Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Shelter Syarat Bagi Gedung Baru di Sumbar

shelter, syarat gedung baru, sulbar, padang

Posted on 17 Dec 2012. Hits : 239

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan, setiap pembangunan gedung baru, khususnya di kawasan pesisir pantai harus dilengkapi demgam "shelter", tempat evakuasi, yang diperukan jika terjadi bencana tsunami.

"Syarat itu diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak, sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Gubernur Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal itu perlu ditekankan, mengingat pembangunan yang khusus dilengkapi dengan "shelter" belum ada, namun setiap gedung baru yang akan dibangin disyaratkan untuk dilengkapi dengan tempat evakuasi tsunami.

"Tidak dialokasikannya dana untuk pembangunan khusus shelter dalam APBD Sumbar 2013, karena dana tersebut telah dialokasikan dalam APBN," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Sedangkan dalam APBD 2012, Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, mengalokasikan dana untuk membangun tujuh paket khusus "shelter".

Untuk pembangunannya ketujuh "shelter" tersebut dianggarkan dana Rp3,42 miliar yang bersumber dari APBD Sumbar 2012, kata Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto.

Tujuh "shelter" yang dibangun itu masing-masing, di sekolah SMU Negeri 1 Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan dana untuk modal pengadaan konstruksi sebesar Rp355,34 juta dan untuk perencanaan Rp26,7 juta serta untuk pengawasan Rp17,9 juta.

Paket kedua dibangun "shelter" berbasis masyarakat antisipasi bencana alam tsunami di Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan dana pengadaan konstruksinya Rp537,97 juta dan untuk perencanaan Rp36,77 juta serta pengawasan dibiayai Rp25,25 juta.

Paket ketiga juga di Kota Padang, namun lokasinya belum ditentukan dengan biaya untuk modal pengadaan konstruksi disediakan Rp332,76 juta, biaya perencanaan Rp25,29 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp16,94 juta.

Paket keempat, pembangunan "shelter" tsunami berbasis masyarakat di Korong Tiram, Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan biaya modal pengadaan konstruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek Rp25,25 juta.

Selain itu paket kelima pembangunan "shelter" berbasis masyarakat di Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman dengan biaya modal kontruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp25,25 juta.

Paket ketujuh, "shelter" tsunami di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dialokaskan dana modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp17,94 juta.

Paket ketujuh di Jorong Sikilang, Pasaman Barat disediakan anggaran modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp17,94 juta.

Total anggaran pembangunan ketujuh mencapai Rp3,42 miliar dicairkan dalam empat tahap, yakni pada triwulan-I sebesar Rp171,25 juta, triwulan-II sebesar Rp1,37 miliar, triwulan-III Rp1,71 miliar dan di triwulan-IV Rp171,25 juta, tutur Suprapto. (ant/ed)

Kota Jayapura Terendam Banjir

Hujan deras yang melanda kota Jayapura, Papua dan sekitarnya sejak Rabu pagi sekitar jam 05.

Penjualan Rumah di Tiongkok Anjlok

Penjualan rumah di Tiongkok selama periode tiga bulan yang berakhir Maret anjlok 7,7% menjadi 1,11 triliun yuan (US$178 miliar).

ACT Desak Pemerintah Lebih Membantu Etnis Rohingya

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan upaya lebih dalam membantu meringankan beban etnis Rohingya yang tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar.

Ekolobel Pelestarian Sumberdaya Perikanan

Indonesia mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk ekolabeling dengan tujuan pelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan, kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung.

Dino Patti Djalal Lanjutkan Safari Politik

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dino Patti Djalal melanjutkan safari politik yang pertama kalinya seusai pemilihan legislatif 9 April 2014 ke Nusa Tenggara Barat (NTB).