Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ratusan Pedagang Bandara Ngurah Rai Datangi Gubernur

pedagang bandara ngurah rai, nasib berdagang

Posted on 13 Sep 2013. Hits : 190

Ratusan pedagang yang bergabung dalam Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) Ngurah Rai, Bali, Jumat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali untuk menyampaikan aspirasinya bahwa PT Angkasa Pura I tidak memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah pascaperluasan terminal bandara tersebut.

Kedatangan mereka untuk meminta kepastian nasib berdagang di bandar udara yang baru selesai diperluas itu. Para pengunjuk rasa datang membawa sejumlah spanduk dan poster. Mereka juga membawa alat gamelan tradisional "Baleganjur".

Mereka berorasi di depan Kantor Gubernur Bali, dan kemudian ditemui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Kedatangan wagub disamput meriah dan yel-yel ratusan pedagang tersebut, bahkan wagub meminta para demonstran untuk menaikkan spanduk yang dibawa itu.

"Tolong angkat tinggi spanduk Anda, biar saya bisa baca," teriak Sudikerta melalui corong mikrofon dan disambut tepuk tangan para demonstran.

Sebelum berbicara, Wagub Sudikerta mempersilakan pedagang menyampaikan aspirasinya yang selama ini memang belum menemukan jalan keluar terkait permasalahan setelah perluasan terminal bandara.

Ketua Persatuan Pedagang Bandara (P2B) Wayan Sukses mengatakan kehadiran mereka masih seputar persoalan penempatan pedagang pascabandara terbesar di Bali itu diperluas.

"Intinya agar kami pengusaha lokal mendapatkan tempat untuk berjualan," kata Sukses yang didukung rekannya.

Sebelumnya, kata dia, para pedagang yang tergabung dalam P2B sudah sejak lama berdagang di bandara. Hanya setelah perluasan mereka hendak dipindah ke lokasi baru.

Ia mengatakan untuk mendapatkan tempat baru mereka harus melalui proses lelang dengan harga tinggi, setelah renovasi di pindah ke terminal yang baru. Sementara mereka yang punya tempat usaha di terminal lama, mereka belum ada kepastian.

"Untuk menempati tempat baru tersebut ada proses lelang yang begitu berat. Mulai dari persyaratan dan lainnya dirasa memberatkan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Sudikerta mengaku sudah sejak lama mengerti persoalan yang mereka hadapi.

"Saya sudah mengerti dan memahami perjuangan kalian. Saya sudah upayakan memfasilitasi dengan segala kekuatan yang saya miliki. Jangan sampai bandara memonopoli dan mematikan usaha kalian," kata Sudikerta.

Untuk menuntaskan persoalan itu, Sudikerta mengaku sudah menghubungi atau mengundang Presiden Direktur PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo untuk membicarakan masalah tersebut.

"Saya sudah undang Presiden Direktur Bapak Tommy Soetomo, untuk bersama-sama membahas permasalahan tersebut," kata Sudikerta menegaskan.

Seusai melakukan orasi dan diterima perwakilan dari P2B oleh Wagub Sudikerta, para pedagang tersebut membubarkan diri dengan tertib dan damai serta mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. (ant/ed)

Honda Minta Maaf Pada Stoner Atas Insiden Suzuka

Honda Racing telah meminta maaf kepada pebalap Australia Casey Stoner atas kerusakan katup sehingga mengakibatkan kecelakaan di ajang ketahanan "Suzuka 8 Jam" pada akhir pekan lalu dan mengakibatkan mantan juara dunia MotoGP itu menderita beberapa patah tulang.

Menu Kepah Khas Rupat Utara Semakin Diminati

Menu masakan dari kepah atau siput gayam merupakan sejenis kerang-kerangan air asin yang mudah didapat di Pantai Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengklais, Riau semakin diminati.

Dekranasda Samarinda Perkenalkan Batik Bermotif Ikan Pesut

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan memperkenalkan batik bermotif Ikan Pesut pada pameran Hari Koperasi ke-68 tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang rencananya dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Panwas Pilkada Supiori Melapor Ke Bawaslu

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kabupaten Supiori, melapor ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan ketiadaan pengalokasian dana hibah pilkada serentak.