Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Peraturan Penyaluran Dana Alokasi Khusus

dana alokasi khusus, menteri keuangan

Posted on 04 Dec 2012. Hits : 458

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 antara lain dalam rangka pencapaian target penyaluran dan penyerapan DAK sebagaimana ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan, target penyaluran dan penyerapan tersebut tanpa memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK khusus bidang pendidikan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012 itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012.

PMK baru itu juga menindaklanjuti PMK yang mengatur bahwa penyaluran DAK tahap II dan/atau tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau tahap II yang penggunaan telah mencapai 90 persen dari penyaluran DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 yang penggunaannya telah mencapai 90 persen dari penerimaan DAK 2012 hingga tahap sebelumnya.

Laporan tersebut tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012.

PMK tersebut memberikan contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 dalam Lampiran I.

Sementara Lampiran II berisi contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I atau tahao II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ant/as)

BI Minta Swalayan Tidak Lakukan 'Transaksi Permen'

Bank Indonesia (BI) meminta agar swalayan dan super market yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak melakukan 'transaksi permen' tetapi tetap mengembalikan uang kepada pembeli.

Warga Binaan Manfaatkan Koran Bekas Jadi Kerajinan

Warga binaan Rutan Kelas 1 Surakarta membuat kerajinan dari bahan baku limbah kertas koran menjadi barang yang bermanfaat untuk masyarakat.

BPP : Penerbit Universitas Perlu Lakukan Penguatan SDM

Penerbit universitas perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusianya meliputi 'editor', 'layouter', dan 'desainer', kata Sekretaris Badan Penelitian dan Publikasi Universitas Gadjah Mada Mutiah Amini.

Suasana Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Puluhan truk sedang mengantri melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ratusan ABK Korban PHK Minta Pembayaran Hak

Sebanyak 300 Anak Buah Kapal (ABK) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku meminta menyelesaikan pembayaran hak-hak mereka.