Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

RSBI SD di Biak Dihentikan Pasca Putusan MK

rsbi, biak, putusan mahkamah agung

Posted on 13 Jan 2013. Hits : 271

Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sedang berjalan di SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dihentikan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Dinas Pendidikan Biak Kamaruddin S.Pd di Biak, Minggu, mengakui, persiapan program RSBI SD Mandala Biak sudah dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan pembelajaran berupa fasilitas komputer.

"Dengan keluarnya putusan MK maka program RSBI tidak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.

Ia menyebutkan, melalui putusan MK ini pihaknya secara otomatis tidak bisa melanjutkan RSBI di SD Mandala Biak Kota.

Berbagai fasilitas perlengkapan komputer untuk sarana pembelajaran RSBI tetap dimiliki SD Inpres Mandala, namun program RSBI dihentikan sambil menunggu kebijakan pemerintah Pusat terkait putusan MK.

"Meski program RSBI dibatalkan oleh putusan MK namun proses belajar mengajar siswa tetap jalan seperti biasanya di sekolah bersangkutan," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kamaruddin.

Berdasarkan amar putusan MK pekan lalu, program RSBI bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan. (ant/ ap)

48 Pelamar Eselon II Lolos Seleksi Administratif

Sebanyak 48 pelamar pada seleksi terbuka pegawai negeri sipil eselon II untuk lima jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan lolos seleksi administratif oleh panitia seleksi.

Emas Martabe Bantu Logistik Korban Longsor Sumut

Tambang Emas Martabe memberikan bantuan logistik kepada warga korban longsor dan banjir bandang di Desa Sibio-Bio dan Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terjadi pekan lalu dengan korban jiwa sebanyak lima orang.

Universitas Pancasila Dan MPR Sosialisasikan Pancasila

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkerjasama dengan Universitas Pancasila untuk melakukan sosialisasi Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika.

Camat Sambut Baik Penerapan Perpres Perizinan

Para camat di Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hasil Muktamar PPP Jakarta Dimohonkan Pengesahan Menkumham

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Humphrey R Djemat dan Sekjen PPP Dimyati Natakusumah telah mendaftarkan Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIIIPPP pada 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM.