Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Samarinda Gelar Bimtek SOP

standar operasional prosedur, burhanuddin, administrasi pemerintahan dapat berjalan

Posted on 07 May 2013. Hits : 247

Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) tentang standar operasional prosedur (SOP).

Asisten IV Bidang Adminsitrasi dan Umum Sekretariat Kota Samarinda, Burhanuddin, Selasamenyatakan, pelaksanaan Bimtek ini sendiri mengacu pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomer 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dengan adanya standar operasi prosedur maka tentunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti serta untuk menghindari segala bentuk penyimpangan.

Kalaupun terjadi penyimpangan, pastinya ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, ujar Burhanuddin.

Bimbingab teknis tersebut diikuti sedikitnya 55 peserta terdiri dari perwakilan RSUD IA Moeis, PDAM, unsur kecamatan, kelurahan, puskesmas, badan pelayanan perizinan serta beberapa staf sekretariat Kota Samarinda.

"Jika semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Bimtek seperti ini penting diberikan kepada pegawai di lingkup pemerintah untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada SKPD layanan publik," katanya. "Terutama untuk memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun mengembangkan dan mengevaluasi SOP administrasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan," ungkap Burhanuddin.

Sementara, Kepala PKP2A III LAN Meliana, yang menjadi salah seorang nara sumber pada Bimtek SOP itu menyampaikan harapannya agar semua instansi baik pusat maupun daerah untuk segera menyusun SOP dengan berpedoman pada Permen PAN tersebut.

"Dalam hal ini mau tidak mau setiap SKPD harus melakukannya," Kata Meliana.(ant/rd)

Bawaslu Sulsel Jamin Tidak Ada Nepotisme Panwaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Laode Arumahi menjamin perekrutan panitia pengawas pemilu di 10 kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah serentak di provinsi itu bebas dari unsur nepotisme atau titipan.

KPU Minta Tambahan Anggaran Untuk Pilkada Langsung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI minta Komisi II DPR menambah anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah langsung di 196 kabupaten/kota dan delapan provinsi.

Maluku Optimistis ARB Ketua Umum Golkar

DPD Partai Golkar Maluku optimistis Aburizal Bakrie yang disapa 'ARB' terpilih kembali menjadi Ketua Umum dalam Munas IX yang dijadwalkan di Bali, 30 November-3 Desember 2014 karena dukungan sebagian besar pengurus daerah.

Pemprov Kaltim Kejar Target Pembangunan Tiap SKPD

Pelaksana Tugas Sekprov Kalimantan TimurRusmadi MS mengatakan sisa waktu kurang lebih sebulan dioptimalkan mengejar target pembangunan, khususnya terkait realisasi penyerapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tingkat Emisi Rujukan Berpeluang Tarik Investor

Rancangan dokumen Tingkat Emisi Rujukan untuk Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) yang diprakarsai oleh Badan Pengelola Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD+) berpeluang menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.