Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang/Jasa

lkpp, kemendagri, surat edaran, pengadaan barang jasa, jakarta

Posted on 28 Dec 2012. Hits : 835

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 27 Desember 2012 telah menerbitkan surat edaran bersama guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang-jasa pemerintah.

"Surat edaran bersama ini telah ditandatangani oleh Mendagri (Gamawan Fauzi,red)kemarin, tujuannya untuk mendorong percepatan pengadaaan barang-jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat.

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," katanya.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkapnya. (ant/ed)

KIPP Apresiasi Sikap Demokrat

Komite Indonesia Pemantau Pemilu (KIPP) mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang pada detik-detik akhir memutuskan mendukung pemilihan langsung.

Cagar Budaya Bawah Laut Sulit Dijaga

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Maridjan mengatakan cagar budaya bawah air sangat sulit untuk dijaga.

Salah Sebut Nama Presiden, Penyiar TV Dipecat

Seorang penyiar televisi di India dipecat setelah menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai "Sebelas" Jinping, demikian keterangan pejabat stasiun televisi Doordarshan pada Jumat.

Taekwondoin Jambi Target Emas Kejurnas

Atlet taekwondo (taekwondoin) binaan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Jambi menargetkan bisa meraih dua medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kendari, 20-24 September.

DKI Gunakan Sistem Kuburan Tumpang Tindih

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menerapkan tempat pemakaman umum (TPU) tumpang tindih karena lahan perkuburan umum di daerah itu semakin terbatas.