Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penataan Kawasan Kumuh Jadi Fokus Jokowi

joko widodo, kawasan kumuh, program penataan

Posted on 07 Feb 2013. Hits : 383

jokowi ciputra news

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku fokus terhadap penataan kawasan kumuh atau "slum area" di ibukota selama menjalani masa kepemimpinannya.

"Dalam waktu lima tahun ini, saya akan menitikberatkan perhatian untuk membangun dan menata kawasan kumuh di Jakarta," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Terkait biaya yang diperlukan, Jokowi mengatakan tidak hanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, tetapi juga dari pihak swasta melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kawasan kumuh di Jakarta jumlahnya mencapai 360 titik. Ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari enam ibukota dengan slum area terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, kita akan cari CSR sebanyak-banyaknya untuk mendukung jalannya program penataan kampung," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, langkah pertama yang harus ditempuh dalam program penataan kampung adalah membeli banyak lahan untuk membangun rumah susun (rusun).

Diperkirakan, lanjut Jokowi, dibutuhkan lahan 1.200 hektare untuk program penataan kampung.

"Lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini baru 250 hektar. Sementara itu, diperlukan sebanyak 700 tower atau 7.000 unit rusun untuk menata 360 'slum area'," tutur Jokowi.

Jokowi mengungkapkan salah satu titik yang akan dibangun rusun, yaitu di Daan Mogot dengan luas 18 hektar dan Cilincing seluas tiga hektar.

Selain itu, ada juga di Manggarai dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Sementara itu, untuk menampung warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit akan segera dibangun sekitar tiga atau empat tower rusun di daerah Muara Baru.(ant/rd)

MUI Lebak: Pemilik Lahan Tidur Kategori Mubadzir

Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori mengatakan pemilik lahan tidur atau lahan kosong yang menelantarkan tanahnya dengan tidak ditanami tanaman-tanaman produktif masuk kategori mubadzir.

DPRD Jateng Kaji Rencana Pemekaran Cilacap Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengkaji berbagai persyaratan yang terkait dengan rencana pemekaran sepuluh kecamatan di wilayah Cilacap Barat menjadi kabupaten baru.

DPRD Musiwaras Proses Pengunduran Diri Bupati

DPRD Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, memproses pengunduran diri Bupati H Ridwan Mukti, karena yang bersangkutan akan maju menjadi calon Gubernur Bengkulu yang saat ini masih mengikuti tahapan Pilkada.

Kades Nganjuk Tanyakan Dana Desa Ke Menteri

Sejumlah kepala desa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, masih bingung dan bertanya kepada Menteri Marwan Jafar tentang boleh atau tidaknya dana desa digunakan untuk pembangunan di daerahnya, seperti membangun objek wisata.

Legislator: Pendataan Raskin Seharusnya Ditangani Pemkab Penajam

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Anwar Sanusi mengatakan pendataan penerima beras untuk keluarga miskin yang selama ini merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik, seharusnya segera dilimpahkan kepada pemerintah daerah.