Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang/Jasa

lkpp, kemendagri, surat edaran, pengadaan barang jasa, jakarta

Posted on 28 Dec 2012. Hits : 835

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 27 Desember 2012 telah menerbitkan surat edaran bersama guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang-jasa pemerintah.

"Surat edaran bersama ini telah ditandatangani oleh Mendagri (Gamawan Fauzi,red)kemarin, tujuannya untuk mendorong percepatan pengadaaan barang-jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat.

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," katanya.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkapnya. (ant/ed)

Legislator : RS Noongan Tidak Miliki Dokter Ahli

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) James Karinda mengatakan, sampai saat ini Rumah Sakit (RS) Noongan tidak memiliki dokter ahli.

PKB Jember Gandeng PCNU Bentuk Desk Pilkada

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggandeng Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat untuk membentuk Tim Desk Pilkada.

Sritex Tiga Kali Gagal Di Kandang

Tim Sritex Dragon Solo tiga kali gagal bermain di kandang setelah dikalahkan Tomang Sakti Jakarta skor 44-71 pada pertandingan IndiHome Women's National Basketball League (WNBL) Indonesia 2015 Seri III di GOR Sritex Arena, Minggu.

Legislator : Provinsi Kabupaten Perlu Sinergitas Atasi DBD

Anggota Komisi IX DPR RIAditya Moha mengatakan perlu adanya sinergitas antara dinas kesehatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam mengatasi penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Sulawesi Utara (Sulut).

Lebak Kekurangan 4.000 Guru

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hingga kini kekurangan sekitar 4.