Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Program Tabungan PNS

menkeu, aturan program tabungan hari tua pns, pegawai negeri sipil, peraturan menteri keuangan, pmk, unfunded psl, taspen

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 432

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terkait kewajiban masa lalu pemerintah untuk program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS) yang belum terpenuhi yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS yang dilaksanakan PT Taspen (Persero) dapat dan telah menimbulkan unfunded past service liability (Unfunded PSL) yaitu kewajiban masa lalu untuk program tabungan hari tua PNS yang belum terpenuhi.

Unfunded PSL perlu dihitung dan dapat diakui sebagai kewajiban pemerintah sehingga perlu dialokasikan dalam APBN untuk pembayarannya. Dalam rangka penghitungan, pengakuan, dan pembayaran Unfunded PSL, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan PMK Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded PSL Program Tabungan Hari Tua PNS Yang Dilaksanakan PT Taspen (Persero).

Berdasarkan PMK itu, Unfunded PSL yang diakui adalah yang terjadi dalam kondisi (i) perubahan formula manfaat program tabungan hari tua PNS, (ii) kenaikan tabel gaji pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat program tabungan hari tua PNS, dan (iii) penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Jika terjadi Unfunded PSL akibat kondisi dimaksud, aktuaris PT Taspen menghitung Unfunded PSL. Jika diperlukan Menkeu dapat meminta PT Taspen menunjuk aktuaris independen untuk menghitung Unfunded PSL.

PT Taspen menyampaikan hasil perhitungan Unfunded PSL kepada Menkeu yang selanjutnya ditetapkan jumlah dana Unfunded PSL. Penetapan jumlah dana dimaksud menjadi dasar pengakuan Unfunded PSL sebagai kewajiban oleh pemerintah. Unfunded PSL yang telah diakui dapat dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tingkat solvabilitas PT Taspen.

Menkeu selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan KPA akan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran Unfunded PSL. Selain itu, KPA juga menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan.

PMK itu juga mengatur ketentuan mengenai tatacara pembayaran Unfunded PSL yang dimulai dengan pengajuan usulan pembayaran Unfunded PSL yang telah ditetapkan Menteri Keuangan oleh PT Taspen (Persero) kepada KPA, pengajuan oleh KPA kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sampai dengan prosedur terakhir yaitu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk PT Taspen (Persero) pada rekening bank yang ditunjuk.

PMK itu menetapkan Unfunded PSL tahun 2007 sampai dengan 2011 ditetapkan sekaligus berdasarkan hasil uji tuntas atas Unfunded PSL per tanggal 31 Desember 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Januari 2013. (ant/ed)

Ketentuan Ekspor TImah Direvisi

Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 44 tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah, meskipun peraturan tersebut baru akan mulai diberlakukan pada 1 November 2014.

Pertumbuhan Ekonomi Paling Realistis 5,3 Persen

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 paling realistis berada pada angka 5,3 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN-Perubahan sebesar 5,5 persen.

30 Guru PAUD Aceh Jaya ke Jabar

Sebanyak 30 guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Jaya dikirim ke Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik di Bandung.

Pemerintah Bangun 60 Menara TVRI

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI akan membangun 60 unit menara siar untuk TVRI di seluruh Indonesia hingga 2015 karena lembaga penyiaran publik itu harus siap menghadapi sistem informasi berformat digital.

ISOC Kecam Serangan Terhadap Wanita Thailand

Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) mengutuk serangan bom pinggir jalan di Provinsi Pattani, yang mengakibatkan kematian seorang guru perempuan.