekuatan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan penting bagi pekerja, karena korelasi erat antara pendapatan perkapita dan upah rata-rata," jelasnya.

Dia menyatakan 'Prioritas Kebijakan untuk Perdagangan dan Ketenagakerjaan Internasional ' merupakan produk dari Inisiatif Kolaborasi Internasional tentang Perdagangan dan Ketenagakerjaan (ICITE) yang membahas isu-isu perdagangan dan ketenagakerjaan pada era globalisasi. (ant/ed)

Tari Enggang Tampil Memukau Dalam GKPM

Tari Enggang yang disajikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim tampil memukau dalam pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) di Jakarta Convention Center (JCC).

Kalau Masih Ngotot, Prabowo Dinilai Tidak Bijaksana

Kuasa hukum pasangan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari menilai langkah kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak bijaksana jika masih akan mencari langkah lainnya setelah gugatannya sebagai pemohon ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Majelis hakim MK, Kamis (21/8) malam, menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Hatta terhadap hasil Pilpres 2014 karena menilai berdasarkan seluruh pertimbangan, dalil yang diajukan pemohon atas pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti menurut hukum.

Pesawat Tempur Serang Irak Utara

Pesawat-pesawat tempur Amerika membomi militan Islam di Irak utara dekat Bendungan Mosul, kata Komando Pusat militer AS Kamis, dalam serangan udara terbaru terhadap kelompok garis keras itu.

Bupati Apresiasi Kreativitas Peserta Karnaval Di Muntok

Bupati Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Zuhri M Syazali memberikan apresiasi positif kreativitas peserta karnaval HUT ke-69 Kemerdekaan RI yang diselenggarakan di daerah itu karena semakin meningkat dari tahun ke tahun.

UKM Diimbau Gunakan Label Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), meminta kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah ini untuk menggunakan label halal terhadap produknya yang akan dijual ke masyarakat.