Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Peraturan Penyaluran Dana Alokasi Khusus

dana alokasi khusus, menteri keuangan

Posted on 04 Dec 2012. Hits : 458

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 antara lain dalam rangka pencapaian target penyaluran dan penyerapan DAK sebagaimana ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan, target penyaluran dan penyerapan tersebut tanpa memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK khusus bidang pendidikan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012 itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012.

PMK baru itu juga menindaklanjuti PMK yang mengatur bahwa penyaluran DAK tahap II dan/atau tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau tahap II yang penggunaan telah mencapai 90 persen dari penyaluran DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 yang penggunaannya telah mencapai 90 persen dari penerimaan DAK 2012 hingga tahap sebelumnya.

Laporan tersebut tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012.

PMK tersebut memberikan contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 dalam Lampiran I.

Sementara Lampiran II berisi contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I atau tahao II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ant/as)

ITS Berstatus PTN-BH

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terhitung sejak 17 Oktober 2014 bersama Unpad Bandung, Unhas Makassar, dan Undip Semarang.

Indonesia Konsultasi Dengan Brazil

Pemerintah mempersiapkan sesi konsultasi dengan Brazil terkait proteksi perdagangan daging ayam beku dan olahannya, di mana Negeri Samba tersebut telah melaporkan Indonesia ke World Trade Organization.

KPA Latih pemuda Peduli AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang, Banten, melatih sejumlah pemuda untuk peduli terhadap penyebaran HIV/AIDS yang sejak beberapa tahun terakhir meningkat.

Kesadaran Dokumentasi Sastra Perlu Ditingkatkan

Pengajar Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Maman S.

Sekda Jateng Fokus Pada Empat Tugas

Sri Puryono yang baru dilantik sebagai Sekretaris Daerah Jawa Tengah definitif menyatakan fokus pada empat tugas kerja dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi setempat.