Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bankir: Larangan Foto Copy e-KTP Cegah Pemalsuan

bankir, e ktp, larangan fotocopy

Posted on 08 May 2013. Hits : 347

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menilai substansi larangan foto kopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi adalah untuk mencegah pemalsuan identitas.

"Mungkin substansinya adalah 'chip' e-KTP yang dibaca. Kalau bentuk penampakan kartu saja (difoto kopi) mudah dipalsukan," kata Jahja melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Jahja tidak menyebut apakah pihaknya keberatan dengan larangan itu atau tidak, sebab hingga saat ini masih ada kegiatan perbankan yang mensyaratkan foto kopi KTP bagi para nasabah. Namun, Jahja mempertanyakan sejauh mana penggunaan e-KTP dapat mencegah terjadinya pemalsuan identitas.

"Pertanyaannya, sampai sejauh mana 'chip' di dalam e-KTP tidak bisa digandakan," ujar dia.

Di sisi lain dia juga menyebut pengadaan alat pembaca e-KTP ("card reader") akan mendorong kenaikan biaya operasional perbankan.

Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Riyanto mengatakan larangan foto kopi e-KTP akan menyulitkan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan pendataan nasabah.

"Kalau tidak boleh foto kopi, kegiatan bank akan susah. Sampai saat ini foto kopi KTP itu kan harus dilampirkan dalam beberapa transaksi perbankan, misalnya saat pembukaan tabungan baru, pembukaan deposito dan lain-lain," ujar Riyanto dihubungi secara terpisah.

Ia menilai ada sistem yang kurang bagus dalam implementasi e-KTP. Apabila perbankan harus menyediakan sendiri "card reader" e-KTP maka menurutnya, hal itu akan menjadi pemborosan bagi perbankan.

"Kalau bank harus punya itu berarti bank harus investasikan itu minimal satu buah di setiap kantor cabang, dan saya juga tidak tahu harganya berapa. Selain itu kalau memang dibutuhkan alat itu maka diperlukan penyesuaian baru," tukasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa fungsi foto kopi KTP bagi perbankan sangat penting, sebagai praktik pendataan identitas para nasabah. Menurut dia tanpa foto kopi KTP maka kegiatan perbankan saat ini tidak bisa dilakukan, karena tidak ada lampiran identitas yang menjadi dasar untuk melakukan sebuah transaksi perbankan.

"Bagaimana kalau nasabah ingin melakukan perjanjian kredit, tanpa foto kopi KTP akan sulit untuk saat ini," ujar dia.

Meskipun demikian, Riyanto percaya ada maksud baik dari Mendagri atas larangan tersebut, yakni demi menjaga keamanan lembaga pelayanan publik.

Dia menilai penggunaan e-KTP beserta "card reader" bagi perbankan dalam jangka panjang akan sangat baik demi menghindari adanya pemalsuan data nasabah.

"Namun untuk jangka pendek artinya bank harus investasi dan perlu ada penyesuaian atas hal ini," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Surat Edaran (SE) No.471.13/1826/SJ melarang foto kopi e-KTP, dengan alasan praktik itu akan merusak fisik e-KTP.

Melalui SE tersebut Gamawan menekankan bahwa e-KTP tidak diperkenankan untuk difoto kopi, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dan "Nama Lengkap" orang bersangkutan.

Menurut SE tersebut, instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP, termasuk "card reader" sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Gamawan dalam SE tersebut mengimba semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar sudah memiliki "card reader" e-KTP paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi. (ant/as)

Legislator Terima LKPJ Bupati Lombok Utara

Seluruh fraksi DPRD menerima laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, setelah melalui berbagai analisa dan pembahasan di tingkat panitia khusus.

Gubernur : Tidak Ada Pemotongan Dan Penundaan TKD

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan bahwa, tidak ada pemotongan dan penundaan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk camat dan lurah se Provinsi Gorontalo.

Nono : Personel BKO Masih Dibutuhkan Maluku

Anggota DPD - RI, Nono Sampono menyatakan, personil Bawah Komando Operasi (BKO) masih dibutuhkan untuk mendukung pengamanan di Provinsi ini sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena itu kewenangan pimpinan TNI.

Mensos : Tagana Harus Berada Di Lini Terdepan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana harus mampu berada di lini terdepan saat penanggulangan bencana.

Pemerintah-WWF Dorong Pantai Temajuk Jadi Kawasan Konservasi

Pemerintah baik daerah maupun pusat dan LSM WWF Indonesia mendorong Pantai Temajuk sepanjang 63 kilometer menjadi kawasan konservasi sehingga menjadi tempat yang kondusif untuk penyu bertelur, kata Direktur Jenderal Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan KKP Agus Dramawan.