Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Program Tabungan PNS

menkeu, aturan program tabungan hari tua pns, pegawai negeri sipil, peraturan menteri keuangan, pmk, unfunded psl, taspen

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 432

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terkait kewajiban masa lalu pemerintah untuk program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS) yang belum terpenuhi yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS yang dilaksanakan PT Taspen (Persero) dapat dan telah menimbulkan unfunded past service liability (Unfunded PSL) yaitu kewajiban masa lalu untuk program tabungan hari tua PNS yang belum terpenuhi.

Unfunded PSL perlu dihitung dan dapat diakui sebagai kewajiban pemerintah sehingga perlu dialokasikan dalam APBN untuk pembayarannya. Dalam rangka penghitungan, pengakuan, dan pembayaran Unfunded PSL, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan PMK Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded PSL Program Tabungan Hari Tua PNS Yang Dilaksanakan PT Taspen (Persero).

Berdasarkan PMK itu, Unfunded PSL yang diakui adalah yang terjadi dalam kondisi (i) perubahan formula manfaat program tabungan hari tua PNS, (ii) kenaikan tabel gaji pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat program tabungan hari tua PNS, dan (iii) penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Jika terjadi Unfunded PSL akibat kondisi dimaksud, aktuaris PT Taspen menghitung Unfunded PSL. Jika diperlukan Menkeu dapat meminta PT Taspen menunjuk aktuaris independen untuk menghitung Unfunded PSL.

PT Taspen menyampaikan hasil perhitungan Unfunded PSL kepada Menkeu yang selanjutnya ditetapkan jumlah dana Unfunded PSL. Penetapan jumlah dana dimaksud menjadi dasar pengakuan Unfunded PSL sebagai kewajiban oleh pemerintah. Unfunded PSL yang telah diakui dapat dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tingkat solvabilitas PT Taspen.

Menkeu selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan KPA akan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran Unfunded PSL. Selain itu, KPA juga menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan.

PMK itu juga mengatur ketentuan mengenai tatacara pembayaran Unfunded PSL yang dimulai dengan pengajuan usulan pembayaran Unfunded PSL yang telah ditetapkan Menteri Keuangan oleh PT Taspen (Persero) kepada KPA, pengajuan oleh KPA kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sampai dengan prosedur terakhir yaitu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk PT Taspen (Persero) pada rekening bank yang ditunjuk.

PMK itu menetapkan Unfunded PSL tahun 2007 sampai dengan 2011 ditetapkan sekaligus berdasarkan hasil uji tuntas atas Unfunded PSL per tanggal 31 Desember 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Januari 2013. (ant/ed)

Gerindra Seleksi Delapan Balon Bupati Konawe Kepulauan

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindera) menyeleksi delapan bakal calon (balon) Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk diusung pada Pilkada serentak Desember tahun ini.

Nelayan Tak Berizin Ditangkap

Polisi Air Polda Jatim menangkap tiga orang nelayan di Pesisir Pantai Desa Branta Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur, karena tidak mengantongi izin operasinal.

BLH : Kawasan Mangrove Kendari Jadi Laboratorium Alam

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusnani mengatakan, kawasan wisata mangrove yang ada di Teluk Kendari berfungsi sebagai laboratorium alam.

Program 'Ketuk Pintu Layani Dengan Hati' Diluncurkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program kegiatan 'Ketuk Pintu Layani Dengan Hati' dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga ibukota.

Gubernur Jabar Pernah Ditawari Ijazah Palsu

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher pernah ditawari dibuatkan ijazah palsu oleh pihak tertentu saat dirinya bertugas menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.