Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang/Jasa

lkpp, kemendagri, surat edaran, pengadaan barang jasa, jakarta

Posted on 28 Dec 2012. Hits : 835

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 27 Desember 2012 telah menerbitkan surat edaran bersama guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang-jasa pemerintah.

"Surat edaran bersama ini telah ditandatangani oleh Mendagri (Gamawan Fauzi,red)kemarin, tujuannya untuk mendorong percepatan pengadaaan barang-jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat.

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," katanya.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkapnya. (ant/ed)

Kemenag : Program Haji Talangan Ditiadakan

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ruslan menyatakan program haji talangan bekerja sama dengan lembaga perbankan sudah ditiadakan karena kuota calon jamaah haji (CJH) sangat terbatas.

Calhaj Jabar Mulai Masuk Asrama 31 Agustus

Sebanyak 29.888 orang calon haji asal Jawa Barat diagendakan mulai memasuki Embarkasi Haji Jakarta-Bekasi di Kota Bekasi, mulai 31 Agustus 2014.

Petani Lebak Berharap Pemerintah Beri Benih Padi

Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten, berharap pemerintah memberi bantuan berupa benih padi varietas unggul setelah tanaman mereka terserang hama wereng batang cokelat hingga mengalami puso atau gagal panen.

Polres Pamekasan Belum Tarik Pasukan Dari KPU

Kepolisian Resor Pamekasan, Jawa Timur, hingga Jumat malam belum menarik pasukan dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Brawijaya, mengantisipasi pergerakan massa sehubungan dengan putusan Mahkamah Kontitusi mengenai perkara perselisihan hasil pemilu presiden.

Kantor DPRD Mukomuko Dipasang CCTV

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memasang belasan kamera pengintai atau CCTV guna menjaga keamanan di dalam dan luar kantor tersebut.