Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Peraturan Penyaluran Dana Alokasi Khusus

dana alokasi khusus, menteri keuangan

Posted on 04 Dec 2012. Hits : 458

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 antara lain dalam rangka pencapaian target penyaluran dan penyerapan DAK sebagaimana ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan, target penyaluran dan penyerapan tersebut tanpa memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK khusus bidang pendidikan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012 itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012.

PMK baru itu juga menindaklanjuti PMK yang mengatur bahwa penyaluran DAK tahap II dan/atau tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau tahap II yang penggunaan telah mencapai 90 persen dari penyaluran DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 yang penggunaannya telah mencapai 90 persen dari penerimaan DAK 2012 hingga tahap sebelumnya.

Laporan tersebut tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012.

PMK tersebut memberikan contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 dalam Lampiran I.

Sementara Lampiran II berisi contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I atau tahao II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ant/as)

Bantul Perkirakan Kerugian Akibat Banjir Rp1 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan nilai kerugian kerusakan infrastruktur akibat banjir luapan sungai pascahujan deras, Rabu (22/4) malam, mencapai Rp1 miliar.

Dinkes Kota Bogor Jadikan PHBS Gaya Hidup

Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, mengajak masyarakat untuk menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai gaya hidup untuk mewujudkan Bogor sehat.

Pelaku Usaha Di Ternate Diberi Penghargaan

Sejumlah pelaku usaha di Ternate, Maluku Utara (Malut), mendapat penghargaan dari pemkot setempat, karena dianggap layak dicontohi dengan tidak menjual produksi barang kadaluarsa Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Djafar di Ternate, Sabtu, mengatakan, dengan penghargaan yang diberikan ini diharapkan agar para pelaku usaha mampu mempertahankan produk yang diperdagangkan sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dan harapannya para pelaku usaha tidak menjual barang daluarsa, demi melindungi para konsumen.

Ratusan Hektare Tanaman Padi Terendam Banjir

Ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terendam banjir, akibat luapan saluran irigasi yang tidak mampu menampung air hujan.

Usaha Menengah Dominasi Kredit UMKM Perbankan Sulut

Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Yusnang mengatakan usaha menengah masih mendominasi penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh perbankan di Sulut.