Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Peraturan Tentang Registrasi Kepabeanan

menteri keuangan, muhamad chatib basri, registrasi kepabeanan

Posted on 03 Apr 2014. Hits : 374

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri menerbitkan Peraturan tentang Registrasi Kepabeanan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 yang berlaku mulai 1 Juni 2014.

Salinan PMK yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan pertimbangan penerbitan PMK itu antara lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan sehingga perlu diatur kembali ketentuan mengenai registrasi kepabeanan.

Berdasar PMK yang diterbitkan 25 Maret 2014 itu, registrasi kepabeanan merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Pengguna Jasa wajib melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Registrasi Kepabeanan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan diajukan melalui media elektronik.

Pengajuan permohonan registrasi kepabeanan dilakukan dengan mengisi formulir isian sesuai dengan jenis registrasi kepabeanan yang diajukan. Pengajuan permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen dan-atau data pendukung yang disampaikan melalui media elektronik.

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan lampiran permohonan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak permohonan terkirim.

Dalam hal hasil penelitian menunjukan lampiran permohonan lengkap, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima permohonan Registrasi Kepabeanan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud menunjukan lampiran permohonan tidak lengkap, Permohonan Registrasi Kepabeanan tidak dapat diproses.

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang tidak dapat diproses, Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan telah diberikan tanda terima, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.

Penelitian administrasi dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan dengan eksistensi pengguna jasa, identitas pengurus dan penanggung jawab, dan data keuangan.

Penelitian administrasi dilakukan dengan membandingkan data formulir isian Registrasi Kepabeanan dengan dokumen dan-atau data pendukung yang dilampirkan Pengguna Jasa.

Terhadap permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu lima hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan.

Dalam hal permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan NIK kepada Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa menerima pemberitahuan NIK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan-atau jasa pengiriman surat.

Dalam hal permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan penolakan dengan disertai alasan penolakan melalui media elektronik.

NIK yang diterbitkan untuk Pengguna Jasa digunakan sebagai identitas untuk akses kepabeanan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa yang bersangkutan dan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam Ketentuan Peralihan PMK itu, ditetapkan bahwa terhadap permohonan registrasi kepabeanan yang telah diterbitkan tanda terima oleh sistem aplikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri yang baru, atau terhadap perubahan data yang telah disampaikan atau diberitahukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri itu, yang belum mendapat keputusan atau persetujuan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK/2011 tentang Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011.

Terhadap NIK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011, diperlakukan sama seperti surat pemberitahuan NIK.

Sementara pada ketentuan penutup antara lain disebutkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara permohonan Registrasi Kepabeanan, bentuk formulir isian, tata cara penelitian administrasi, tata cara perubahan data Registrasi Kepabeanan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Juga disebutkan bahwa pada saat PMK baru berlaku maka PMK Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(ant/vaa)

Kalla Minta Kedua Kubu Golkar 'Cooling Down'

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kedua kubu Partai Golkar, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, untuk saling menahan diri guna menemukan jalan keluar yang baik bagi partai beringin tersebut.

Iwan Fals Diharapkan Jadi Penyemangat Pembangunan Desa

Penyanyi legendaris Iwan Fals diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi para pemangku kepentingan untuk membangun desa, demikian kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Fadli Zon: Kemenkominfo Harus Jelaskan Pemblokiran Situs

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Menteri Hukum dan HAM harus menjelaskan alasan pemblokiran 19 situs atau media online yang diduga menyebarkan paham radikal di Indonesia.

Satpol Segel Bangunan Radiologi RS Mardi Rahayu

Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, Jawa Tengah, Selasa, menyegel bangunan radiologi berlantai tiga milik Rumah Sakit Mardi Rahayu karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Penertiban Swalayan Surabaya Tanpa Target Waktu

Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai penertiban ratusan toko swalayan tak berizin yang sudah dimulai pada Senin (29/3) tidak memiliki target waktu.