Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Raja Porto Minta Polisi Periksa Raja Haria

raja negeri porto marthin nanlohy, kepolisian memeriksa, raja negeri haria jm manuhuttu, konflik antar warga

Posted on 10 Jun 2013. Hits : 323

Raja Negeri Porto Marthin Nanlohy meminta aparat kepolisian memeriksa Raja Negeri Haria JM Manuhuttu terkait konflik antar warga dua desa bertetangga di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tersebut.

'Kalau ada dugaan orang tak dikenal (OTK) yang bermain di balik bentrokan warga selama ini, aparat keamanan harus memanggil Raja Haria untuk dimintai keterangan,' kata Marthin di Ambon, Minggu.

Bentrokan antarwarga Porto dan Haria sejak Januari hingga Mei 2013 sudah terjadi 33 kali, menyebabkan dua orang meninggal dunia dan tujuh lainnya luka ringan maupun berat, satu rumah dan satu pos Brimob terbakar, satu mobil angkutan umum rusak.

Marthin menuturkan, sebelum dirinya dilantik sebagai Raja Negeri Porto pada 18 November 2011, JM Manuhuttu bersama seorang warga Haria bernama Agustinus Loupatty mendatangi dan bertanya tentang siapa sebenarnya pemilik sah lokasi 'Air Raja' yang selama ini menjadi salah satu penyebab sengketa Porto-Haria.

'Jadi aparat keamanan sebaiknya memanggil mereka berdua,' katanya seraya menyatakan permintaan itu sudah diutarakan saat berlangsung seminar konsep penyelesaian pertikaian di Negeri Porto dan Haria yang diselenggarakan Korem 151 Binaya Ambon, beberapa hari lalu.

Sementara itu JM Manuhuttu menyatakan dirinya siap diperiksa aparat kepolisian atas permintaan Raja Porto itu.

'Kami siap diperiksa,' katanya.

Menurut dia, konflik antara warga desanya dan warga Porto akibat persoalan batas wilayah, sumber Air Raja atau persoalan perkelahian anak-anak sekolah dan remaja sudah terjadi berulang kali.

Bentrokan juga dipicu masalah lain seperti perusakan 10 unit sepeda motor ojek milik warga Porto yang dibalas dengan perusakan 3.000 pohon cengkih milik warga Haria di hutan.

Dalam seminar penyelesaian konflik Porto-Haria terungkap bahwa perseteruan dua desa itu pertama kali terjadi pada 1925, kemudian terulang pada 1947, 1977, 1983, dan 2010 hingga sekarang.

JM Manuhuttu mengisahkan bahwa pada 1662 di Pulau Saparua hanya terdapat sembilan negeri, di kepulauan Nusalaut enam negeri, dan di Pulau Haruku tujuh negeri.

Belakangan, seiring perkembangan jumlah penduduk, terbentuk negeri-negeri baru, dan politik adu domba yang diterapkan penjajah Belanda turut memicu timbulnya konflik akibat perubahan hak ulayatdan pergeseran batas-batas petuanan.

Khusus konflik Porto-Haria, bentrokan antarwarga dua desa itu meningkat intensitasnya sejak 2010, dan pada 2011 tercatat 17 kasus yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, 20 orang luka berat dan ringan dan tahun 2012 terjadi 21 kali bentrokan menyebabkan empat orang tewas, 13 orang luka-luka, dan tiga unit mobil rusak.

Kejujuran Pengamat masalah sosial dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Profesor Yapy Watloly berpendapat, kunci bagi penyelesaian kasus sengketa dua negeri ini hanyalah kejujuran dan keterbukaan dari semua pihak, agar OTK yang tersembunyi selama ini bisa diungkap.

'Masalah OTK sebenarnya bisa terungkap dengan cepat kalau ada kejujuran dan keterbukaan dari tokoh masyarakat, kepala desa atau raja dan seluruh komponen masyarakat yang tidak menghendaki pertikaian ini terus berlanjut sehingga aparat keamanan tidak akan sulit mencari pelaku,' katanya.(ant/rd)

Pemkab Bogor Perbaiki Infrastruktur Tingkatkan Investasi

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat,terus melakukan perbaikan dan penambahan infrastruktur guna meningkatkan investasi di daerah itu.

Sembilan Kecamatan Di Lebak Rawan Longsor

Sembilan kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten masuk kategori daerah rawan longsor karena lokasinya berada di perbukitan, pegunungan serta daerah aliran sungai.

Pemkot Surakarta Anggarkan Rp2,5 Miliar Taman Cerdas

Pemkot Surakarta melalui APBD tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk mengembangkan Taman Cerdas Kelurahan Jebres, sebagai pembangunan lanjutan fasilitas pendidikan yang telah menelan anggaran sekitar Rp2,6 miliar.

Legislator Nilai Sekolah Terpadu Minim Pengajar Profesional

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Herman menilai sekolah terpadu yang berada di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Kabupaten Tana Tidung, masih minim tenaga pengajar profesional.

BPIB Kaltim Terima Abdi Bhakti Tani

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan (BPIB) Api-Api Dinas Peternakan Provinsi Kaltim, menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI berupa Abdi Bhakti Tani kategori pelayanan publik.