Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Raja Porto Minta Polisi Periksa Raja Haria

raja negeri porto marthin nanlohy, kepolisian memeriksa, raja negeri haria jm manuhuttu, konflik antar warga

Posted on 10 Jun 2013. Hits : 323

Raja Negeri Porto Marthin Nanlohy meminta aparat kepolisian memeriksa Raja Negeri Haria JM Manuhuttu terkait konflik antar warga dua desa bertetangga di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tersebut.

'Kalau ada dugaan orang tak dikenal (OTK) yang bermain di balik bentrokan warga selama ini, aparat keamanan harus memanggil Raja Haria untuk dimintai keterangan,' kata Marthin di Ambon, Minggu.

Bentrokan antarwarga Porto dan Haria sejak Januari hingga Mei 2013 sudah terjadi 33 kali, menyebabkan dua orang meninggal dunia dan tujuh lainnya luka ringan maupun berat, satu rumah dan satu pos Brimob terbakar, satu mobil angkutan umum rusak.

Marthin menuturkan, sebelum dirinya dilantik sebagai Raja Negeri Porto pada 18 November 2011, JM Manuhuttu bersama seorang warga Haria bernama Agustinus Loupatty mendatangi dan bertanya tentang siapa sebenarnya pemilik sah lokasi 'Air Raja' yang selama ini menjadi salah satu penyebab sengketa Porto-Haria.

'Jadi aparat keamanan sebaiknya memanggil mereka berdua,' katanya seraya menyatakan permintaan itu sudah diutarakan saat berlangsung seminar konsep penyelesaian pertikaian di Negeri Porto dan Haria yang diselenggarakan Korem 151 Binaya Ambon, beberapa hari lalu.

Sementara itu JM Manuhuttu menyatakan dirinya siap diperiksa aparat kepolisian atas permintaan Raja Porto itu.

'Kami siap diperiksa,' katanya.

Menurut dia, konflik antara warga desanya dan warga Porto akibat persoalan batas wilayah, sumber Air Raja atau persoalan perkelahian anak-anak sekolah dan remaja sudah terjadi berulang kali.

Bentrokan juga dipicu masalah lain seperti perusakan 10 unit sepeda motor ojek milik warga Porto yang dibalas dengan perusakan 3.000 pohon cengkih milik warga Haria di hutan.

Dalam seminar penyelesaian konflik Porto-Haria terungkap bahwa perseteruan dua desa itu pertama kali terjadi pada 1925, kemudian terulang pada 1947, 1977, 1983, dan 2010 hingga sekarang.

JM Manuhuttu mengisahkan bahwa pada 1662 di Pulau Saparua hanya terdapat sembilan negeri, di kepulauan Nusalaut enam negeri, dan di Pulau Haruku tujuh negeri.

Belakangan, seiring perkembangan jumlah penduduk, terbentuk negeri-negeri baru, dan politik adu domba yang diterapkan penjajah Belanda turut memicu timbulnya konflik akibat perubahan hak ulayatdan pergeseran batas-batas petuanan.

Khusus konflik Porto-Haria, bentrokan antarwarga dua desa itu meningkat intensitasnya sejak 2010, dan pada 2011 tercatat 17 kasus yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, 20 orang luka berat dan ringan dan tahun 2012 terjadi 21 kali bentrokan menyebabkan empat orang tewas, 13 orang luka-luka, dan tiga unit mobil rusak.

Kejujuran Pengamat masalah sosial dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Profesor Yapy Watloly berpendapat, kunci bagi penyelesaian kasus sengketa dua negeri ini hanyalah kejujuran dan keterbukaan dari semua pihak, agar OTK yang tersembunyi selama ini bisa diungkap.

'Masalah OTK sebenarnya bisa terungkap dengan cepat kalau ada kejujuran dan keterbukaan dari tokoh masyarakat, kepala desa atau raja dan seluruh komponen masyarakat yang tidak menghendaki pertikaian ini terus berlanjut sehingga aparat keamanan tidak akan sulit mencari pelaku,' katanya.(ant/rd)

Agama Suku Baduy Diminta Masuk E-KTP

Pemuka adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama pada kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Kalteng Target Satu Desa Satu PAUD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program satu desa satu satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 2015 nanti.

Aceh Ekspor Daun Nipah

Pengusaha Aceh akan melakukan ekspor perdana daun nipah sebagai salah satu bahan baku pembuat rokok ke Malaysia melalui Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa.

Jokowi Diminta Benahi 'Sea Coast Guard'

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo untuk membenahi masalah Badan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang belum disahkan.

Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Masih Rendah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat angka konsumsi ikan warga di daerah itu hingga saat ini masih rendah atau jauh di bawah rata-rata perkapita nasional.