Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

OECD: Prioritas Kebijakan untuk Perdagangan-Ketenagakerjaan Internasional

oecd, prioritas kebijakan, perdagangan internasional, ketenagakerjaan internasional

Posted on 11 Dec 2012. Hits : 374

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan empat prioritas kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui perdagangan internasional.

Analis Kebijakan Perdagangan di Direktorat Perdagangan dan Pertanian OECD, Douglas Lippoldt di Jakarta, Selasa mengatakan,prioritas kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan internasional mampu mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

"Iklim ekonomi yang lemah dan angka pengangguran yang tinggi, apa yang bisa pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja? Jawabannya terletak pada prioritas kebijakan untuk perdagangan dan ketenagakerjaan internasional," katanya.

Menurutnya prioritas kebijakan tersebut berkaitan dengan keterbukaan pasar, kebijakan pelengkap, proteksionisme, dan perdagangan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan peningkatan produktivitas.

Lippoldt menjelaskan prioritas kebijakan pertama adalah menjaga pasar global tetap terbuka karena ekonomi terbuka cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang tertutup.

Dia mengatakan keterbukaan pasar sejak dulu berjalan seiring dengan kinerja ekonomi yang lebih baik, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena dapat menciptakan peluang baru bagi pekerja, konsumen dan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wacziarg dan Welch pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata global sebelum liberalisasi perdagangan berada di kisaran 1,3 persen, namun setelah liberalisasi perdagangan pertumbuhannya menjadi lebih tinggi, yaitu mencapai tiga persen.

Prioritas kebijakan kedua, menurut Lippoldt, adalah kebijakan pelengkap di mana pemerintah memberikan landasan yang kuat bagi pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja serta jaringan pengaman sosial.

Dia menjelaskan kebijakan pelengkap itu dapat dilakukan melalui investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur fisik, pemebentukan jaringan pengaman sosial untuk membantu pekerja, kebijakan ekonomi dan sistem pemerintahan yang menciptakan iklim positif untuk melakukan bisnis dan investasi swasta.

"Jelas bahwa pemerintah harus melindungi pekerja, bukan pekerjaan, dan berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk memungkinkan para pekerja menangkap peluang baru, serta membuat jaring pengaman sosial untuk membantu mereka yang tidak mampu beradaptasi," katanya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah harus menghindari proteksionisme karena akan mengganggu proses upgrade ekonomi.

Menurut OECD, proteksionisme perdagangan akan menyebabkan pembatasan yang menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jangka panjang.

"Jadi, proteksionisme adalah respon yang salah terhadap masalah yang terkait ekonomi dan perdagangan ," kata Lippoldt.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa perdagangan yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan produktivitas merupakan prioritas kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dia berpendapat, perdagangan mempengaruhi ketenagakerjaan dalam banyak cara, dan salah satu cara yang paling penting adalah melalui pertumbuhan dan peningkatan pendapatan per kapita.

Lippoldt menyatakan, review OECD dari 14 penelitian multi-ekonometrik yang berbeda , yang dilakukan sejak tahun 2000, menemukan bahwa semua studi menyimpulkan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan karena berdampak positif pada pendapatan nasional.

"Kekuatan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan penting bagi pekerja, karena korelasi erat antara pendapatan perkapita dan upah rata-rata," jelasnya.

Dia menyatakan 'Prioritas Kebijakan untuk Perdagangan dan Ketenagakerjaan Internasional ' merupakan produk dari Inisiatif Kolaborasi Internasional tentang Perdagangan dan Ketenagakerjaan (ICITE) yang membahas isu-isu perdagangan dan ketenagakerjaan pada era globalisasi. (ant/ed)

KMNU IPB Programkan 'Halaqoh' Mahasiswa Baru

Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Institut Pertanian Bogor (KMNU IPB) program 'halaqoh' bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut.

Pemerintah Diminta Susun UU Soal Bisnis Inklusif

Pemerintah diminta untuk menyusun regulasi berupa undang-undang dan konsep yang lebih baik soal bisnis inklusif yang diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

HTI Kembali Lakukan Penolakan Kenaikan Harga BBM

Lajnah Khusus Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Sabtu.

Pemkot Ancam Memproses Hukum Pengusaha Bandel

Pejabat Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara mengancam akan memproses hukum pengusaha bandel, seperti pengusaha yang mendirikan bangunan tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak mau membayar IMB.

Industri Dituntut Berinovasi Untuk Pertahankan Eksistensi

Industri di Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi di semua bidang agar mampu mempertahankan eksistensi, kata Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Imam Djati Widodo.