Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Senat Unsoed Diminta Segera Sikapi Kasus Korupsi

badan eksekutif mahasiswa, universitas jenderal soedirman, kasus dugaan korupsi

Posted on 07 Mar 2013. Hits : 815

Sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto meminta senat Unsoed segera menyikapi kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi ini yang sedang ditangani kejaksaan.

Permintaan tersebut mereka sampaikan melalui aksi diam yang digelar di depan Patung Jenderal Soedirman Unsoed Purwokerto, Rabu sore.

Dalam aksi diam tersebut, mahasiswa menutup mulut mereka dengan lakban.

Selain itu, mereka membawa poster bertuliskan "Usut UKT Unsoed", "1. Unit Cost Tidak Efisien, 2. Nominal UKT Wajib Turun, 3. Usut Tuntas Korupsi Unsoed", "Selamatkan Unsoed, Senat Bersikaplah", dan "Sugeng Rawuh Om Dikti".

Presiden BEM FISIP Unsoed Fica Adi Nugraha mengatakan aksi diam ini sebagai bentuk sindiran terhadap senat fakultas maupun universitas yang belum mengambil sikap terhadap kasus dugaan korupsi di Unsoed yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Purwokerto.

"Kami mendesak agar senat fakultas dan universitas segera bersikap, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut," katanya.

Selain itu, kata dia, mahasiswa juga meminta Kejari Purwokerto segera menyelesaikan kasus korupsi di Unsoed hingga ke akar-akarnya.

Menurut dia, lambannya penanganan kasus ini dapat menghambat pembahasan nominal uang kuliah tunggal (UKT) Unsoed.

"Padahal, nominal UKT tersebut sangat ditunggu-tunggu mahasiswa," katanya.

Koordinator aksi Pendy Widjanarko mengatakan gerakan bersih-bersih dari kasus korupsi di Unsoed harus didukung semua pihak.

Oleh karena itu, dia mengharapkan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar yang saat ini sedang menelisik kasus dugaan korupsi di Unsoed, dapat mengambil tindakan tegas.

Menurut dia, manajemen keuangan di Unsoed sangat tidak efisien dan transparan.

"Kami berharap Irjen Kemendikbud dapat mengambil tindakan tegas dan memperbaikinya," katanya.

Dia juga mengaku kecewa terhadap sikap dosen dan guru besar yang "tiarap" dalam menyikapi kasus dugaan korupsi di Unsoed.

"Mereka (dosen dan gurubesar) seolah mencari aman dan tak mau ambil risiko untuk ikut membersihkan kampus dari perilaku koruptif," katanya.

Usai melaksanakan aksi diam selama satu jam, mereka membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke Kampus FISIP Unsoed.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Purwokerto hingga saat ini masih menyidik kasus dugaan korupsi dana BLU Unsoed, salah satunya penyimpangan dana hibah terikat dalam proyek kerja sama Unsoed dengan PT Aneka Tambang senilai Rp5,8 miliar dengan nilai kerugian negara sekitar Rp2 miliar.

Dalam kasus ini, Kejari Purwokerto telah menetapkan tiga tersangka, yakni Rektor Unsoed Edy Yuwono, Kepala Unit Pelaksana Teknis Percetakan Winarto Hadi, dan Assistant Senior Manager CSR Post-Mining PT Antam Suatmadji.

Kejari Purwokerto menjerat tiga tersangka tersebut dengan Pasal 2, 3, 9, dan 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika mengacu pada pasal-pasal tersebut, ancaman hukuman terhadap para tersangka maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.(ant/rd)

Presiden Jokowi Diharapkan Bawa Investasi di Banten

Presiden Joko Widodo diminta mendatangkan investasi di Provinsi Banten guna menyejahterakan masyarakat serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal di daerah itu.

Kebijakan Ekonomi Global Jokowi Juga Dinanti

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar, kata seorang pengamat LIPI.

Iklim Investasi Lebak Dijamin Kkondusif

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjamin iklim investasi di daerah ini kondusif dan aman sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

KIS dan BPJS Bisa Terintegrasi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicanagkan Presiden Joko Widodo bisa terintegrasi.

Jokowi Diharapkan Hapus Kesenjangan Daerah-Pusat

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi berharap pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menghapuskan kesenjangan antara pusat daerah.